Breaking News
light_mode
OPD

Pemekaran 4 Kecamatan Baru di Sintang: Tunggu Rekomendasi Kemendagri

  • calendar_month Rab, 16 Okt 2024
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Masalah pemekaran 4 kecamatan di Kabupaten Sintang hingga saat ini masih berporses. Lantaran Pemerintah Kabupaten Sintang kembali diminta melengkapi berkas-berkas yang dianggap belum lengkap.

Adapun 4 kecamatan baru hasil pemekaran nantinya, yakni Kecamatan Inggar, Kecamatan Tontang, Kecamatan Sintang Barat, dan Kecamatan Bukit Mangat.

“Jadi oleh biro pemerintahan Provinsi Kalbar meminta kita melengkapi berkas-berkas yang memang masih ada belum lengkap, walaupun berkas-berkas tersebut sudah kita lengkapi dulu,”, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sintang, Syatif Yasser Arafat ketika ditemui Lensakalbar.co.id di Pendopo Bupati Sintang, Rabu (16/10/2024).

“Mungkin maksudnya itu, biro pemerintahan itu meminta kelengkapan berkas untuk dimutakhirkan, sehingga mereka dapat mengusulkan ke Kemendagri,” tambah Syarif Yasser Arafat.

Nah, lanjut Syarif Yasser Arafat, berkas yang dimutakhirkan itu, misalnya terkait dengan luas wilayah, jumlah penduduk, surat penyataan dari BPD, surat penyataan kepala desa, dan lainnya.

“Walaupun sebelumnya kita sudah ada dulu. Tapi ini diminta kembali, karena mau dimutakhirkan gitu. Kemudian terkait dengan peta juga dimutakhirkan, supaya antara data peta dari BIG dengan peta yang dilampirkan sinkron lah, kira-kira begitu,” ungkap Syatif Yasser Arafat.

Berkas yang diminta Biro Pemerintahan Provinsi Kalbar tersebut, menurut Syarif Yasser Arafat, telah selesai semuanya.

“Artinya, seluruh kelengkapan data yang diminta sudah diserahkan Assisten I Setda Kabupaten Singang ke biro pemerintahan untuk diajukan ksmbali ke Kemendagri RI untuk mendapatkan rekomendasi dan sekaligus pengajuan kode wilayah kecamatan,” ujar Syarif Yasser Arafat.

Terkait dengan hasilnya, Syarif Yasser Arafat mengatakan bahwa pihaknya tetap menunggu informasi dari Biro Pemerintahan Provinsi Kalbar, karena mereka akan mengusulkan ihwal pemekaran ini ke Kemendagri RI.

“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah turun persetujuan dari Kemendagri. Mungkin setelah Pilkada kita sudah bisa dapat informasi terkait proses pemekaran ini,” kata Syarif Yasser Arafat.

Menurut Syarif Yasser Arafat, proses usulan pemekaran 4 kexamatan ini bergulir sejak tahun 2008 silam.

“Karena terjadinya pergantian regulasi dan segala macam, kemudian proses kelengkapan data, proses penyelesaian batas wilayah, dan lainnya sehingga memakan waktu yang panjang sampai saat ini,” ulas Syarif Yasser Arafat.

Berkaitan dengan kapan akan teralisasinya pemekaran 4 kecamatan ini, Syatif Yasser Arafat mengaku masih akan tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar

“Biar bagaimanapun kan kita melewati biro pemerintahan. Nah, kemarin waktu pak assiten I mengantar berkas didampingi beberapa camat juga, istilahnya mendesak lah untuk segera dipercepat. Tapi karena kita masih menyangkut pilkada, mungkin kita lihat setelah pilkada nanti seperti apa perkembangannya,” pungkas Syarif Yasser Arafat. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Daniel Kagumi Kulminasi dan Kuliner di Pontianak

    Daniel Kagumi Kulminasi dan Kuliner di Pontianak

    • calendar_month Sab, 21 Sep 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar- Momen pesona Kulminasi Matahari mengundang minat wisatawan untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang ada di Tugu Khatulistiwa, Kota Pontianak. Rombongan dari beberapa daerah terlihat takjub melihat bangunan monumen yang terbuat dari kayu belian berdiri kokoh. Mereka mengabadikan momen di depan Tugu Khatulistiwa dengan kamera smartphone. Daniel, wisatawan dari Jakarta menuturkan, ia bersama rombongan baru […]

  • KPK ke Mempawah

    KPK ke Mempawah

    • calendar_month Rab, 25 Nov 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Tim Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Monev Korsupgah) Korwil VI, menyambangi Kantor Bupati Mempawah, Rabu (25/11/2020). Kehadiran rombongan yang dipimpin oleh Ketua Korwil VI, Kombes Pol Didik Agung Widjanarko tiba pada pukul 09.50 Wib, dan langsung memasuki ruang pertemuan Balai Junjung Titah Kantor Bupati […]

  • Wabup Pagi Kukuhkan 126 Dewan Pengawas dan Anggota BPA-SP

    Wabup Pagi Kukuhkan 126 Dewan Pengawas dan Anggota BPA-SP

    • calendar_month Ming, 17 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi mengukuhkan 126 dewan pegurus dan anggota Badan Pemadam Api – Sungai Pinyuh (BPA-SP) periode 2022-2027 di Posko BPA-SP, Minggu (17/7/2022). Ketua Umum BPA- SP periode 2022-2027, Sudarso mengucap terima kasih yang tak terhingga atas kepercayaan para anggota yang dinilainya sangat berdedikasi dalam menjalankan tujuan sosial organisasi. “Ini […]

  • Kades Baya Betung Cegah Penyebaran DBD dengan Fogging
    OPD

    Kades Baya Betung Cegah Penyebaran DBD dengan Fogging

    • calendar_month Jum, 24 Nov 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kabupaten Sintang menjadi sorotan setelah tercatat satu kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Desa Baya Betung, Kecamatan Sungai Tebelian. Dwi Septian, Kepala Desa Baya Betung, menjelaskan bahwa meskipun kasus ini terisolasi, langkah-langkah proaktif telah diambil untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut di masyarakat. Setelah diketahui adanya kasus DBD, tim kesehatan desa segera melakukan fogging […]

  • Komisi V Kalbar Dukung Pemberian Sanksi untuk Masyarakat yang Menolak Divaksin

    Komisi V Kalbar Dukung Pemberian Sanksi untuk Masyarakat yang Menolak Divaksin

    • calendar_month Rab, 17 Feb 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Edy R Yacoub mendukung pemberian sanksi terhadap masyarakat yang menolak divaksinasi Covid-19, sebagaimana yang tercantum di dalam Perpres 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai disela-sela lawatannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, Selasa (16/2/2021). […]

  • Dulunya Perang Lawan Penjajah, Sekarang Perang Ekonomi dan Medsos

    Dulunya Perang Lawan Penjajah, Sekarang Perang Ekonomi dan Medsos

    • calendar_month Jum, 28 Jun 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kekejaman tentara Jepang atas peristiwa pembantaian sekitar 21.037 masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) 75 tahun silam di Mandor menyisakan duka yang mendalam bagi seluruh warga Kalbar dan rakyat Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Juni 1944 itu diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah (HBD) sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 5 tahun […]

expand_less