LensaKalbar – Pemerintah daerah (pemda) didorong untuk lebih aktif ikut mengatasi ancaman stunting di Kabupaten Sintang. Pasalnya, pemda adalah organ pemerintah yang paling mengetahui kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat hingga ke lingkup terkecil. Dengan demikian, inisiatif intervensi diharapkan datang dari pemda.
Pemerintah di desa juga harus didorong untuk membantu mengatasi stunting. Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat, yang nilainya meningkat setiap tahun, harus dialokasikan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya ibu hamil dan bayi yang baru lahir, meningkatkan edukasi kesehatan sejak dini, meningkatkan akses layanan kesehatan di desa, serta perbaikan sanitasi.
Ihwal tersebut disampaikan Anggota DPRD Sintang, Harjono Bejang, Kamis (20/6/2019).
Bejang menyatakan, persoalan stunting yang berpangkal pada gizi buruk, tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat. “Pemda, dengan bantuan Kementerian Kesehatan, harus didorong untuk ikut bertanggung jawab mengatasi persoalan ini,” tandasnya.
Mengingat penanganan stunting sudah menjadi salah satu gerakan dan program prioritas nasional, pemerintah pusat dan pemda. Karena itu, perlu terus mengedukasi pentingnya perbaikan gizi dan pola hidup sehat, penguatan layanan kesehatan dasar berkualitas, dan pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih di wilayah-wilayah yang rawan gizi buruk.
“Ini kerja bersama untuk menjamin kecukupan gizi untuk balita dan ibu hamil dengan menggalakkan program imunisasi dan pemberian makanan sehat dan bergizi. Ini mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibanding negara-negara berpendapatan menengah lainnya,” paparnya.
Hal senada disampaikan, Anggota DPRD Sintang, Abdurrazak. Dia meminta pemerintah serius memerangi stunting di Kabupaten Sintang.
“Semua pihak harus ikut serta dalam menangani kasus ini. Pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan bersama menanganinya,” katanya.
Langkah itu diambil agar ke depannya anak-anak kita di Bumi Senentang tidak banyak yang mengalami stunting. “Mereka harus segera ditangani. Semua pihak bisa berkoordinasi lebih baik dalam melaksanakan program ini. Dan ini bukan tanggungjawab Kementerian Kesehatan sendiri,” pungkasnya. (Dex)
