Breaking News
light_mode

Jangan Ada “Kong Kali Kong” Dalam Perizinan

  • calendar_month Sel, 23 Jul 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Gubernur Kalbar, H Sutarmidji meminta Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Kalbar yang diketuai oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar untuk dapat bekerja secara profesional.

“Saya harap, hentikanlah, kalau ada hal-hal menyimpang seperti anggaran maupun penyimpangan perizinan. Kong kali kong dalam bentuk apapun harus dihentikan,” tegas Sutarmidji, saat membuka Sosialisasi KAD
Anti Korupsi Provinsi Kalbar di Hotel Golden Tulip, Selasa (23/7/2019).

Kemudian, orang nomor satu di Pemprov Kalbar juga meminta untuk mengefisienkan serta mengefektifkan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Pangkas perizinan dan pangkas pelayanan apapun biar pelayanan lebih cepat, dan PTSP harus melakukan evaluasi, dan reformasi serta inovasi agar PTSP menjadi lembaga yang mengeluarkan perizinan tercepat di Kalbar.

“Kalau PTSP bisa jadi pelayanan perizinan tercepat di Kalbar, saya akan memberikan insentif kepada mereka. Ini target saya, saya akan pastikan itu. Saya akan evaluasi jajaranya dan saya serius,” tegasnya.

Kemudian mantan Wali Kota Pontianak juga meminta DPMPTSP Kalbar untuk tidak melayani orang yang mengatasnamakan dirinya selaku Gubernur atau mencatut nama Gubernur untuk mempercepat pelayanan perizinan agar dapat diabaikan.

“Saya tak akan membebani Dinas/Badan dengan kepentingan politik maupun kepentingan yang lain,” pungkasnya. (Nrt/Humpro)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Amankan Malam Takbiran dari Potensi Pelanggaran Prokes

    Amankan Malam Takbiran dari Potensi Pelanggaran Prokes

    • calendar_month Sen, 19 Jul 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Polres Sintang mengerahkan 240 personel di jajarannya untuk mengamankan malam takbiran dari potensi pelanggaran protokol kesehatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (19/7/2021). Selain pengamanan, personel juga diterjunkan dalam patroli di sekitar wilayah untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Harapannya agar masyarakat yang melaksanakan ibadah takbiran dapat melaksanakannya dengan khusyuk. […]

  • Wabup Ajak Masyarakat Memakmurkan Masjid

    Wabup Ajak Masyarakat Memakmurkan Masjid

    • calendar_month Sab, 29 Okt 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dewan Masjid Indonesia (DMI) Mempawah menggelar Pelatihan Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Serta Penataan Akustik Sound System Masjid se- Kabupaten Mempawah di Rumah Adat Melayu Mempawah, Sabtu (29/10/2022). Kegiatan yang berlangsung di Rumah Adat Melayu Mempawah, Sabtu (29/10/2022) tersebut, dibuka langsung Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi. Pada kesempatan tersebut, Wabup Pagi […]

  • Carut Marut Batas Wilayah Pontianak dan Kubu Raya, Gubernur: Utamakan Kesejahteraan Masyarakat

    Carut Marut Batas Wilayah Pontianak dan Kubu Raya, Gubernur: Utamakan Kesejahteraan Masyarakat

    • calendar_month Sen, 5 Sep 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Carut marut batas wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya mendapat titik terang. Pasalnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji akan mengajukan usulan batas wilayah keduanya ke Kemendagri RI untuk dijadikan Permendagri. “Tujuan penetapan batas wilayah ini tak lain demi kesejahteraan masyarakat,” ucap Gubernur Kalbar, Sutarmidji ketika memimpin rapat yang dihadiri Wali Kota Pontianak dan Bupati […]

  • Berharap Pendidikan Vokasi Tekan Angka Anak Putus Sekolah dan Pengangguran

    Berharap Pendidikan Vokasi Tekan Angka Anak Putus Sekolah dan Pengangguran

    • calendar_month Rab, 6 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Faktor ekonomi dan kemiskinan masih menjadi penyebab bagi anak-anak Indonesia, khususnya di Kabupaten Mempawah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Guna mensiasati persoalan tersebut, Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kemendikbudristek RI memberikan “Pendidikan Vokasi” sebagai langkah awal atau alternative layanan kursus dan pelatihan, terutama di sektor industri. “Kita apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Pusat […]

  • Tanggapi Tuntutan Demonstran ASAP, Jarot: Hukum Tidak Bisa Diintevensi, Tapi…

    Tanggapi Tuntutan Demonstran ASAP, Jarot: Hukum Tidak Bisa Diintevensi, Tapi…

    • calendar_month Sel, 19 Nov 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Tuntutan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) meminta pembebasan murni dan tanpa syarat terhadap 6 terkdakwa karhutla langsung ditanggapi Bupati Sintang, Jarot Winarno. Dimana, Bupati Jarot menilai persoalan hukum yang sedang berporses tidak bisa di intervensi. Olehkarenanya, ada beberapa langkah yang akan diambil oleh pemerintah. Salah satunya adalah melakukan koordinasi intens […]

  • Berkunjung ke Mempawah, Komisi V DPR RI Tinjau Pelabuhan Internasional Kijing

    Berkunjung ke Mempawah, Komisi V DPR RI Tinjau Pelabuhan Internasional Kijing

    • calendar_month Jum, 6 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Lasarus berkunjung ke Kabupaten Mempawah guna melihat progres pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, Jumat (6/3/2020). Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ini bertujuan untuk melihat dari dekat progres pembangunan pelabuhan di kabupaten itu. Rombongan ini didampingi langsung Wakil Gubernur Kalimantan Barat, H Ria Norsan dan Bupati […]

expand_less