LensaKalbar – Sebelum ditetapkanya 21 Standar pelayanan minimal (SPM) RSUD Ade M Djoen Sintang, diharapkan dapat membenahi permasalahan dasar yang kerap dialami masyarakat saat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit milik daerah itu.
Ihwal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sintang, Supriyadi, usai menghadiri rapat pembahasan standar pelayanan RSUD Ade M Djoen, Rabu (31/7/2019).
“Pelayanannya lamban, dari mulai pendaftaran sampe tindakan kita harus menunggu berjam-jam. Inilah yang saya rasa harus dibenahi oleh pihak RSUD Ade M Djoen,” katanya.
Belum lagi persoalan dokter yang sering terlambat datang. Dampaknya pasien harus menunggu lama. Sementara kondisi pasien tidak diketahui sampai beralama dapat bertahan.
“Dokter kita sering datang telat. Belum lagi kita diharuskan untuk menyelesaikan proses administrasi dari pada tindakan. Ini yang bikin warga kita marah dan kesal terhadap pelayanan RSUD,” tuturnya.
Masalah dana, kata Supriyadi, ada dana pemerintah yang memang sudah disediakan untuk warga. Olehkarenanya, RSUD Ade M Djoen Sintang diharapkan dapat menjalankan pelayanannya sesuai SOP yang sudah dibuat.
“Sehingga warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan nyaman. Langkah ini saya rasa sudah harus dipikirkan oleh instansi terkait lainnya,” ujarnya.
Selain itu, Ketua KNPI Sintang juga meminta kepada pihak RSUD Ade M Djoen agar mau menerima kritikan dan masukan dari masyarakat. Sebab itu akan menjadi modal untuk berbenah dan memperbaiki sistem pelayanan yang diterapkan.
“Jadikan kritikan dan masukan itu modal untuk memperbaiki sistem pelayanan, bukannya malah menghindar tanpa solusi yang ditawarkan,” pungkasnya. (Dex)
