LensaKalbar – Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengajak para perusahaan dan stakeholder di bidang kelapa sawit untuk lebih intensif memperhatikan masyarakat di daerah perkebunan agar lebih sejahtera. Sebab dinilainya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.
“Saya berharap kedepan desa yang sangat tertinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk diubah desanya tersebut, minimal desa maju. Tidak juga perusahaan kelapa sawit harus mengikuti 50 indikator desa mandiri. Tapi setidaknya bisa bersinergi dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan itu,” ungkap Gubernur Kalbar, Sutarmidji ketika menghadiri acara Borneo Forum ke 3 yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar, Rabu (20/3/2019).
Saat ini, menurutnya peran asosiasi perkebunan kelapa sawit masih belum maksimal guna mensejahterakan masyarakat yang tinggal di daerah perkebunan. Pasalnya masih banyak desa-desa yang di sekitar perkebunan kelapa sawit masih tertinggal bahkan tidak tersentuh oleh perusahaan perkebunan tersebut.
“Saya melihat peran asosiasi yang masih lemah, asosiasi harusnya lebih teliti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sekitar perkebunan sawit itu. Asosiasi harus mengingatkan kepada perusahaan untuk CSR kepentingan masyarakat, bukan hanya mengugurkan kewajiban saja sebagai perusahaan perkebunan,” katanya.
Provinsi Kalbar, tambah Gubernur, merupakan penghasil kedua Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, namun tidak ada sedikit pun hasil dari CPO tersebut masuk ke dalam distribusi APBD Kalbar.
“Ini bukti bahwa banyak desa yang masih tertinggal di Provinsi Kalbar, dimana sebagiannya dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Padahal kita penghasil CPO kedua terbesar di Indonesia,” paparnya.
Selain itu, Gubernur Kalbar mengaku kesal terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pasalnya Pemerintah Provinsi Kalbar setiap tahunnya mengeluarkan ratusan miliar untuk memperbaiki infrastuktur jalan dan jembatan yang rusak akibat kendaraan kelapa sawit. Dampaknya masyarakat kesusahan dalam infrastruktur menuju pusat kabupaten/kota dan kecamatan guna mobilitas mereka.
“Berapa ratus miliar setiap tahun kita (pemprov kalbar, red) keluarkan untuk perbaikan jalan, yang merusaknya kendaraan pengangkut kelapa sawit dan masyarakat setempat di bikin susah. Ini masalah yang harus diselesaikan oleh pengusaha kelapa sawit, kalau ingin semuanya berkelanjutan,” kesalnya. (Nrt/Hms)
