Breaking News
light_mode

Setiap KUBE Terima Rp20 Juta

  • calendar_month Jum, 29 Sep 2017
  • comment 1 komentar

LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah memberikan bantuan dana untuk 45 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) perkotaan dan pedesaan. Bantuan senilai Rp950 juta disalurkan secara bertahap.

Setiap KUBE akan menerima dana sebesar Rp20 juta, terdiri atas 25 KUBE perkotaan, yakni 23 KUBE di Kecamatan Sungai Pinyuh, masing-masing 1 KUBE di Kecamatan Anjongan dan Kecamatan Mempawah Hilir. Sedangkan 20 KUBE pedesaan, yakni 10 KUBE Kecamatan Siantan dan 10 KUBE Kecamatan Toho.

“Modal yang diberikan harus dapat digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan modal usaha dan meningkatkan usahanya. Jangan sampai setelah dapat uang malah dibelikan televisi. Begitu dicek ke lapangan ternyata tidak ada usahanya. Kelompok yang seperti ini tidak akan diberikan lagi bantuan,” kata Ria Norsan, Bupati Mempawah.

Menurut Norsan, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan. Maka masyarakat harus diberdayakan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan beberapa program penanggulangan kemiskinan dengan penguatan ekonomi kerakyatan.

“Ini merupakan strategi mendorong kemandirian usaha-usaha kelompok masyarakat,” ungkapnya.

Norsan menegaskan, Pemkab Mempawah komit menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program peningkatan perekonomian masyarakat. Tujuannya, untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan.

“Salah satu program yang akan terus digalakkan adalah pemberian bantuan kelompok usaha bersama atau KUBE, baik melalui dana APBD maupun berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Sosial RI,” terangnya.

Norsan menjelaskan, bantuan untuk KUBE di Kabupaten Mempawah berasal dari dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat untuk masyarakat Kabupaten Mempawah. Bantuan tersebut disalurkan melalui tabungan KUBE, yang nantinya digunakan untuk pembuatan dan pengembangan berbagai usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Tujuan pembentukan KUBE antara lain menumbuhkan kesadaran dan motivasi masyarakat, mengubah perilaku, meningkatkan keterampilan kerja, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan menumbuhkan partisipasi sosial,” terangnya.

Karena itu, tambah Norsan, anggota KUBE punya kewajiban mempertanggungjawabkan bantuan yang diberikan untuk dimanfaatkan sebenar-benarnya sebagai modal pengembangan aneka usaha guna menambah pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Program KUBE merupakan program yang bersifat lintas sektoral, diharapkan berbagai pihak dapat terlibat aktif mendorong kemandirian usaha-usaha ekonomi produktif memberdayakan masyarakat miskin untuk berkembang secara mandiri,” ungkapnya. (Syf)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (1)

    Silahkan tulis komentar Anda

    Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

    Rekomendasi Untuk Anda

    • Ancaman Golput Asmidi Mengakhiri Jabatannya Sebagai Ketua PPS Mengkurai

      Ancaman Golput Asmidi Mengakhiri Jabatannya Sebagai Ketua PPS Mengkurai

      • calendar_month Sen, 17 Des 2018
      • 0Komentar

      LensaKalbar – Asmidi. Namanya tidak asing dikalangan masyarakat pekerja tambang emas.  Mengapa tidak. Lantaran yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Persatuan Masyarakat Pekerja Tambang Emas. Asmidi dikenal vokal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat pekerja tambang emas se-Kabupaten Sintang. Terbukti pada Selasa (11/12/2018) lalu. Persatuan Masyarakat Pekerja Tambang Emas mengeluarkan tiga poin kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh Forum komunikasi […]

    • Dewan Minta Pemerintah Perhatikan Kualitas Air Bersih di Kayan Hilir dan Hulu

      Dewan Minta Pemerintah Perhatikan Kualitas Air Bersih di Kayan Hilir dan Hulu

      • calendar_month Ming, 3 Jul 2022
      • 0Komentar

      LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa mengharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan akan kebutuhan air bersih, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang kawasan sungai Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu. Persoalan kebutuhan akan air bersih ini, kata Santosa, menjadi hal utama yang dikeluhkan masyarakat di daerah pemilihannya ketika melakukan reses […]

    • Persyaratan Sudah Final, Hikman Sudirman Bingung Kok Belum Terealisasi?

      Persyaratan Sudah Final, Hikman Sudirman Bingung Kok Belum Terealisasi?

      • calendar_month Sen, 21 Okt 2019
      • 0Komentar

      LensaKalbar – Realiasi pemekeran empat kecamatan baru di Kabupaten Sintang dipertanyakan. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang mengaku bingung ihwal tersebut hingga saat ini belum terealisasi. Padahal, menurut Anggota DPRD Sintang, Hikman Sudirman, pemekaran untuk empat kecamatan baru di Kabupaten Sintang sudah final hingga ke tingkat pemerintah pusat (Pempus). Sayangnya, ihwal itu belum […]

    • BPBD Mempawah Bakal Bentuk Pokmas di 28 Desa Rawan Karhutla

      BPBD Mempawah Bakal Bentuk Pokmas di 28 Desa Rawan Karhutla

      • calendar_month Sel, 11 Feb 2020
      • 0Komentar

      LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mempawah bakal membentuk kelompok masyarakat peduli api (Pokmas) di 28 desa rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Langkah itu sebagai bentuk mengantisipasi secara dini terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kabupaten itu. “Setiap kelompok beranggotakan 10 orang dan akan dilengkapi dengan alat […]

    • Tingkatkan Integritas dan Akuntabilitas

      Tingkatkan Integritas dan Akuntabilitas

      • calendar_month Sel, 22 Feb 2022
      • 0Komentar

      LensaKalbar – Sebanyak 30 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meneken perjanjian kinerja di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Selasa (22/2/2022). Penandatanganan itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor […]

    • Wajib Nih!!! DD dan ADD Harus Dapat Dipertanggungjawabkan

      Wajib Nih!!! DD dan ADD Harus Dapat Dipertanggungjawabkan

      • calendar_month Rab, 4 Okt 2017
      • 0Komentar

      LensaKalbar – Seluruh Kepala Desa di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) diminta agar berhati – hati dalam mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Apalagi uang negara harus dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk serta aturan yang berlaku di republik ini. “Para Kades agar selalu memperhatikan petunjuk dan tata cara serta mekanisme pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi […]

    expand_less