Breaking News
light_mode

Masyarakat Perbatasan Butuh Tower Telekomunikasi

  • calendar_month Sen, 20 Nov 2017
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Masyarakat di daerah perbatasan Provinsi Kalbar sangat mendambakan keberadaan tower telekomunikasi. Apalagi saat ini kemajuan teknologi informasi berkembang pesat, sehingga memudahkan untuk berkomunikasi maupun bertransaksi melalui smartphone maupun gadget.

Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Kadri berharap agar pemerintah bisa membangun tower telekomunikasi di daerah perbatasan maupun daerah terpencil di Kalbar. Apalagi sejauh ini masih banyak daerah yang belum tersentuh jaringan telekomunikasi.

“Terutama di daerah perbatasan. Sampai saat ini saya lihat masih banyak daerah-daerah terpencil di Kalbar yang belum tersentuh jaringan telekomunikasi. Kondisi ini tentu menyulitkan masyarakat untuk berkomunikasi di era digital seperti sekarang ini,” ucap Kadri di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (20/11).

Oleh sebab itu, wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu ini berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk segera merealisasikan keinginan masyarakat di kawasan timur Provinsi Kalbar.

“Karena tanpa itu dunia sekarang ini kan kita agak susah. Masyarakat mau telepon susah dan informasi-informasikan itu agak susah,” keluhnya.

Bahkan, ketika melakukan kunjungan kerja ke sejumlah desa di Provinsi Kalbar, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku kerap mendapatkan banyak keluhan masyarakat. Ihwal pembangunan tower telekomunikasi seluler di daerah mereka.

“Contohnya di Desa Empangau, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Saya pernah kunjungan kerja ke sana dan masyarakat meminta kepada kita agar ada jaringan telekomunikasi. Minimal tower untuk menjadi sarana telekomunikasi di daerah,” ujarnya.

Apalagi, Kadri menambahkan, sejauh ini persoalan jaringan telekomunikasi kerap mendera masyarakat di daerah perbatasan. Bahkan, masyarakat harus meninggalkan kampung halaman demi mendapatkan jaringan telekomunikasi. Tak jarang, warga terpaksa mendaki bukit untuk bisa mendapatkan sinyal seluler. Hal itu dilakukan supaya bisa berkomunikasi bersama keluarga maupun kolega.

“Kalau mau telepon warga harus pergi. Biasanya dari kampung 10 menit untuk mencari jaringan. Bahkan ada yang sampai mendaki bukit untuk mencari sinyal seluler,” ulasnya.

Sementara itu, kondisi itu terlihat kontras dengan wilayah perbatasan di negeri jiran Malaysia. “Kalau Malaysia itu, ketika kita sudah ke border Badau maka sinyalnya sudah langsung masuk ke kita. Sementara Indonesia sinyalnya hilang. Bayangkan kita kalah dari Malaysia,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Kadri mendesak pemerintah untuk segera membangun tower telekomunikasi di sejumlah daerah perbatasan di Provinsi Kalbar. “Apalagi sekarang semua kepala desa harus menggunakan internet. Kalau tidak ada internet bagaimana mereka akan membuat laporan,” lugasnya. (Nrt)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jelang New Normal, Kejari Mempawah Sosialiskan Protokol Kesehatan

    Jelang New Normal, Kejari Mempawah Sosialiskan Protokol Kesehatan

    • calendar_month Kam, 11 Jun 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mengeluarkan kebijakan penyesuaian sistem kerja untuk Aparatur Sipil Negara dengan menerapkan Work From Home (WFH), Namun keadaan Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan waktu berakhirnya mengakibatkan ada beberapa tugas […]

  • 76 Hektar Hutan dan Lahan Terbakar, Terbanyak di Wajok Hulu

    76 Hektar Hutan dan Lahan Terbakar, Terbanyak di Wajok Hulu

    • calendar_month Sen, 20 Apr 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sepanjang Januari hingga 20 April 2020, Badan Penanggulangan Bencanan Daerah (BPBD) Kabupaten Mempawah mencatat ada 76 hektar lahan masyarakat terbakar. “Totalnya sampai hari ini ada 76 hektar, semuanya tersebar di 6 titik di Kabupaten Mempawah,” ujar Kepala BPBD Mempawah, Hermansyah, Senin (20/4/2020). Lahan yang terbakar tersebut, menurut dia, rerata milik masyarakat setempat. “Belum […]

  • Sekda Minta TPID Perhatikan Harga Bapokting

    Sekda Minta TPID Perhatikan Harga Bapokting

    • calendar_month Sab, 13 Agu 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di ruang kerja Sekda Mempawah, Jumat (12/8/2022). Rapat koordinasi (Rakor) tersebut dipimpin langsung Sekda Mempawah, H Ismail. Kegiatan inipun dalam rangka menilai dan mengetahui perkembangan nilai harga sembako dan bahan penting lainnya. Serta mengevaluasi empat fokus utama TPID di antaranya keterjangkauan […]

  • Tingkatkan Pelayanan dengan Permudah Akses Masyarakat

    Tingkatkan Pelayanan dengan Permudah Akses Masyarakat

    • calendar_month Kam, 1 Sep 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Laman website resmi Pemerintah Kota Pontianak direncanakan akan diubah nama menjadi lebih sederhana. Alamat website yang sebelumnya pontianakkota.go.id akan diganti menjadi pontianak.go.id. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik dan Telematika (TKPBET) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, Syamsul Akbar menuturkan pergantian nama domain ini akan diluncurkan dalam waktu beberapa bulan mendatang. […]

  • Disdikbud Akui Banyak Sekolah di Pedalaman Sintang yang Belum Punya RDG
    OPD

    Disdikbud Akui Banyak Sekolah di Pedalaman Sintang yang Belum Punya RDG

    • calendar_month Jum, 11 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sintang, Yustinus mengakui bahwa persoalan rumah dinas guru (RDG) di daerah pedalaman masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah. “Dari jumlah rumah dinas guru yang ada di Sintang ini, rata-rata masih banyak kekurangan ya. Artinya, masih banyak sekolah-sekolah juga yang belum punya rumah dinas,” kata Yustinus, […]

  • TPAKD Dorong Percepatan Akses Keuangan untuk UMKM

    TPAKD Dorong Percepatan Akses Keuangan untuk UMKM

    • calendar_month Kam, 29 Sep 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak terus berupaya mendorong pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM. Di antara upaya itu adalah meningkatkan akses produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi dana pensiunan serta fasilitas pembayaran kepada masyarakat. “Di mana kebijakan permodalan pemasaran serta belum optimalnya peran serta pihak swasta dalam mendorong […]

expand_less