LensaKalbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang meminta pemerintah daerah fokus mengatasi dan menyelesaikan masalah krusial. Selain itu, kebijakannya pun harus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman mengatakan, secara teknis masalah inti di kabupaten yang berjukuk “Bumi Senentang” ini, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan.
“Sintang ini masih masuk dalam kategori kegawatdaruratan infrastruktur dasar. Untuk itu, kami minta pemerintah daerah agar fokus memperhatikan sejumlah persoalan krusial ini,” kata Hikman Sudirman kepada Lensakalbar.co.id, Senin (24/10/2022).
Politkus Partai Demokrat (PD) ini, juga menyarankan agar pemerintah daerah memperhatikan persoalan – persoalan inti yang dirasakan secara langsung masyarakat. Contoh, soal jalan dan jembatan.
“Tiap kali kita melakukan reses kedewanan, rata-rata aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah perbaikan dan pembangunan infastruktur jalan dan jembatan yang layak,” ungkap Hikman Sudirman.
Seperti diketahui bersama, kata Hikman Sudirman, 80 hingga 90 persen infrastruktur jalan di kabupaten ini masih berstruktur tanah. Tatkala musim penghujan ruas jalan pun hancur seperti bubur.
“Nah, kondisi ini tentunya menjadi perhatian kita bersama, karena persoalan infrastruktur dasar ini erat kaitannya dengan sektor ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujar Hikman Sudirman berpendapat.
Pascapandemi Covid-19, Pemerintah fokus melakukan upaya pemulihan ekonomi di semua sektor pembangunan. Namun, dia mengingatkan agar sektor pendidikan dan kesehatan, khususnya di kawasan pedalaman dan perbatasan juga mesti diperhatikan.
Sebab, lanjut Hikman Sudirman, masyarakat di kawasan tersebut juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang ada di kawasan perkotaan. Hal ini penting untuk diwujudkan, sehingga tidak terjadinya ketimpangan sosial dalam melakukan pembangunan.
“Dan tentunya masyarakat juga merasakan hasil dari pembangunan yang dilakukan pemerintah,” ulas Hikman Sudirman.
Kendati demikian, Hikman Sudirman berharap sinkronisasi program pembangunan daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten mesti berdampak langsung pada persoalan inti yang dirasakan langsung masyarakat.
“Sehingga upaya pemerintah melakukan pemeretaan pembangunan dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat dan tidak terkesan mubazir,” pungkas Hikman Sudirman, wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Kayan Hilir – Kecamatan Kayan Hulu ini. (Dex)
