Breaking News
light_mode
OPD

Gandeng Untan, BPBD Siapkan Peta Rawan Banjir

  • calendar_month Kam, 12 Jan 2023
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Bencana banjir dinilai masih menjadi permasalahan serius dan belum terselesaikan di Kabupaten Sintang. Tak hanya satu dua kecamatan saja yang dilanda banjir, melainkan rata 14 kecamatan di kabupaten ini terdampak.

Tentunya persoalan ini mesti mendapat perhatian dari semua pihak, agar warga terdampak dapat merasa aman dan nyaman dari musibah banjir tersebut.

“Penanganan banjir sepertinya sudah menjadi agenda tahun kita,” ungkap Kepala Badam Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sintang, Bernard Saragih ketika menggelar perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di lingkungan keluarga besar BPBD Sintang, Selasa (10/1/2023).

Kendati demikian, Bernard Saragih mengaku telah menyiapkan langkah strategis dan konkret dalam penanganan musibah banjir di Kabupaten Sintang, salah satunya dengan membuat peta daerah atau kawasan rawan banjir yang melibatkan konsultan dari Universitas Tanjungpura (Untan).

“Jadi, program kerja kita di tahun 2023 ini fokus buat peta daerah atau kawasan yang dinilai rawan banjir, kita juga melibatkan konsultan dari Untan,” kata Bernard Saragih.

Nantinya, kata Bernard Saragih, tim dari konsultan Untan akan turun langsung ke beberapa kecamatan yang dinilai rawan musibah banjir guna melakukan kajian.

“Nanti mereka langsung turun ke beberapa kecamatan, kalau sudah selesai itu akan menjadi acuan bagi kita dan semua pihak termasuk para investor untuk menentukan lokasi investasinya,” ujar Bernard Saragih.

Selain itu, Bernard Saragih menyampaikan bahwa pihaknya pada tahun 2023 ini juga akan menyusun regulasi penanggulangan bencana. “Artinya, ada standar atau prosedur dalam penanganan bencana banjir, yang mana bentuknya nanti diatur melalui peraturan bupati atau Perbup,” ungkap Bernard Saragih.

Peraturan Bupati (Perbup) yang akan dirancang tersebut nantinya, jelas Bernard Saragih, akan mengatur bagaimana kita menghadapinya bemcana, pasca bencana, dan bagaimana dalam mengambil berbagai tindakan-tindakan penanganan.

“Itu nanti akan tertuang dalam Perbup, sehingga ada acuan resmi yang digunakan oleh instansi yang menangani kebencanaan,” pungkas Bernard Saragih. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tingkatkan Integritas dan Akuntabilitas

    Tingkatkan Integritas dan Akuntabilitas

    • calendar_month Sel, 22 Feb 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak 30 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meneken perjanjian kinerja di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Selasa (22/2/2022). Penandatanganan itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor […]

  • Mempawah Terima Penghargaan Lencana Bakti Desa Pertama

    Mempawah Terima Penghargaan Lencana Bakti Desa Pertama

    • calendar_month Rab, 7 Agu 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail dianugerahi penghargaan dan Lencana Bakti Desa Pertama dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas komitmen dan kerja keras dalam mendorong percepatan pembangunan desa, sehingga seluruh desa di Kabupaten Mempawah mencapai status Mandiri, Maju dan Berkembang. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh […]

  • Sesuatu yang Bukan Hak, Hukumnya Haram

    Sesuatu yang Bukan Hak, Hukumnya Haram

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dalam rangka menindaklanjuti komitmen awal antara seluruh  Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat pada tanggal 18 Maret 2018 di Pontianak. Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendatangi Pemerintah Kabupaten Mempawah, Senen (15/7/2019) di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah. Kedatangan Tim Korsupgah KPK RI yang dipimpin oleh Tri Budi Rochmanto […]

  • Evaluasi BUMDes

    Evaluasi BUMDes

    • calendar_month Sel, 16 Jul 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESA) di RM Asri, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Selasa (16/7/2024). Rakor tersebut dihadiri, Kepala Dinsos PPPAPMPD Rohmat Effendy, Tenaga Ahli Pendamping Desa dan Direktur-Direktur BUMDESMA. Pj Bupati Ismail mengingatkan kepada masing-masing Direktur BUMDES untuk memedomani Peraturan […]

  • Bahasan Harap Badan Ad Hoc Sukseskan Pemilu 2024

    Bahasan Harap Badan Ad Hoc Sukseskan Pemilu 2024

    • calendar_month Jum, 11 Nov 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak di Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan untuk tahapan Pemilu sudah dimulai dari tahun ini. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menerangkan, salah satu prosedur yang harus dilaksanakan sebelum menjalankan proses Pemilu adalah pembentukan Badan Ad Hoc, sebuah badan yang akan […]

  • Bernard Saragih Paparkan Fungsi Posko Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan
    OPD

    Bernard Saragih Paparkan Fungsi Posko Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan

    • calendar_month Kam, 29 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang, Bernard Saragih menyatakan, posko di tingkat desa atau kelurahan diperlukan sebagai sarana dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19 agar lebih tepat sasaran di tingkat mikro. “Posko sebagai pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penanganan Covid-19 dalam skala mikro, dilaksanakan dengan pendekatan kesepakatan, komunitas, gotong royong, […]

expand_less