Breaking News
light_mode

Masyarakat Perbatasan Butuh Tower Telekomunikasi

  • calendar_month Sen, 20 Nov 2017
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Masyarakat di daerah perbatasan Provinsi Kalbar sangat mendambakan keberadaan tower telekomunikasi. Apalagi saat ini kemajuan teknologi informasi berkembang pesat, sehingga memudahkan untuk berkomunikasi maupun bertransaksi melalui smartphone maupun gadget.

Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Kadri berharap agar pemerintah bisa membangun tower telekomunikasi di daerah perbatasan maupun daerah terpencil di Kalbar. Apalagi sejauh ini masih banyak daerah yang belum tersentuh jaringan telekomunikasi.

“Terutama di daerah perbatasan. Sampai saat ini saya lihat masih banyak daerah-daerah terpencil di Kalbar yang belum tersentuh jaringan telekomunikasi. Kondisi ini tentu menyulitkan masyarakat untuk berkomunikasi di era digital seperti sekarang ini,” ucap Kadri di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (20/11).

Oleh sebab itu, wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu ini berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk segera merealisasikan keinginan masyarakat di kawasan timur Provinsi Kalbar.

“Karena tanpa itu dunia sekarang ini kan kita agak susah. Masyarakat mau telepon susah dan informasi-informasikan itu agak susah,” keluhnya.

Bahkan, ketika melakukan kunjungan kerja ke sejumlah desa di Provinsi Kalbar, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku kerap mendapatkan banyak keluhan masyarakat. Ihwal pembangunan tower telekomunikasi seluler di daerah mereka.

“Contohnya di Desa Empangau, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Saya pernah kunjungan kerja ke sana dan masyarakat meminta kepada kita agar ada jaringan telekomunikasi. Minimal tower untuk menjadi sarana telekomunikasi di daerah,” ujarnya.

Apalagi, Kadri menambahkan, sejauh ini persoalan jaringan telekomunikasi kerap mendera masyarakat di daerah perbatasan. Bahkan, masyarakat harus meninggalkan kampung halaman demi mendapatkan jaringan telekomunikasi. Tak jarang, warga terpaksa mendaki bukit untuk bisa mendapatkan sinyal seluler. Hal itu dilakukan supaya bisa berkomunikasi bersama keluarga maupun kolega.

“Kalau mau telepon warga harus pergi. Biasanya dari kampung 10 menit untuk mencari jaringan. Bahkan ada yang sampai mendaki bukit untuk mencari sinyal seluler,” ulasnya.

Sementara itu, kondisi itu terlihat kontras dengan wilayah perbatasan di negeri jiran Malaysia. “Kalau Malaysia itu, ketika kita sudah ke border Badau maka sinyalnya sudah langsung masuk ke kita. Sementara Indonesia sinyalnya hilang. Bayangkan kita kalah dari Malaysia,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Kadri mendesak pemerintah untuk segera membangun tower telekomunikasi di sejumlah daerah perbatasan di Provinsi Kalbar. “Apalagi sekarang semua kepala desa harus menggunakan internet. Kalau tidak ada internet bagaimana mereka akan membuat laporan,” lugasnya. (Nrt)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tangani Tipikor, Aparat Hukum Harus Koordinasi dengan APIP

    Tangani Tipikor, Aparat Hukum Harus Koordinasi dengan APIP

    • calendar_month Sel, 3 Jul 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kali ini aparat penegak hukum harus berkoordinasi terlebih dahulu ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pemerintah daerah. Kondisi ini diperkuat dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dengan Kejaksaaan Negeri Sintang dan Kepolisian Resort Sintang, Selasa (3/7), di […]

  • Sepakati APBD 2024 Rp2,069 Triliun

    Sepakati APBD 2024 Rp2,069 Triliun

    • calendar_month Sel, 27 Agu 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyatakan, pihak legislatif dan eksekutif telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak tahun anggaran 2024, menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Setelah melalui proses pembahasan formal oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka pada hari ini sampailah […]

  • Di Tengah Kuota Haji Terbatas, Bupati Sintang Dorong Jamaah Lebih Siap

    Di Tengah Kuota Haji Terbatas, Bupati Sintang Dorong Jamaah Lebih Siap

    • calendar_month Sen, 6 Apr 2026
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Di tengah penurunan drastis kuota haji, Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, membuka Manasik Haji 1447 Hijriah/2026, Senin (6/4/2026), untuk memastikan kesiapan maksimal calon jamaah. Kuota jamaah haji Kabupaten Sintang tahun ini hanya 35 orang, turun tajam dari 130 orang pada tahun sebelumnya. Penurunan ini dipicu perubahan sistem kuota yang kini berbasis provinsi serta […]

  • Hindari Gesekan Sosial

    Hindari Gesekan Sosial

    • calendar_month Rab, 7 Jul 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi memimpin jalannya rapat pembahasan permasalahan lahan di Kecamatan Toho dan Kecamatan Anjongan di Aula Balai Patih, Kantor Bupati Mempawah, Rabu (7/7/2021). Wabup Mempawah ini menyampaikan bahwa ada beberapa arahan yang telah diberikan Bupati Mempawah, Hj Erlina terkait persoalan lahan yang merupalan aset daerah di Kecamatan Toho dan […]

  • Tingkatkan SDM dengan Program P3PD
    OPD

    Tingkatkan SDM dengan Program P3PD

    • calendar_month Rab, 9 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Sintang terus berupaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) melalui program P3PD atau program pembangunan masyarakat pedesaan. “Kita harus kolaborasi kepada semua pihak dalam meningkatkan sumber daya manusia pedesaaan,” kata Syarif Yasser Arafat ketika ditemui di Pendopo Bupati Sintang, Rabu (9/10/2024). Dengan program P3PD tersebut, […]

  • Wah, Ada 1.654 TKIB di Malaysia

    Wah, Ada 1.654 TKIB di Malaysia

    • calendar_month Rab, 30 Agu 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sepanjang Januari – Juli 2017 terdapat 1.654 Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) di negara tetangga (Malaysia). Angka itu pun berdasarkan data yang tercatat di Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak. “Kalau kita lihat tahun 2016 jumlah TKIB yang dideportasi berjumlah 2.476 orang.  Mengalami kenaikan dari 2015 yang berjumlah 2.226 […]

expand_less