LensaKalbar – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Sintang belum juga beranjak normal, bahkan sekarang dianggap harganya makin anjlok. karena pemerintah gagal mengambil kebijakan dan menyelesaikan kisruh harga crude palm oil (CPO) yang berdampak tragis.
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Zulherman mengatakan situasi saat ini dinilai justru semakin memprihatinkan pascapemerintah mencabut larangan ekspor CPO. Sebab para petani sawit saat ini menjerit dan menderita akibat harga TBS jatuh di harga paling rendah dan ditambah lagi harga pupuk yang melambung tinggi.
“Kami mengharapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat segera mencari solusi agar permasalahan yang dialami para petani kelapa sawit dapat teratasi, kalau pemerintah tidak bisa cari jalan keluar terkait harga TBS kelapa sawit itu petani sawit tidak bisa dapat keuntungan,” kata Zulherman, Senin (30/5/2022).
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini , mengaku bahwa pihak DPRD Kabupaten Sintang banyak menerima keluhan para petani terkait anjloknya harga kelapa sawit saat ini, dan pemerintah Kabupaten Sintang juga dapat mencarikan solusi dan membantu atas permasalahan yang dialami para petani kelapa sawit di daerah ini.
“Meski sudah ada surat himbauan dari Menteri Pertanian dan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tentang penentuan harga TBS, tetapi harga yang telah ditetapkan nampaknya tidak berlaku di Kabupaten Sintang, karena hingga saat ini harga TBS tetap anjlok. Penurunan harga TBS ini juga tidak sebanding dengan total biaya yang dikeluarkan oleh para petani kelapa sawit,” beber Zulherman.
Zulherman mengatakan ketidakpastian lainnya juga adalah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sekarang ini mulai membatasi menerima TBS dari para petani, bahkan juga sampai ada yang sama sekali tidak ingin mengambil TBS dari masyarakat.
“Kami minta pemerintah daerah melakukan upaya konkret untuk memperlihatkan keberpihakan mereka kepada para petani di daerah ini dengan tidak membiarkan persoalan berlarut-larut, apalagi itu merugikan para petani kita. Selain itu juga pemerintah daerah dapat berkomunikasi dengan pihak PKS agar dapat menerima TBS masyarakat dengan harga yang sesuai yang telah ditetapkan pemerintah,” pungkas Zulherman, wakil rakyat dari Dapil Kecamatan Binjai Hulu – Kecamatan Ketungau Hilir – Kecamatan Ketungau Tengah – Kecamatan Ketungau Hulu. (Dex)
