Ini Bagian Terpenting dari Konsep Desa Mandiri
- calendar_month Sen, 1 Apr 2019
- comment 0 komentar
Abdul Razak
LensaKalbar – Indikator Desa Mandiri mencapai 68 item. Apapun itu, terpenting bagaimana agar program ini dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat di desa bersangkutan.
“Tujuan utama dari Desa Mandiri itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” kata Abdul Razak, Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senin (1/4/2019).
Konsep Desa Mandiri, di antaranya mesti memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Keberadaan BUMDes ini harus dapat menciptakan perputaran ekonomi di desa itu,” jelas Abdul Razak.
Perputaran ekonomi yang dimaksudkannya Abdul Razak ini, masyarakat di desa tersebut mempunyai daya jual dan beli. “Kemudian finansialnya juga terbangun,” katanya.
Misalnya, lanjut dia, dengan cara memberikan kredit berupa benih sayuran untuk ditanam petani. “Hasilnya berupa sayur mayur, petani jual. Tentu ini akan meningkatkan ekonomi di desa itu,” ujar Abdul Razak mencontohkan.
Selain BUMDes, Desa Mandiri juga mesti mempunyai sarana pendidikan, transportasi dan komunikasi. Semuanya itu bermuara pada peningkatan perekonomian desa.
“Kalau tidak bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, sebenarnya desa itu tidak bisa disebut sebagai Desa Mandiri,” tegas Abdul Razak.
Sebenarnya, Pemerintah Pusat (Pempus) telah memberikan Dana Desa 70 persen untuk pembinaan masyarakat, dan 30 persen untuk infrastruktur dan lainnya. “Cuma banyak desa yang masih ‘bermain’, tidak fokus pada peningkatan produksi mereka,” ungkap Abdul Razak.
Kepala Desa dan Camat sebagai koordinator wilayah, semestinya memetakan (mapping) apa-apa saja yang mesti dikembangkan. “Harusnya desa mempunyai inisiatif dan inovatif untuk itu, tidak monoton,” tuturnya.
Banyak potensi di desa yang bisa digali dan ditingkatkan untuk menciptakan perputaran ekonomi di desa. Tetapi, menurut Abdul Razak, harus didukung infrastruktur yang memadai. “Berupa sarana dan prasarana yang bagus, lahannya juga harus bagus,” jelasnya.
Sayangkan satu kesatuan untuk perputaran ekonomi di desa itu dihadapkan pada kendala tidak berjalannya Komunikasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) beberapa pihak.
“Contoh, suatu tempat tidak membutuhkan benih kedelai, melainkan membutuhkan benih jagung. Tetapi pemerintah memberi benih kedelai. Ini kan tidak cocok,” paparnya.
Olehkarenanya, Abdul Razak berharap, Bupati Sintang dapat menciptakan KIS ini, baik dengan Pempus maupun Pemkab. “Supaya program ini tidak tumpang tindih,” pungkasnya. (Dex)
- Penulis: lk-02 lk-02
Saat ini belum ada komentar