Protes dan Tagih Janji Gubernur Kalbar, Ruas Jalan Simba Raya Diblokir

LensaKalbar – Meskipun warga terus mengeluh, Pemerintah Kabupaten Sintang belum juga bergerak untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan di Desa Simba Raya yang menghubungkan empat kecamatan seperti, Binjai Hulu, Ketungau Hilir, Tengah, dan Hulu.

Olehkarenanya, Selasa (12/2/2019), warga Desa Simba Raya yang dipimpin Remegius melakukan pemblokiran ruas jalan tersebut. Langkah itu diambil sebagai bentuk protes warga terhadap pemerintah terkait kondisi infrastruktur yang tidak diperhatikan sejak lama.

Selain itu, warga setempat juga menagih janji Gubernur Kalbar, Sutarmidji yang bakal melakukan perbaiki ruas jalan Desa Simba Raya itu. Janji tersebut disampaikan Gubernur Kalbar, tatkala melakukan kunjungan kerjanya di Kabupaten Sintang pada, Jumat (25/1/2019) lalu.

Sayangnya, janji manis yang disampaikan Sutarmidji itu, belum tampak terealisasi di mata masyarakat setempat. Akibatnya, warga setempat mesti mengeluarkan uang Rp50 ribu apabila ingin melintasi ruas jalan itu. Pasalnya ada 8 jembatan darurat yang dengan sengaja di bangun oleh warga setempat. Hanya saja, harus dibayar apabila melintasinya.

Tentunya warga sangat merasa terbebani. Apalagi harga karet dan sawit saat ini jauh merosotnya. Ditambah lagi dengan kondisi infrastruktur yang dinilai tidak sama sekali menguntungkan bagi masyarakat.

Dalam aksi pemblokiran ruas jalan Desa Simba Raya itu, masyarakat tidak banyak permintaanya. Mereka hanya ingin ruas jalannya dapat segera diperbaiki. Mengingat jarak ibu kota Sintang menuju Desa Simba Raya ini kurang lebih hanya 7 km. Mirisnya hal tersebut tidak diperhatikan.

Aksi pemblokiran ruas jalan itupun tetap dilakukan oleh masyarakat setempat. Apabila Pemerintah Kabupaten Sintang tidak memberikan jawaban yang pasti terkait solusi untuk ruas jalan tersebut.

“Tidak direspon hari ini, kami akan mengadakan lebih besar lagi. Inilah harapan kami, makanya instansi terkait kami harapkan bisa hadir di sini,” tegas Koordinator Aksi, Remegius, kepada sejumlah awak media.

Aksi yang melibatkan ratusan warga Desa Simba Raya itupun, kata Remegius, sebagai bentuk protes terhadap Pemkab Sintang dan Pemprov Kalbar.

“Ini bentuk protes kami. Selain itu kami juga menuntut janji Gubernur, saat kunjungan dia kesini tanggal 25 Januari 2019 lalu, agar segera direalisasikan,” pintanya.

Remegius berharap aksi yang dilakukan ini dapat membuahkan hasil yang diinginkan, salah satunya ruas jalan itu segera ditangani. “Setidaknya diperbaiki dengan cepat. Kita maunya ruas jalan ini di aspal. Kalau pun tidak, maka diperbaiki lah agar layak untuk dilewati. Kalau kita lihat kondisi saat ini, memprihatinkan dan miris sekali ya,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Simba Raya, Sugiono mengatakan bahwa Gubernur Kalbar telah berjanji kepada masyarakatnya akan segera memperbaiki ruas jalan di Desa Simba Raya tersebut. Bahkan Bang Midji sapaan akrab sang gubernur itupun akan memanggil 8 perusahaan yang ada di Kecamatan Binjai Hulu, Hilir, Tengah, dan Hulu untuk perbaikan.

“Tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya. Apakah gubernurnya belum panggil atau memang perusahaan yang melalaikan. Kita tidak tahu. Makanya janji itu juga menjadi tuntutan warga,” ujarnya.

Dirinya juga merasa bangga dengan aksi yang dilakukan warganya dan warga sekitarnya itu. Sebab langkah tersebut dinilainya memang harus dilakukan. “Aksi ini bukan untuk menghambat, tapi memperleancar jalan untuk masyarakat. Karena sebelum ada aksi ini, tidak ada perhatian khusus dari instansi terkait,” tuturnya.

Sebenarnya, kata Sugiono, aksi tersebut tidak berlangsung pada Selasa (12/2/2019). Tapi satu bulan sebelum kedatangan gubernur masyarakatnya sudah merencanakannya. Hanya saja, ketika mendengar kedatangan gubernur ke Desa Simba Raya. Masyarakat mengurungkan niatnya. Lantaran ingin melihat dan mendengarkan solusi apa yang ditawarkan sang Gubernur Kalbar itu.

“Kital ihat dulu apa yang disampaikan dan apa hasilnya. Waktu kunjungan itu, beliau berjanji. Makanya warga mau nagih janjinya itu,” terangnya.

Menurutnya, aksi ini murni dari masyarakat, tidak ditunggangi unsur politik maupun yang lainnya. “Mereka menuntut agar jalan di sini bisa hitam (aspal) atau paling tidak memang layak untuk dilalui,” katanya.

Dalam persoalan ini, ungkap Sugiono, pemerintah desa dan masyarakatnya tidak mempermasalahkan siapa yang akan memperbaiki ruas jalan itu nantinya. Intinya warga berharap pimpinan tertinggi baik kabupaten, provinsi maupun pusat bisa memperhatikan daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan.

“Karena daerah sini sungguh dekat dengan perbatasan, hanya lima jam. Kalau kita bandingkan dengan perbatasan lain, sungguh miris perbatasan kita,” tutupnya. (Dex)