LensaKalbar – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pontianak melakukan pertemuan dengan forum kemitraan dan forum komunikasi serta otoritas pemangku kepentingan utama tingkat Provinsi Kalbar 2017 di Hotel Mercure, Senin (30/10) lalu.
Pertemuan yang dihadiri Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalbar, Lampung dan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kalbar itu membahas beberapa isu penting.
Diantaranya, mempercepat sasaran Universal Health Coverage (UHC), pembayaran iuran, tunggakan premi peserta hingga kepatuhan badan usaha (perusahaan) dalam pendaftaraan peserta.
“Kami ingin mendapatkan masukan, saran serta ide-ide dari pemangku kepentingan ditataran Pemerintah Provinsi Kalbar,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Ansharuddin.
Biro Kesejahteraan Rakyat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga hadir dalam pertemuan itu.
“Kami berharap, tercapai hubungan kemitraan dan komunikasi yang baik dengan para pihak pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program JKN-KIS. Sehingga masalah juga bisa dipecahkan. Paling penting, perumusahan rencana kerja sama yang strategis,” harapnya.
Ansharuddin juga mengharapkan, tercapainya pemahaman sama dalam mendukung tiga aspek penting. Yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi nasional dan peningkatan kualitas pelayanan.
“Sehingga partisipasi pemerintah dalam mendukung sosialisasi dan fasilitas pendaftaraan peserta program JKN-KIS bisa terwujud. Ini juga demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC),” tutupnya. (Nrt)
