Breaking News
light_mode

Masyarakat Perbatasan Butuh Tower Telekomunikasi

  • calendar_month Sen, 20 Nov 2017
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Masyarakat di daerah perbatasan Provinsi Kalbar sangat mendambakan keberadaan tower telekomunikasi. Apalagi saat ini kemajuan teknologi informasi berkembang pesat, sehingga memudahkan untuk berkomunikasi maupun bertransaksi melalui smartphone maupun gadget.

Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Kadri berharap agar pemerintah bisa membangun tower telekomunikasi di daerah perbatasan maupun daerah terpencil di Kalbar. Apalagi sejauh ini masih banyak daerah yang belum tersentuh jaringan telekomunikasi.

“Terutama di daerah perbatasan. Sampai saat ini saya lihat masih banyak daerah-daerah terpencil di Kalbar yang belum tersentuh jaringan telekomunikasi. Kondisi ini tentu menyulitkan masyarakat untuk berkomunikasi di era digital seperti sekarang ini,” ucap Kadri di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (20/11).

Oleh sebab itu, wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu ini berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk segera merealisasikan keinginan masyarakat di kawasan timur Provinsi Kalbar.

“Karena tanpa itu dunia sekarang ini kan kita agak susah. Masyarakat mau telepon susah dan informasi-informasikan itu agak susah,” keluhnya.

Bahkan, ketika melakukan kunjungan kerja ke sejumlah desa di Provinsi Kalbar, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku kerap mendapatkan banyak keluhan masyarakat. Ihwal pembangunan tower telekomunikasi seluler di daerah mereka.

“Contohnya di Desa Empangau, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Saya pernah kunjungan kerja ke sana dan masyarakat meminta kepada kita agar ada jaringan telekomunikasi. Minimal tower untuk menjadi sarana telekomunikasi di daerah,” ujarnya.

Apalagi, Kadri menambahkan, sejauh ini persoalan jaringan telekomunikasi kerap mendera masyarakat di daerah perbatasan. Bahkan, masyarakat harus meninggalkan kampung halaman demi mendapatkan jaringan telekomunikasi. Tak jarang, warga terpaksa mendaki bukit untuk bisa mendapatkan sinyal seluler. Hal itu dilakukan supaya bisa berkomunikasi bersama keluarga maupun kolega.

“Kalau mau telepon warga harus pergi. Biasanya dari kampung 10 menit untuk mencari jaringan. Bahkan ada yang sampai mendaki bukit untuk mencari sinyal seluler,” ulasnya.

Sementara itu, kondisi itu terlihat kontras dengan wilayah perbatasan di negeri jiran Malaysia. “Kalau Malaysia itu, ketika kita sudah ke border Badau maka sinyalnya sudah langsung masuk ke kita. Sementara Indonesia sinyalnya hilang. Bayangkan kita kalah dari Malaysia,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Kadri mendesak pemerintah untuk segera membangun tower telekomunikasi di sejumlah daerah perbatasan di Provinsi Kalbar. “Apalagi sekarang semua kepala desa harus menggunakan internet. Kalau tidak ada internet bagaimana mereka akan membuat laporan,” lugasnya. (Nrt)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sintang Kerjasama dengan ISI Surakarta

    Sintang Kerjasama dengan ISI Surakarta

    • calendar_month Rab, 4 Okt 2017
    • 1Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang menjalin kerjasama di bidang pendidikan, seni dan budaya, dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Jawa Tengah. “Kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan range yang besar bagi seni dan budaya di Sintang,” kata dr. Jarot Winarno M. Med.Ph, Bupati Sintang, ditemui usai Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) Pendidikan Seni dan Budaya antara Pemkab […]

  • RPD Pengganti RPJMD

    RPD Pengganti RPJMD

    • calendar_month Sel, 4 Okt 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024. Hal itu menyusul Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) ditujukan kepada daerah yang wali kota atau bupatinya akan berakhir masa jabatannya di tahun 2023 nanti. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) […]

  • Wabup Sambut dan Lepas Tour Of Merdeka 2022

    Wabup Sambut dan Lepas Tour Of Merdeka 2022

    • calendar_month Sab, 13 Agu 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dalam rangka menyemarakan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, rombongan Tour Of Merdeka Tahun 2022 melakukan pemberhentian di Kantor Bupati Mempawah dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi, Sabtu (13/8/2022). Pada kesempatan tersebut, Wabup Pagi menyambut baik kedatangan rombongan Tour Of Merdeka Tahun 2022 di Kabupaten Mempawah. “Tentunya kita bersyukur rombongan […]

  • Mari, Edukasi Anak Sejak Dini untuk Hidup Bersih dan Sehat

    Mari, Edukasi Anak Sejak Dini untuk Hidup Bersih dan Sehat

    • calendar_month Rab, 5 Jun 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Demi mendukung program Pemerintah Kabupaten Sintang untuk hidup sehat sekaligus bersih. Ketua Komisi C DPRD Sintang, Herimaturida mendorong agar sekolah-sekolah memastikan siswa dan siswinya dapat mengambil peran. Menurutnya, peran aktif siswa baik tingkat sekolah dasar hingga sampai ke tingkat mahasiswa harus memberikan contoh kepada masyarakat. “Terutama murid SD, SMP, dan bahkan SMA serta […]

  • Ternyata, Ini Kendala 4 Kecamatan Baru Belum Terealisasi

    Ternyata, Ini Kendala 4 Kecamatan Baru Belum Terealisasi

    • calendar_month Sen, 21 Okt 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ternyata, calon pemekaran empat kecamatan baru di Kabupaten Sintang terkendala oleh surat baru yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kalbar terkait dengan kebijakan satu peta berupa penataan batas wilayah desa dan kelurahan. Ihwal itupun ditegaskan langsung oleh Kabag Tapem Sintang, Yaser Arafat kepada Lensakalbar.co.id, Senin (21/10/2019). Yaser tidak menampik bahwasanya dari sisi persyaratan pemekaran calon […]

  • Tinjau Ulang Pembatasan 1 NIK Hanya untuk 3 Kartu Perdana

    Tinjau Ulang Pembatasan 1 NIK Hanya untuk 3 Kartu Perdana

    • calendar_month Sen, 16 Apr 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Pusat (Pempus) membatasi satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya untuk registrasi tiga kartu perdana. Hal ini dinilai akan membunuh outlet-outlet penjualan  sim card. Olehkarenanya, DPRD Kabupaten Sintang meminta kebijakan tersebut ditinjau ulang. “Kalau bisa jangan dibatasi atau jumlahnya ditambah,” kata anggota DPRD Sintang, Kusnadi, Senin (16/4). Permenkominfo 12/2016 tersebut tentang Registrasi Pelanggan […]

expand_less