Bupati Ikuti FGD Penyesuaian Harga BBM, Berikut Arahan Gubernur Kalbar
- calendar_month Sel, 6 Sep 2022
- comment 0 komentar
Bupati Mempawah, Hj Erlina didampingi Ketua DPRD Mempawah dan Kapolres Mempawah mengikuti Zoom Meeting FGD terkait "Sosialisasi Penyesuaian Harga BBM kepada Masyarakat dan Mahasiswa" di Aula Vicon Mapolres Mempawah, Selasa (6/9/2022).
LensaKalbar – Focus Group Discussion (FGD) antara Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat bersama Masyarakat dan Mahasiswa dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalbar, H Sutarmidji, Selasa (6/9/2022).
Kegiatan tersebut juga dihadiri bupati/wali kota se-Kalbar secara virtual. Tak terkecuali Bupati Mempawah, Hj Erlina.
Dimana, orang nomor satu di kabupaten yang berjuluk “Bumi Galaherang” ini didampingi Ketua DPRD Mempawah, H Ria Mulyadi dan Kapolres Mempawah, AKBP Fauzan Sukmawansyah mengikuti Zoom Meeting FGD terkait “Sosialisasi Penyesuaian Harga BBM kepada Masyarakat dan Mahasiswa” di Aula Vicon Mapolres Mempawah.
Gubernur Kalbar mengatakan, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pasti ada dampaknya, seperti transportasi umum yang berpengaruh pada harga dan dapat menyebabkan masalah inflasi dan sebagainya.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menyiasati hal itu dengan melakukan dua hal. Pertama, menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat yang betul-betul tidak mampu. Kedua, kami melakukan operasi pasar dan selalu mengikuti komponen yang harganya naik dalam menghitung inflasi,” kata Gubernur Kalbar.
Tujuan digelarnya operasi pasar di kecamatan yang ada di Kalbar adalah untuk mencegah terjadinya lonjakan inflasi dan tingginya harga pangan.
“Itu yang kami lakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan inflasi. Alhamdulillah, Kalbar sampai hari ini termasuk daerah dengan inflasi kategori rendah,” ungkapnya.
Selain itu, Gubernur Kalbar juga minta kepada Pertamina untuk tetap stabil dalam pendistribusian, terutama pada komponen yang sering menjadi penyumbang kenaikan harga di pasaran seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG).
“Saya menyarankan agar pendistribusian LPG 3 Kg langsung ke BUMDes. Jadi, harus tersedia di desa-desa. Kalau ada kelangkaan LPG di satu desa, kita bisa langsung tunjuk pemasaran di desa itu. Sehingga, hal ini memudahkan pengangkutan jika pemerintah mengadakan subsidi,” pungkasnya. (Wnd/LK1/Dex)
- Penulis: Zainuddin
Saat ini belum ada komentar