Masalah Komitmen Hingga Ketimpangan Produktivitas

LensaKalbar –  Di hadapan pengusaha pengusaha perkebunan, Bupati Sintang,  Jarot Winarno menyampaikan tiga unsur utama yang sering memunculkan permasalahan antara masyarakat dengan perusahan sawit. Pertama, terkait komitmen keberlanjutan sistem ability.

“Seperti kita ketahui,  saat ini sudah dicanangkan sistem sawit lestari,” kata Jarot ketika menghadiri pertemuan koordinasi wilayah perusahaan perkebunan se-Kabupaten Sintang, kemarin.

Kedua, masalah konflik lahan antara investor dengan masyarkat setempat, dan Ketiga, ketimpangan produktivitas antara  smallborders seperti petani sawit mandiri dengan kebun-kebun plasma yang sudah selesai cicilannya.

“Tiga unsur utama ini yang harus menjadi persepsi bersama perusahaan dan Pemkab Sintang. Kita juga siap membantu masyarakat dan perkebunan atas konfl ik yang sering terjadi,” kata Jarot.

Dia meminta pihak perusahaan berkomitmen melakukan apa yang disebut sistem sawit berkelanjutan. “Ini sudah menjadi harga mati. Kita di Kabupaten Sintang adalah satu dari sepuluh lingkar temu kabupaten lestari,” tegas Jarot.

Pihak perusahaan bersama Pemkab dan masyarakat Sintang telah berkomitmen untuk memilih pembangunan hijau. Kemudian memilih zero tolerance untuk deforestation dan pengelolaan lahan gambut.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Sintang yang juga Ketua Tim Koordinasi Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TKP3K) Sintang, Drs Askiman MM mengatakan, terdapat empat Kelompok

Kerja (Pokja) di timnya untuk mengatasi  permasalahan perkebunan selama ini. Pertama, Pokja Sepauk dan Tempunak. Kedua, Pokja Sintang yang meliputi Kelam Permai dan Tebelian Dedai. Ketiga, Pokja Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawai serta  Ambalau, dan Keempat, Pokja Ketungau Hulu, Ketungau Hilir serta Ketugau Tengah.

“TKP3K ini tim yang dibentuk untuk mendaur ulang semua persoalan yang selama ini sering terjadi, antara masyarakat perkebunan dengan pihak perusahaan,” jelas Askiman.

Untuk itu, lanjut Askiman, dengan adanya Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (Gapki) ini diharapkan mempermudah, baik perusahaan maupun pemerintah dalam menyelesaikan konfl ik.

“Saya berharap semua perusahaan perkebunan bergabung dengan Gapki. Karena dapat mempermudah jika ada permasalahan, dan saya minta juga komunikasi dan sharing harus selalu dilakukan,” ujar Askiman.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Gapki Kalbar, Idwar Hanis menjelaskan, organisasi yang dipimpinnya ini merupakan wadah bagi perusahaan untuk saling berkomunkasi dan juga bersama pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi.

“Pada intinya, Gapki juga siap berkomitmen dan membantu pemerintah dalam  mewujudakan visi dan misi, yakni menyejahterakan masyarakat melalui  perkebunan,” kata Idwar.