Breaking News
light_mode

Bahas Persoalan Infrastruktur Hingga Honor RT

  • calendar_month Sen, 14 Jun 2021
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama APDESI dan BPD se-Kabupaten Mempawah, Senin (14/6/2021) di Aula Balairung Setia, Kantor Bupati Mempawah.

Rapat yang dipimpin Bupati Mempawah, Hj Erlina itu membahas persoalan infrastruktur pedesaan hingga honor Rukun Tetangga (RT).

“Rakor ini untuk sharing informasi terkait permasalahan dan persoalan yang terjadi di masyarakat desa. Dengan adanya sharing informasi ini, kabupaten dapat mengetahui dan segera mencarikan solusi,” kata Bupati Erlina.

Dalam pertemuan itu, Bupati Erlina mengungkapkan, sejumlah aspirasi yang disampaikan Kepala Desa (Kades) maupun BPD. Diantaranya menyangkut permasalahan minimnya infrastruktur, sarana prasarana di pedesaan hingga honor RT dan tunjangan honor.

“Mengingat kondisi keuangan daerah terbatas, maka persoalan ini akan diselesaikan secara bertahap. Apalagi, saat ini kita sedang fokus pada penanganan dan penanggulangan pandemi sehingga kebijakan anggaran juga diarahkan untuk persoalan Covid-19,” tuturnya.

Berkaitan dengan aspirasi honor RT dan tunjangan honor, Bupati Erlina menyebutkan bahwa hal itu memerlukan kajian lebih lanjut. Sebab, pihaknya juga harus berhati-hati dalam penggunaan keuangan daerah agar tidak menyalahi aturan dan kententuan keuangan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Berkaitan dengan aspirasi honor RT, tunjangan honor dan lainnya, semua ini harus dikaji ulang agar dana daerah bisa memenuhi dan mengakomodir semuanya serta tidak melanggar aturan,” tegasnya.

Lebih jauh, Bupati Erlina memastikan Pemkab Mempawah berupaya maksimal merangkul jajaran pemerintah desa dalam mendukung penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Sebab, orang nomor satu di Bumi Galaherang ini menyadari pemerintah desa memiliki peranan penting dan strategis sebagai ujung tombak di masyarakat.

“Kades dan BPD hendaknya selalu memberikan masukan dan saran dalam mendukung program Pemkab Mempawah. Makanya, aspirasi Kades dan BPD harus kita akomodir semaksimal mungkin,” janjinya.

Sementara itu, Ketua APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Mempawah, Abdul Majid memberikan apresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah khususnya Bupati Mempawah, Erlina yang  memberikan respon positif sehingga rakor antara pemerintah daerah dan Apdesi dan BPD dapat terselenggara.

“Terima kasih atas atensi Bupati Mempawah yang telah memfasilitasi rakor ini. Dengan terlaksananya rakoor ini menunjukan adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dan pemerintah desa. Mudah-mudahan ke depan bisa terus berlanjut dan terus ditingkatkan,” harapnya.

Abdul Majid yang juga Kades Wajok Hilir mengatakan, dalam rakoor tersebut pihaknya mengaspirasikan pemerataan infrastruktur pedesaan. Terutama wilayah pedesaan yang terletak di pedalaman seperti Kecamatan Sadaniang dan Toho sehingga tidak ada lagi istilah kecamatan anak tiri atau sebaliknya, kecamatan anak emas.

“Saat ini kondisi Kecamatan Sadaniang masih sangat memprihatinkan. Artinya dari sisi infrastruktur mereka masih jauh  tertinggal dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Mempawah. Maka, kami mendorong agar pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan di Kecamatan Sadaniang,” tegasnya.

Menurut dia, pemerintah desa sangat membutuhkan dukungan dan dorongan dari pemkab dalam membangun desa. Apalagi dalam dua tahun belakangan ini, dana desa lebih banyak diarahkan untuk penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

“Kades jadi tidak bisa merealisasikan program pembangunan di masyarakat dengan maksimal. Mereka hanya fokus pada penyaluran BLT dan penanggulangan pandemi saja,” bebernya.

Ke depan, dia berharap koordinasi dan sinergitas antara Pemkab Mempawah bersama Apdesi dan elemen terkait lainnya dapat terus terjalin dan berkelanjutan sehingga berbagai permasalahan di pedesaan dapat disampaikan dan terakomodir.

“Alhamdulillah Ibu Bupati Mempawah merespon baik dan mendukung penuh rakor dan komunikasi ini. Ke depan, Bupati berjanji akan melakukan evaluasi terhadap program kerja OPD Pemkab Mempawah sehingga dapat mendukung pembangunan pedesaan,” pungkasnya. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cegah Klaster Baru Pemerintahan, 42 Pejabat Eselon II dan III Jalani Tes Swab

    Cegah Klaster Baru Pemerintahan, 42 Pejabat Eselon II dan III Jalani Tes Swab

    • calendar_month Sen, 5 Okt 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Kesehatan Sintang melakukan tes swab terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebanyak 42 pejabat eselon II dan III mengikuti pemeriksaan tersebut. Jika hasil ditemukan terkonfirmasi positif Covid-19, maka pejabat yang bersangkutan langsung diwajibkan menjalani isolasi. “Sekarang baru 21 pejabat eselon II dan kabag yang sudah menjalani tes swab. Masih […]

  • Lomba Mancing di Sungai Kapuas Sintang, Jackpot 10 Juta

    Lomba Mancing di Sungai Kapuas Sintang, Jackpot 10 Juta

    • calendar_month Rab, 18 Okt 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Syarief Yasser Arafat mengikuti rapat Panitia Kelam Tourism Festival Tahun 2023 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Rabu (18/10/2023). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Syarief Yasser Arafat menjelaskan bahwa untuk lomba memancing akan dilakukan di Sungai Kapuas dan lomba memancing ini merupakan permintaan Bupati Sintang yang secara […]

  • PETI Semestinya Dilegalisasi

    PETI Semestinya Dilegalisasi

    • calendar_month Kam, 12 Apr 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Secara hukum, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak dapat dibenarkan. Namun dipandang perlu mendapatkan ruang untuk dilegalkan. Lantaran akitivas ini menyangkut mata pencaharian masyarakat. “Pemerintah Daerah, termasuk DPRD, idealnya juga memberikan ruang bagi PETI, untuk mendapatkan legalisasi,” kata Ketua Komisi A DPRD Sintang, Syahroni, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/4). Payung hukum untuk […]

  • Landesa Nilai Komitmen Mempawah dalam Menjaga dan Melestarikan Magrove

    Landesa Nilai Komitmen Mempawah dalam Menjaga dan Melestarikan Magrove

    • calendar_month Rab, 21 Sep 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Mempawah satu di antara kabupaten pesisir di Provinsi Kalimantan Barat yang dinilai terus berupaya dan berkomitmen melestarikan “Magrove” menjadi suatu lahan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat. Ihwal tersebut terungkap ketika Bupati Mempawah, Hj Erlina menerima audiensi Landesa di ruang kerjanya, Rabu (21/9/2022). Perwakilan Organisasi Landesa, Anantasari menerangkan lembaganya bergerak dalam upaya […]

  • Gubernur: MTQ ke-XXX di Ketapang Meriah

    Gubernur: MTQ ke-XXX di Ketapang Meriah

    • calendar_month Sab, 5 Nov 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pawai Ta’aruf merupakan salah satu rangkaian kegiatan MTQ ke-XXX Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Halaman Masjid Agung Al Ikhlas Ketapang, Sabtu pagi (5/11/2022). Kegiatan tersebut, dilepas langsung oleh Gubernur Kalbar, H Sutarmidji didampingi Wakil Bupati Ketapang, Farhan serta dihadiri Sekda Mempawah, H Ismail yang juga Ketua LPTQ Mempawah. Gubernur Kalbar, H […]

  • Aplikasi SIPLAN Permudah Layanan Adminduk
    OPD

    Aplikasi SIPLAN Permudah Layanan Adminduk

    • calendar_month Sen, 28 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sintang saat ini tengah fokus mengoptimalkan pelayanan adninistrasi kependudukan (Adminduk) melalui aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIPLAN). Aplikasi SIPLAN ini, masyarakat bisa membuat Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal inipun diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Sintang, Agus Jam usai […]

expand_less