Edi Minta Data PKH Divalidasi dan Diperbaharui

LensaKalbar – Sebanyak 10.957 Kepala Keluarga (KK) di Kota Pontianak telah terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2023 tahap kedua oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak.

Di tahap pertama, sebanyak 308 KK telah lulus penerima bantuan PKH. Sebelumnya pada akhir tahun 2022, Dinsos Kota Pontianak lewat SDM PKH sudah melakukan seleksi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program PKH ini.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, dari data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, terdapat 4,3 persen penduduk miskin di Kota Pontianak. Pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dari penduduk miskin.

“Hampir 20 ribu rumah kita bedah, termasuk sanitasinya. Selain itu program pemberdayaan, baik dari pemerintah maupun CSR lainnya. Sehingga kita harapkan mereka fokus meningkatkan kualitas hidupnya,” ungkapnya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Teknis PKH dan SDM PKH Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Jumat (7/7/2023).

Kepada Tim Teknis PKH dan SDM PKH, Edi berharap, dapat menyalurkan bantuan dengan tepat. Validasi dan pembaharuan data menjadi perhatian sebelum proses penyaluran. Tidak hanya itu, pengawasan juga tak kalah penting, mengingat beberapa kasus dimana oknum memanfaatkan bantuan sosial ini.

“Semua bisa jadi oknum kalau dia melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Bisa di mana-mana, bisa ASN, RT dan RW sampai oknum petugas,” ujarnya.

Kadinsos Kota Pontianak, Trisnawati menjelaskan, bantuan sosial dari Kementerian Sosial sudah diluncurkan di awal tahun 2023. Sejak saat itu, pihaknya langsung menyebar bantuan ke seluruh titik di setiap kecamatan. Hingga sekarang, terdapat 50 orang SDM PKH yang masih berupaya menyalurkannya ke 29 kelurahan di Kota Pontianak.

“SDM PKH ini akan menilai mana yang layak dan tidak menerima bantuan. Di tangan bapak dan ibu kami berikan kewenangan untuk memotivasi masyarakat agar bisa mandiri,” sebutnya.

Dari survey yang dilakukan pihaknya, 80 persen bantuan digunakan untuk persoalan pangan. Pekerjaan KPM sebagian besar adalah asisten rumah tangga, kemudian berdagang. Rata-rata penghasilan KPM paling tinggi Rp1 juta. Dari 821 KK yang diusulkan menjadi KPM, terdapat 125 KK yang tidak layak. Ia meminta SDM PKH untuk melihat secara keseluruhan kondisi calon KPM.

“Yang menjadi evaluasi kita juga adalah yang menerima itu benar-benar keluarga yang tidak mampu. Mungkin pada saat disurvey bisa jadi dia masih mampu, kemudian selanjutnya tidak,” tutupnya. (kominfo/prokopim/LK1)