LensaKalbar – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto meninjau daerah terdampak banjir di Kabupaten Sintang, Sabtu (20/11) siang. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memastikan penanganan tanggap darurat berjalan dengan baik.
Dengan menggunakan perahu karet, Kepala BNPB di dampingi Bupati Sintang Jarot Winarno dan Dandim Sintang Letkol Inf Kukuh Suharwiyono mengunjungi Posko Dapur Umum yang berada di SD Negeri 15 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang, yang sekaligus menjadi lokasi pengungsian warga.
Posko Dapur Umum tersebut didirikan dan dioperasikan oleh tim gabungan dari BPBD Kabupaten Sintang, unsur TNI dan Polri, puskesmas serta masyarakat. Di situ, Suharyanto menyempatkan diri untuk mencicipi lauk-pauk yang dihidangkan. “Enak,” katanya singkat.
Menurut Suharyanto, kunjungan ke pos pengungsian tersebut sekaligus memastikan penanganan pengungsi telah dilakukan dengan baik dan bantuan BNPB telah sampai serta diterima dengan baik.
“Bantuan terkait kebutuhan dasar pengungsi, kesehatan, peralatan sudah bisa dioperasionalkan dan sudah diterima masyarakat. Kami datang untuk memastikan itu,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, mantan Pangdam V Brawijaya itu juga menyempatkan diri berdialog dengan beberapa warga. Dari dialog tersebut, Kepala BNPB melihat sendiri kondisi masyarakat sudah mulai pulih, sehat dan jauh lebih baik.
“Secara mental rata-rata tidak mengalami kesedihan yang mendalam. Tadi kami bercanda dan menghibur para pengungsi,” ungkap Suharyanto.
Lebih lanjut, pria yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 itu juga berpesan kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan untuk menghindari adanya penularan Covid-19. “Ibu-ibu, protokol kesehatannya tetap dijaga ya. Pakai masker. Nanti kami akan beri masker gratis,” ucap Suharyanto kepada warga.
Di akhir peninjauan posko pengungsian, Kepala BNPB juga menyerahkan beberapa bantuan secara simbolis untuk mendukung penanganan pengungsi dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Selain mengunjungi posko ini, Kepala BNPB juga memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang agar mempersiapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang.
Adapun rencana jangka pendek adalah penanganan darurat harus dapat dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di samping itu, dia juga meminta agar pemerintah daerah memastikan kebutuhan seperti kebutuhan dasar logistik maupun peralatan bagi warga terdampak sudah tercukupi. Sebab, kata Suharyanto, keselamatan masyarakat adalah prioritas yang utama dalam penanggulangan bencana.
“Hal-hal dasar yang menjadi kebutuhan warga yang terdampak, pemerintah daerah harus betul-betul memastikan ketersediaannya, baik logistik maupun peralatan lain. Karena yang menjadi prioritas utama adalah jiwa masyarakat. Kami mengenal slogan bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, dia pun meminta agar pemda tetap menegakkan protokol kesehatan di tengah penanganan darurat banjir, khususnya dalam penanganan warga terdampak maupun penyintas lainnya.
Mantan Sesmilpres itu mengingatkan bahwa akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 diprediksi akan mengalami kenaikan kasus Covid-19 dengan adanya Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Momentum tersebut dinilai dapat memicu tingginya aktivitas masyarakat di luar ruangan dan munculnya kerumunan. Karena itu, kata dia, langkah antisipasi harus disiapkan dengan baik sehingga lonjakan kasus tidak terjadi.
“Protokol kesehatan tetap harus diperhatikan agar tidak terjadi kenaikan kasus,” tandas Suharyanto.
Adapun mengenai rencana jangka panjang, dia meminta seluruh komponen di daerah dapat merumuskan kebijakan dan melaksanakan segala upaya untuk pemulihan kondisi lingkungan di wilayah hulu agar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
Menurut catatan yang dimiliki Kepala BNPB, sejak 1990 hingga 2010, tidak ada banjir di wilayah Sintang. Namun hal itu berubah setelah terjadi kerusakan lingkungan dalam satu dekade terakhir.
Penurunan daya dukung lingkungan tersebut juga yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir, karena daerah resapan air telah rusak dan berubah fungsi.
“Kami memohon kerja sama Pemkab Sintang, Pemprov Kalbar dan nanti bersama-sama BNPB juga tentunya akan merumuskan serta melaksanakan segala upaya untuk mencegah agar banjir seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” kata Suharyanto.
Untuk mendukung realisasi rencana jangka panjang tersebut, menurutnya perlu ada kesadaran kolektif dan sinergi seluruh pihak seperti pemerintah, komunitas, akademisi, masyarakat, dunia usaha hingga media massa, atau yang disebut dengan komponen pentaheliks.
“Kita perlu sinergi dan kolaborasi pentaheliks sehingga upaya yang dilakukan untuk perbaikan lingkungan agar tidak banjir ini dapat terlaksana secara komprehensif,” tandas Suharyanto.
Suharyanto menyatakan kondisi banjir di Sintang hingga saat ini belum sepenuhnya surut mengingat rata-rata banjir masih 80 sentimeter.
“Kondisi terakhir air sudah mulai surut, walau pun belum tuntas, sekarang rata-rata masih 80 sentimeter,” katanya. (prokopim/LK1)
