Peran Pemerintah Masih jadi Tanda Tanya

LensaKalbar – Peran pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya masih menjadi pertanyaan besar, terutama nasib bagi para petani kelapa sawit. Hal itupun diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri, Senin (30/5/2022).

“Sejauh ini peran pemerintah masih jadi tanda tanya besar. Karena tiap kali persoalan petani muncul dan pemerintah hanya diam. Apakah pemerintah terlibat. Tentunya ini menjadi pertanyaan dasar bagi saya. Jangan pula pemerintah melindungi pihak perusahaan untuk menyengsarakan rakyatnya sendiri,” ucapnya.

Apabila benar terbukti adanya permainan pemerintah dan perusahaan perkebunan. Legislator Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) inipun meminta kepada aparat hukum untuk melakukan penyelidikan. Sebab perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

“Tentunya ada aparat hukum untuk menyelidikinya. Misalnya saja, kita mengagunkan tanah yang bukan hak kita, jelas suatu perbuatan tindakan pidana dan suatu bentuk kejahatan. Karena orang yang punya tanah, tapi tidak tahu tanahnya sudah agunkan ke bank, bukankah itu suatu kejahatan,” katanya.

Kendati demikian, Heri Jambri berharap Pemerintah Kabupaten Sintang dapat memperhatikan nasib petani yang kerap mengalami berbagai problem, terutama dengan pihak perusahaan perkebunan.

“Kalau memang benar tujuan perusahaan perkebunan ini tidak berinvestasi dan tidak mensejahterakan masyarakat atau petani kita sesuai dengan komitmen awalnya, maka pemerintah jangan ragu-ragu untuk cabut izinnya,” tegas Hari Jambri.

Hadirnya perusahaan perkebunan di Bumi Senentang ini, kata dia, tentu menjadi suatu hal yang positif bagi suatu daerah. Sebab hal inipun diyakini dapat mendongkrak perekenomian rakyat atau petani.

“Kesejahteraan rakyat merupakan hal utama yang harus dipikirkan. Bukan sebaliknya, rakyat disengsarakan dengan berbagai problem yang tidak ada titik temu atau solusinya. Nah, disinilah kita akan lihat peran pemerintah apakah serius atau tidaknya dalam menyelamatkan nasib para petani ketika mengalami berbagai persoalan dengan pihak perusahaan perkebunan ini,” pungkasnya. (Dex)