LensaKalbar – Permintaan Dana Desa untuk dikelola dengan cermat dan tetap sasaran tidak hanya dilontarkan oleh Gubernur Kalbar, Cornelis. Bahkan, Bupati Sintang, Jarot Winarno, pun meminta hal itu diwujudkan. Artinya harus dilakukan dengan benar dan tepat, yakni transparan dan melibatkan masyarakat. Baik dalam perencanaan maupun penggunaannya.
“Peran serta masyarakat sangat penting, agar tidak terjadi kecurangan atau penyalahgunaan Dana Desa,” kata Jarot ketika membuka Sosialisasi Penggunaan Dana Desa dan Peruntukungannya, di Gedung Pancasila Sintang, Kamis (24/8).
Sosialisasi tersebut diikuti ratusan orang dari Camat se-Kabupaten Sintang, Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Sintang dan Melawi, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sintang dan Melawi.
Dalam sosialisasi hasil kerjasama Pemkab Sintang, Melawi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sintang tersebut, Jarot mengingatkan Kades untuk selalu transparan dan melibatkan masyarakat dalam mengelola Dana Desa.
Sejumlah Kades yang mengumumkan DD melalui baliho atau media lainnya, menurut Jarot, merupakan langkah awal dari transparansi.
“Itu sudah bagus, agar semua masyarakat apa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Karena itu bentuk transparan kita kepada masyarakat,” katanya.
Jarot menilai, Pemerintah Pusat (Pempus) memberikan perhatian besar kepada desa. Buktinya, dalam tiga tahun terakhir, pengalokasian dana ke desa terus ditingkatkan. Pada 2015 sekitar Rp20 Triliun dana diberikan ke desa, kemudian pada 2016 naik menjadi sekitar Rp40 Triliun, dan 2017 naik lagi menjadi sekitar Rp60 Triliun.
Jarot berharap, dengan bertambahnya DD tersebut, pembangunan infrastruktur di desa bisa lebih baik. Sehingga berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Dex)
