LensaKalbar – Harta karun negara paling berharga saat ini adalah “Big Data“. Sebab di dalamnya terdapat data kependudukan yang kita kuasai.
“Jadi, negara yang kuat adalah negara yang memiliki Big Data tersebut”, kata Bupati Sintang, Jarot Winarno saat membuka rapat koordinasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat di Ballroom Hotel My Home Sintang, Kamis (5/3/2020).
Menurut Bupati Jarot, di era disrupsi teknologi saat ini, masyarakat menginginkan pelayanan yang simpel dengan ditopang teknologi informasi. Namun, terdapat dua hal yang berpengaruh dalam disrupsi teknologi saat ini. Pertama adalah pola dalam bekerja. Kedua adalah gaya hidup.
“Client kita menginginkan sesuatu itu lebih simpel, sederhana, murah, mudah diakses, dan cepat, sehingga kita harus menyesuaikan dengan keinginan client kita. Dan itu hal penting yang harus kita penuhi di era disrupsi teknologi saat ini,” ujarnya.
Saat ini, ungkap Jarot, sudah masuk dalam era disrupsi teknologi, sehingga pelayanan harus memperhatikan empat hal. Yakni, kreativitas, inovasi, enterpreneurship, dan kolaborasi.
“kita sudah masuk dalam era disrupsi teknologi, yang diartikan sebagai perubahan dalam cara berkomunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga penting kiranya di dalam kita bekerja harus menerapkan empat hal tersebut,” ungkapnya.
Nah, Big Data berperan penting di dalam kehidupan sehari-hari, karena big data memiliki NIK yang menjadi single identity. “Jadi, kalau kita mau buat paspor, SIM, Buku Nikah, kita butuh NIK, kemudian keunggulan big data ini bisa mendukung sensus penduduk yang bersumber dari database dari data kependudukan yang kita miliki, sehingga berbagai proses kehidupan kita bisa mudah dengan adanya Big Data itu,” jelas Bupati Jarot.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, Suryanata menjelaskan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk memberikan pemahaman tentang pemanfaatan data kependudukan.
“Kita laksanakan koordinasi dan sinkronisasi tentang program kerja kegiatan pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan di Kalbar yang diikuti oleh seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota se-Kalimantan Barat”, jelasnya.
Menurut dia, di erah pemerintahan Gubernur Sutarmidji menginginkan seluruh Disdukcapil se-Kalbar dapat bekerja bersama-sama untuk meningkatkan perekaman dan pencetakan e-KTP. Sebab itu harus dioptimalkan dan tersinkronisasi dengan data pemerintah provinsi.
“Untuk di Kabupaten Sintang sendiri di dalam catatan kita sudah melakukan perekaman e-KTP mencapai 99,03 persen, dan sudah melakukan pencetakan 96,79 persen, dan ini patut diapresiasi kinerja capil Sintang,” pujinya.
Terkait dengan blanko KTP, Suryanata mengungkapkan bahwa sudah tersedia di Jakarta. “Blanko KTP sudah tersedia di Jakarta, tinggal Disdukcapil kabupaten/kota untuk mengambilnya agar kebutuhan blanko KTP bisa terpenuhi untuk di Kalbar pada tahun 2020, tetapi pemerintah pusat mengutamakan bagi daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Nah, di Kalbar ada 7 kabupaten dan Sintang salah satunya,” pungkasnya. (Dex)
