Dorong Percepatan Pembangunan Smelter di Sungai Kunyit

LensaKalbar – Komisi VII DPR-RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik pembangunan pabrik smelter di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah, Kamis (17/6/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII mendorong PT BAI merealisasikan pembangunan tepat waktu hingga dapat beroperasional pada 2023 mendatang.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi VII, Sugeng Suparwoto beserta rombongannya seperti Maman Abdurahman, Katherine Oendoen, Mercy Chriesty Barends dan Ina Elisabeth Kobak.

Sementara itu, kehadiran Komisi VII di Kabupaten Mempawah disambut Wakil Gubernur, H Ria Norsan, Bupati Mempawah, Hj Erlina beserta jajaran OPD terkait dilingkungan Pemprov Kalbar dan Kabupaten Mempawah.

Turut hadir Dirut PT BAI, Dante Sinaga beserta ajarannya, Direktur Pembinaan Program Minerba, Sunindyo Suryo Herdadi, Kepala Dinas Perindag dan ESDM kalbar, Syarif Kamaruzzaman, GM UIW Kalbar, Johanes Avilla Ari Dartomo, Diresumkal PT PLN, Wiluyo Kusdwiharto dan lainnya.

“Kunker ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR-RI. Tujuannya untuk melihat langsung dan menyerap informasi terkait progres dan potensi kendala dalam proses pembangunan smelter di Desa Bukit Batu yang dilaksanakan oleh PT BAI. Mulai dari proses pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur, pasokan listrik dan penunjang lainnya,” jelas Sugeng Suparwoto.

Menurut Sugeng, pengawasan terhadap realisasi pabrik smelter di Mempawah sangat strategis. Mengingat, pembangunan tersebut memiliki nilai investasi yang cukup besar mencapai USD 831,5 juta.

“Kita mendorong agar PT BAI untuk mengawal proses pembangunan smelter agar dapat beroperasi sesuai rencana yakni tahun 2023 mendatang. Demi terwujudnya peningkatan perekonomian daerah,” ujarnya.

Lebih dari itu, sambung Sugeng, dengan nilai total investasi sebesar USD 831,5 Juta, Komisi VII DPR RI mendesak PT BAI untuk segera memastikan off-taking agreement dengan berbagai pembeli potensial diluar PT Inalum (Persero) demi menjaga nilai keekonomian Smelter ini.
“
Kita minta agar PT Inalum (Persero) dan PT Antam Tbk selaku pemegang saham PT BAI untuk mengkaji ulang bisnis model pasokan bauksit smelter agar tidak menjadi exclusive bagi tambang PT Antam Tbk dan mempertimbangkan pasokan dari tambang bauksit swasta lainnya,” sarannya.

Serta, Komisi VII DPR-RI mendorong agar PT BAI bekerjasama dengan PT PLN (Persero) terkait pasokan tenaga listrik untuk operasi smelter PT BAI guna menekan biaya investasi pembangunan power plant baru.

“Kita coba hitung ke tingkat alumunium butuh energi listrik yang besar, karena kita belum punya energi listrik yang murah. Kecuali kalau ada PLTA. Nanti kita rancang PLTA 10 ribu MW di Kaltara. Nanti akan disambungkan ke pulau-pulau termasuk di Mempawah ini sesuai kebutuhan,” bebernya.

Sugeng berharap, seluruh potensi tambang harus memiliki nilai tambah. Misalnya ada pelarangan ekspor nikel, tapi bauksit masih diperbolehkan untuk diolah dalam negeri. Maka, pihaknya mendorong tidak hanya hilirisasi melainkan juga menjadi industrialisasi.

“Sudah ada pelabuhan kijing, semua infrastruktur akan teringtegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kita harus membangun sentra ekonomi sesuai potensi daerah. Data yang kita terima, potensi bauksit di Mempawah sangat besar dan harus dikelola secara optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR-RI, Maman Abdurahman mengungkapkan, jumlah tenaga kerja yang akan diserap nantinya tidak signifikan hanya sekitar 800 orang. Maka, dia mendorong agar PT Antam membuka IUP swasta agar dapat menyerap tenaga kerja lokal lainnya.

“Kalau hanya mengharapkan PT BAI saja tidak signifikan dalam menyerap tenaga kerja lokal. Caranya, nanti ada efek domino akan ada suplai bauksit dari IUP sekitar, kita buka porsi PT Antam lebih besar karena ada corporasi. Namun harapan kita juga dibuka untuk IUP swasta agar bisa menyerap tenaga kerja,” sarannya.

Maman berharap diberikan kesempatan kepada tambang swasta untuk mendukung suplay bauksit ke PT BAI. Supaya ekonomi terbuka dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal semakin terbuka.

“Suplay listrik progresnya sudah berjalan. PT PLN punya surplus listrik sebesar 180 MW, sayang sekali jika tidak dimanfaatkan. Kita minta PT BAI bersama PLN agar bisa mengoptimalkan surplus listrik tersebut,” harapnya mengakhiri.

Sementara itu, Bupati Mempawah, Hj Erlina, SH, MH berharap kunjungan kerja Komisi VII DPR-RI tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan pabrik smelter di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit. Sehingga, pembangunan tersebut dapat memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat.

“Mudah-mudahan kunjungan kerja Komisi VII DPR-RI ini dapat memperlancar dan mempercepat proses pembangunan smelter. Sehingga, pabrik smelter ini dapat beroperasional tepat waktu dan menggerakan roda perekonomian daerah,” pungkasnya. (Dex)