Panwaslu Siap Respon Laporan Tanpa Tebang Pilih

LensaKalbar – Demi mewujudkan terselenggaranya Pilkada serentak 2018 secara demokratis, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pontianak menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif. Seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengawasan.

Ketua Panwaslu Kota Pontianak Budahri mengungkapkan, pengawasan partisipatif penting dalam proses pilkada. Mengingat Panwaslu sendiri memiliki keterbatasan, karena jumlah tenaga dan staf di lapangan yang tidak banyak. Makanya butuh peran semua pihak untuk bersinergi bersama.

“Tentu tugas yang ada akan terlaksana dengan baik jika mendapat dukungan baik dari media juga masyarakat secara umum yang ada di kota pontianak dan Kalbar secara keseluruhan,” katanya usai Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Kantor Panwaslu Kota Pontianak kepada awak media, Jumat (10/11).

Sosialisasi ini kata dia, juga akan diberikan kepada para pelajar dan mahasiswa. Tujuannya agar semua bisa memahami dan ikut mengawasi.

“Kami juga berdiskusi, menerima masukan dari teman-teman apa pun halnya jangan sungkan dibicarakan,” ajaknya.

Budhari mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diawasi dalam Pilkada. Diantaranya pelanggaran administrasi, kode etik hingga pidana. Jika ada mengetahui ada pelanggaran, dirinya menyarankan untuk segera melaporkan. Mekanismenya bisa melewati Panwaslu di tingkat kecamatan atau di lapangan yang akan dibentuk nanti.

“Tapi ke depannya juga bisa melapor langsung ke Panwaslu Kota, bisa lewat telepon atau SMS, nanti kami akan buat layanan khusus untuk itu,” imbuhnya.

Ia memastikan, Panwaslu sangat terbuka. Pihaknya akan selalu merespon semua laporan tanpa tebang pilih untuk ditindak lanjuti. Termasuk perlakuan yang sama ke semua peserta Pemilu atau pasangan calon. Dia berjanji, hasil dari laporan tersebut akan disampaikan ke media maupun pelapor.

“Ini sebagai bentuk tanggung jawab Panwaslu agar setiap laporan ada hasilnya,” lugasnya.

Terkait tingkat kerawanan, Budhari menyebutkan merata di semua wilayah Kota Pontianak. Kendati begitu, ada beberapa wilayah yang harus di garis bawahi. Hanya dia, tidak bisa mengungkapkannya lantaran khawatir ada masyarakat yang tidak terima.

“Maka itu cukuplah bagi konsumsi kami sebagai bahan antisipasi dan kami akan selalu proaktif di wilayah itu,” tegas Budhari.

Di tempat sama, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kota Pontianak Irwan Manik Radja menambahkan, pihaknya juga memanfaatkan media sosial  untuk melakukan pengawasan. Pihaknya pun saat ini sudah memiliki media sosial sendiri yang bisa digunakan memantau para calon di dunia maya. Rencananya juga akan ada aplikasi khusus pelaporan yang terintegrasi. Sehingga dapat memudahkan siapa saja yang hendak melapor ketika terjadi suatu pelanggaran.

“Namun saat ini masih menunggu Bawaslu RI dan Provinsi bagaimaan dan seperti apa aplikasinya nanti,” ungkap Irwan. (Nrt)