LensaKalbar – Wakil Bupati Sintang menilai, Kepala Desa (Kades) beserta perangkatnya, belum mampu memahami Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi). Pasalnya, hingga kini masih ditemukan kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa.
“Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa, tidak hanya menjadi tanggung jawab Kades. Harus ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas,” kata Askiman ketika membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kades se-Kabupaten Sintang, di Gedung Pancasila Sintang, Selasa (20/3).
Artinya, jelas Askiman, masing-masing orang atau masing-masing urusan, mempunyai tugas dan tanggung jawabnya. “Dan harus ada saling kerjasama yang baik, jangan kerja sendiri-sendiri,” tegasnya.
Dengan semakin meningkatnya nominal Dana Desa, kata Askiman, semakin meningkat juga titik persoalan dalam pengelolaannya.
“Maka sangat diperlukan pengelolaan yang lebih baik, agar benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuannya, terutama bergantung pada kapasitas dari pemerintah dan aparatur desa,” tuturnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU 6/2014) tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 (Permendagri 8/2008) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pembinaan terhadap para perangkat desa sangatlah penting, agar mereka mengetahui Tupoksi-nya masing-masing.
“Pahami prosedur dan Undang-Undang yang sudah ada. Sehingga tidak salah langkah dalam menjalankan roda pemerintahan desa,” pinta Askiman.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sintang, Jabaruddin mengungkapkan, Bimtek ini dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya.
“Pada 2017, dari 14 kecamatan yang terdiri atas 82 desa, 246 orang yang menjabat Kepala Urusan (Kaur) sudah mengikuti Bimtek ini. Sedangkan, kali ini diikuti 243 orang dari 81 desa yang tersebar di 14 Kecamatan di Kabupaten Sintang,” kata Jabaruddin. (Dex)
