Breaking News
light_mode

Pemerintah Diminta Fokus dengan Masalah Infrastruktur

  • calendar_month Sen, 24 Okt 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang meminta pemerintah daerah fokus mengatasi dan menyelesaikan masalah krusial. Selain itu, kebijakannya pun harus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman mengatakan, secara teknis masalah inti di kabupaten yang berjukuk “Bumi Senentang” ini, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan.

“Sintang ini masih masuk dalam kategori kegawatdaruratan infrastruktur dasar. Untuk itu, kami minta pemerintah daerah agar fokus memperhatikan sejumlah persoalan krusial ini,” kata Hikman Sudirman kepada Lensakalbar.co.id, Senin (24/10/2022).

Politkus Partai Demokrat (PD) ini, juga menyarankan agar pemerintah daerah memperhatikan persoalan – persoalan inti yang dirasakan secara langsung masyarakat. Contoh, soal jalan dan jembatan.

“Tiap kali kita melakukan reses kedewanan, rata-rata aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah perbaikan dan pembangunan infastruktur jalan dan jembatan yang layak,” ungkap Hikman Sudirman.

Seperti diketahui bersama, kata Hikman Sudirman, 80 hingga 90 persen infrastruktur jalan di kabupaten ini masih berstruktur tanah. Tatkala musim penghujan ruas jalan pun hancur seperti bubur.

Nah, kondisi ini tentunya menjadi perhatian kita bersama, karena persoalan infrastruktur dasar ini erat kaitannya dengan sektor ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujar Hikman Sudirman berpendapat.

Pascapandemi Covid-19, Pemerintah fokus melakukan upaya pemulihan ekonomi di semua sektor pembangunan. Namun, dia mengingatkan agar sektor pendidikan dan kesehatan, khususnya di kawasan pedalaman dan perbatasan juga mesti diperhatikan.

Sebab, lanjut Hikman Sudirman, masyarakat di kawasan tersebut juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang ada di kawasan perkotaan. Hal ini penting untuk diwujudkan, sehingga tidak terjadinya ketimpangan sosial dalam melakukan pembangunan.

“Dan tentunya masyarakat juga merasakan hasil dari pembangunan yang dilakukan pemerintah,” ulas Hikman Sudirman.

Kendati demikian, Hikman Sudirman berharap sinkronisasi program pembangunan daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten mesti berdampak langsung pada persoalan inti yang dirasakan langsung masyarakat.

“Sehingga upaya pemerintah melakukan pemeretaan pembangunan dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat dan tidak terkesan mubazir,” pungkas Hikman Sudirman, wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Kayan Hilir – Kecamatan Kayan Hulu ini. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cegah Covid-19, Mantan Wakapolres Mempawah Ini Semprot Gereja dengan Disinpektan

    Cegah Covid-19, Mantan Wakapolres Mempawah Ini Semprot Gereja dengan Disinpektan

    • calendar_month Ming, 17 Mei 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Mendukung kebijakan Kapolri dalam menghadapi pandemi Covid-19, Peserta Didik (Serdik) Sekolah Staf Pimpinan Menengah (Sespimmen) angkatan 60 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri tahun 2020, Dewa Ngakan Arinata melakukan penyemprotan desinfektan di tempat ibadah di Kota Mempawah, Minggu (17/5/2020). Lokasi penyemprotan di Gereja Santo Petrus, Jalan Raden Sujarwo, Kota Mempawah. Dalam aksinya, Serdik […]

  • 2021, Peserta JKN-KIS Kelas 3 Tetap Dapat Subsidi Iuran dari Pemerintah

    2021, Peserta JKN-KIS Kelas 3 Tetap Dapat Subsidi Iuran dari Pemerintah

    • calendar_month Rab, 20 Jan 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BU) atau peserta mandiri kelas 3 pada program JKN-KIS akan tetap mendapatkan subsidi iuran pada 2021. Komitmen pemerintah ini sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur penyesuaian besaran iuran peserta JKN-KIS. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sintang, Eka Susilamijaya mengatakan, pemerintah […]

  • Fesitival Robo–Robo 2022 Dibuka, Wabup: Jaga Keamanan dan Ketertiban

    Fesitival Robo–Robo 2022 Dibuka, Wabup: Jaga Keamanan dan Ketertiban

    • calendar_month Rab, 14 Sep 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi mengajak semua pihak, termasuk masyarakat agar dapat menjaga dan mensukseskan pelaksanaan Festival Robo-Robo Tahun 2022 yang berlangsung di Pelabuhan Pasir Wan Salim. Sebab Wabup Pagi menilai suksesnya suatu kegiatan tergantung masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat. Karenanya, dia berharap apabila ada permasalahan terjadi dalam pelaksanaan ini dapat […]

  • Selesai, RS Pratama Serawai Segera Diresmikan

    Selesai, RS Pratama Serawai Segera Diresmikan

    • calendar_month Jum, 5 Jan 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penantian warga perhuluan akan fasilitas kesehatan yang refresentatif berakhir. Rumah Sakit (RS) Pratama Serawai sudah rampung. Rencananya, diresmikan pada akhir Januari 2018. “Waktu tepatnya belum tahu kapan diresmikan, yang jelas akhir Januari 2018,” kata Harysinto Linoh, Kepala Dinas Kesehatan Sintang, Jumat (5/1). Menurut Sinto, pembangunan RS Pratama ini menelan biaya Rp21 Miliar lebih […]

  • Bebas Murni? Ketua PN: Ada Proses yang Harus Dimusyawarahkan

    Bebas Murni? Ketua PN: Ada Proses yang Harus Dimusyawarahkan

    • calendar_month Kam, 21 Nov 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Massa menuntut agar 6 terdakwa karhutla dibebaskan murni dari status hukum yang menjeratnya. Pengadilan diharapkan bijak dalam mengambil sikap terkait soal tuntutan massa tersebut. Mengingat berladang menurut massa adalah sebuah tradisi dan kearifan lokal yang sudah dilakukan turun-menurun sejak zaman nenek moyang terdahulu. Massa kembali mengingatkan penegak hukum bahwasanya “Peladang Bukanlah Penjahat”. Kata […]

  • Jarot Tidak Ingin Mendengar Keluhan, Apalagi Merengek-rengek Minta Pindah

    Jarot Tidak Ingin Mendengar Keluhan, Apalagi Merengek-rengek Minta Pindah

    • calendar_month Jum, 1 Mar 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Sintang, Jarot Winarno mengaku tidak mau mendengar keluhan 192 CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Apalagi sampai merengek-rengek minta pindah tugas. “Jangan merengek-rengek minta pindah, saya tidak mau dengar hal itu, kalian sudah komitmen mau mengabdi di Sintang, sudah cari tahu tentang Sintang, sudah tahu kesulitan-kesulitan di tempat kita ini, jalan hancur, […]

expand_less