Breaking News
light_mode
OPD

Sintang Komitmen Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrim

  • calendar_month Sel, 7 Nov 2023
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Wakil Bupati Sintang Melkianus membuka pelaksanaan konsultasi publik penyusunan rencana aksi percepatan penghapuasan kemiskinan ekstrim Kabupaten Sintang tahun 2023-2026 di Aula Bappeda Kabupaten Sintang, Selasa (7/11/2024).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang tersebut dihadiri Kepala OPD, Camat, perwakilan instansi vertikal, dan Non Government Organization.

Wakil Bupati Sintang menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sintang saat ini masih ada 8, 57 % atau 36.760 jiwa dan dari angka tersebut ada yang masuk pada kategori miskin ekstrim yakni 2,16% atau 9. 288 jiwa.

“data BPS menyebutkan bahwa jumlah orang Kabupaten Sintang yang mengalami kemiskinan ekstrim itu paling banyak kedua diantara 14 kabupaten kota di Kalbar,” terang Melkianus.

“seseorang dikategorikan mengalami kemiskinan ekstrim jika memiliki penghasilan dibawah Rp. 10. 379 atau Rp. 332.170 per bulan atau Rp. 1.288.680 per keluarga yang terdiri dari 4 orang atau suami istri dan memiliki dua anak,” terang Melkianus.

“Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Secara nasional, ditargetkan nol persen orang Indonesia yang mengalami kemiskinan ekstrim. Ini memerlukan terobosan dan inovasi baru untuk bisa mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sintang,” terang Melkianus.

Karenanya, Wabup Melkianus berharap pemerintah daerah bisa menyusun rencana aksi yang inovatif, tepat sasaran dan mudah dilaksanakan dilapangan sehingga Pemkab Sintang berkolaborasi dengan banyak pihak menurunkan bahkan menghapus angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sintang. Rencana yang baik dan berkualitas, akan sangat membantu implementasi dilapangan. Kolaborasi juga saya harapkan pada semua tataran baik ide, aksi dan anggaran sehingga kita bisa mencapai target sesuai rencana yakni nol angka kemiskinan di tahun 2026 mendatang.

“Silakan berdiskusi dan berdialog di ruang konsultasi publik ini. Berikan masukan dan saran kepada Pemkab Sintang. Agar rencana aksi ini semakin baik, inovatif dan aplikatif. Pemkab Sintang dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim ini, menerapkan prinsip kolaboratif. Kami mengajak dunia usaha, NGO, akademisi, media massa dan segenap masyarakat untuk bersama-sama menjalankan program untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim ini,” pungkas Wabup Melkianus. (RILIS KOMINFO SINTANG/LK1)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sintang Ketiban “Durian Runtuh”, PLBN Sei Kelik Jawab Persoalan Perbatasan

    Sintang Ketiban “Durian Runtuh”, PLBN Sei Kelik Jawab Persoalan Perbatasan

    • calendar_month Kam, 7 Feb 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Mungkin pribahasa ini cocok untuk Pemerintah Kabupaten Sintang. Pasalnya setelah sekian lama menunggu, akhirnya pembangunan PLBN Sei Kelik/Jasa diakomodir oleh Pemerintah Pusat (Pempus). Bahkan di tahun anggaran 2019, Pempus telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp129 miliar untuk pembangunan PLBN dan Rp48 miliar untuk pembangunan ruas jalan Rasau, Jasa, dan […]

  • Pj Bupati Minta Pupuk Subsidi Disalurkan Tepat Sasaran

    Pj Bupati Minta Pupuk Subsidi Disalurkan Tepat Sasaran

    • calendar_month Rab, 10 Jul 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail melakukan peninjauan ketersediaan pupuk bersubsidi di Toko Kampung Tani, Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Rabu (10/7/2024). Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Ismail mengatakan Dinas Pertanian berupaya agar ketersediaan pupuk subsidi dapat stabil dalam memenuhi kebutuhan para petani yang tersebar di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah. Dimana […]

  • Cegah Korupsi, 2018 Kalbar Implementasikan Transaksi Non Tunai

    Cegah Korupsi, 2018 Kalbar Implementasikan Transaksi Non Tunai

    • calendar_month Sel, 19 Sep 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Tantangan pengelolan keuangan daerah semakin berat. Pasalnya, 1 Januari 2018 mendatang, Pemerintah Provinsi Kalbar serta pemerintah daerah di 14 kabupaten/kota harus sudah mengimplementasikan transaksi non tunai. “Tujuan implementasi transaksi non tunai tidak lain untuk mempertanggungjawabkan pada pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD. Selain itu juga mencegah adanya upaya praktik korupsi dilingkungan pemerintahan,” […]

  • Dewan Sarankan Pemerintah Kembali Alokasikan Dana BOS Daerah

    Dewan Sarankan Pemerintah Kembali Alokasikan Dana BOS Daerah

    • calendar_month Rab, 30 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Senen Maryono menyrankan agar dana BOS Daerah yang berusmber dari APBD dimunculkan kembali. Pasalnya, hal tersebut dapat membantu berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing sekolah. “Dana bos daerah ini sebaiknya dimunculkan kembali, walaupun besaranya mengikuti ketersediaan dana APBD lah ya, karena ada kegiatan- kegiatan di […]

  • Cegah Kenakalan Remaja dengan Program P5

    Cegah Kenakalan Remaja dengan Program P5

    • calendar_month Jum, 17 Nov 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Senen Maryono mengatakan bahwa pentingnya kegiatan positif bagi remaja saat ini, sehingga mereka tak terjerumus pada pergaulan bebas. Karena itu, program Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di sekolah dinilainya sangat penting dan berdampak postif bila diimplementasikan. “Jadi, program P5 ini sangat positif, karena negeri ini […]

  • Pansus Bukan untuk Mencari Celah dan Kesalahan!

    Pansus Bukan untuk Mencari Celah dan Kesalahan!

    • calendar_month Kam, 9 Mei 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sintang Tahun Anggaran 2018 telah diterima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang, Senin (6/5/2019) lalu. Menindaklanjutinya, legislatif setempat pun membentuk panitia khusus (Pansus) agar dilakukan monitoring dan pengecekan secara langsung ke lapangan terhadap realisasi pembangunan yang dilaksanakan pada 2018 lalu. Ketua Pansus LKPJ Bupati Sintang tahun 2018 Heri […]

expand_less