Breaking News
light_mode

Rencana Pembangunan Wajib Libatkan Perempuan

  • calendar_month Sel, 2 Jul 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Berbagai upaya telah ditempuh guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Namun faktanya peran perempuan masih belum memadai.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menyebut hal itu disebabkan pendekatan pembangunan yang belum secara merata mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil bagi perempuan dan laki-laki.

“Sehingga itu turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender,” ujar Muda saat membuka membuka Pertemuan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Aula Bank Kalbar Kabupaten Kubu Raya, Selasa (2/7/2019).

Menjalankan program pengarusutamaan gender, Muda menyebut sejumlah hal yang harus diperhatikan. Di antaranya komitmen politik para pengambil keputusan dari unsur pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif.

Kemudian kerangka kebijakan yang dikeluarkan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis yang memuat isu-isu gender dan pemberdayaan perempuan. Lalu sumber daya manusia yang berkualitas dengan dukungan sarana dan prasarana memadai. Selain itu juga dukungan data dan sistem informasi dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi.

“Tentunya juga butuh dukungan masyarakat agar tercipta dialog antara pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya. Tak kalah penting adanya keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi,” tambahnya.

Menurutnya, Kabupaten Kubu Raya sejauh ini mendapatkan penilaian positif dalam hal pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya pengarusutamaan gender. Penilaian tersebut datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam bentuk penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Di tahun 2016 Kubu Raya berhasil mendapatkan penghargaan APE kategori madya. Prestasi itu meningkat di tahun 2018, di mana Kubu Raya meraih penghargaan serupa dengan kategori utama.

“Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan semata melatih dan memberdayakan perempuan dan anak, tetapi juga membangun dan menggali semua potensi yang ada pada perempuan dan anak untuk dapat berkotribusi maksimal dalam proses pembangunan daerah dan bangsa,” tuturnya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian Nota Kesepakatan Bersama tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten kubu Raya. (Len/Humpro)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Suyanto Tanjung Tepis Kabar Minta Uang Rp600 Juta

    Suyanto Tanjung Tepis Kabar Minta Uang Rp600 Juta

    • calendar_month Sel, 7 Jan 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ketua DPD Hanura Provinsi Kalbar, Suyanto Tanjung menepis ihwal dirinya meminta uang sebesar Rp600 juta kepada salah satu anggota dewan dari Hanura, apabila ingin menjadi unsur pimpinan dewan. “Itu tidak benar. Menurut saya itu adalah fitnah,” tegas Suyanto Tanjung, kepada Lensakalbar.co.id, Selasa (7/1/2020). Namun, kata dia, ihwal tersebut perlu diluruskan. Karena itu, Suyanto […]

  • Kades dan BPD Diminta Aktif Sosialisasikan Perbup No 50/2020

    Kades dan BPD Diminta Aktif Sosialisasikan Perbup No 50/2020

    • calendar_month Jum, 2 Okt 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Desa dan BPD diminta agar tetap mensosialisasikan Perbup Nomor 50 Tahun 2020 di wilayahnya masing-masing. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat mematuhi aturan Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19. “Saya minta jajaran pemerintah desa turut mensosialisasikan Perbup 50/2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19,” […]

  • Infrastruktur Perbatasan Sintang Butuh Sentuhan Pempus

    Infrastruktur Perbatasan Sintang Butuh Sentuhan Pempus

    • calendar_month Sen, 27 Jun 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kabupaten Sintang, satu di antara kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia). Kabupaten ini memiliki luas kurang lebih dengan luasnya Provinsi Jawa Barat. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sintang masih jauh tertinggal. Sebab infrastruktur jalan dan jembatannya masih mengalami kerusakan berat, sehingga perlu perhatian dari […]

  • Puluhan Hektar Lahan di Mempawah Terbakar Akibat Karhutla

    Puluhan Hektar Lahan di Mempawah Terbakar Akibat Karhutla

    • calendar_month Jum, 4 Mar 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Erlina, SH, MH mengaku telah mendapatkan laporan maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Mempawah. Sudah puluhan hektare lahan terbakar. Bahkan, bangunan pesantren di Dusun Tekam nyaris terbakar akibat karhutla. “Dari laporan yang masuk, karhutla di sejumlah titik sudah mulai menjalar ke sekitar pemukiman masyarakat. Misalnya karhutla di Dusun […]

  • Vaksinasi Cegah Rabies
    OPD

    Vaksinasi Cegah Rabies

    • calendar_month Kam, 3 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Setakat ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Sintang masih gencar melakukan vaksinasi rabies. “Ya, kita beberapa hari ini memberikan suntikan vaksin rabies kepada hewan peliharaan, khususnya anjing,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Sintang, Martin Nandung ketika ditemui Lensakalbar.co.id di Aula Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Selasa (1/10/2024). Meskipun belum ada […]

  • Dewan Sintang Dorong Pengesahan Revisi UU Terorisme

    Dewan Sintang Dorong Pengesahan Revisi UU Terorisme

    • calendar_month Sel, 15 Mei 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Aksi teror di Indonesia masih marak. Teranyar, pengeboman Gereja dan Polrestabes Surabaya. Penanganan terhadap pelaku nampak masih kurang gereget. Bukan karena aparat penegak hukum kurang bekerja dengan baik, melainkan sistem hukum yang masih melempem. “Saya rasa Pemerintah Pusat segera merampungkan Revisi Undang-Undang Anti Terorisme. Sekarang bolanya ada di Pusat. Kalau RUU itu disahkan, […]

expand_less