Breaking News
light_mode

50 WP Ditargetkan Terpasang Alat Monitoring Transaksi

  • calendar_month Sab, 29 Jun 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Sebanyak enam di antara 50 Wajib Pajak (WP) pelaku usaha hotel, restoran dan tempat hiburan dipasang alat tapping box untuk monitoring transaksi harian WP.

Pemasangan dilakukan Tim dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak dan Bank Kalbar serta Tim IT dari PT Collega, Sabtu (29/6/2019).

Sekretaris BKD Kota Pontianak, Yaya Maulidia menjelaskan, pemasangan yang dilakukan pihaknya ini merupakan pertama kalinya sejak dilakukannya kerjasama dengan Bank Kalbar beberapa waktu lalu. Tahun ini pemasangan alat ditargetkan sebanyak 50 unit alat monitoring transaksi WP terpasang.

Dari 50 unit alat, 35 di antaranya merupakan bagian dari kerjasama dengan Bank Kalbar, sementara sisanya akan disediakan melalui anggaran BKD Kota Pontianak. “Hari ini enam alat dulu karena pemasangan alat ini memang memakan waktu, sebagai ujicoba, kita prioritaskan terhadap enam WP dulu. Kemudian yang lainnya akan menyusul hingga mencapai 35 alat terpasang,” jelasnya.

Sebelumnya, tim sudah melakukan survei terhadap sejumlah WP dari target 50 WP. Untuk tahap awal, enam WP yang terpasang alat tapping box adalah Pondok Ale-ale,, Hotel Grand, Jly Dessert, Tofu, Bioskop XXI, dan Amazon.

“Dengan adanya alat ini akan memudahkan kami dalam mengevaluasi pelaporan pajak dari WP,” sebutnya.

Yaya menambahkan, sejauh ini dari 50 WP yang sudah diundang untuk rencana pemasangan alat monitoring transaksi, tidak ada penolakan atau keberatan terhadap kebijakan ini. Prinsipnya, mereka sangat mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk pemasangan alat tersebut.

“Mereka yang sudah dipasang alat tapping box maupun i-POS harus sudah memungut pajak 10 persen per-transaksi,” ungkapnya.

Menurutnya, pemasangan alat tersebut sebagai upaya optimalisasi pendapatan daerah. Yaya menilai sejauh ini para pelaku usaha sudah sangat kooperatif. Hal itu terlihat dari peningkatan realisasi pendapatan setiap tahunnya.

“Sehingga ini dilakukan untuk meyakinkan kewajaran pelaporan masing-masing obyek pajak,” kata dia.

Diakuinya, pihaknya melakukan pemasangan alat tapping box itu, selain sebagai komitmen menjalankan program dari KPK, juga untuk mengoptimalkan pendapatan daerah supaya kedepan sektor pajak ini bisa menjadi unggulan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih sumber pendapatan Kota Pontianak mengandalkan pajak dan retribusi.

“Kita berharap sektor pajak ini bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan Kota Pontianak,” imbuhnya.

Husain, IT dari PT Collega menerangkan, tapping box ini sebagai alat filtering data transaksi WP yang ada diantara priter atau database. Alat ini juga bisa memonitor secara realtime sehingga apabila tidak ada terjadi transaksi pada waktu tertentu, bisa langsung diketahui.

“Alat ini memantau setiap usaha WP beroperasi sebagai bentuk transparansi,” tuturnya.

Waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan alat ini disebutnya relatif, tergantung pada sistem transaksi yang digunakan WP. Kalau hanya menggunakan printer saja, dipastikan pemasangannya dalam waktu singkat.

“Sedangkan WP atau pelaku usaha yang menggunakan sistem transaksi database, akan membutuhkan waktu untuk bisa mengintegrasikan tapping box tersebut,” terangnya.

Satu di antara WP yang menjadi sasaran pemasangan tapping box, Supriadi, Humas Pondok Ale-ale, memberikan respon positif atas program pemasangan tapping box ini. Pihaknya mengaku siap untuk dipasang alat tersebut karena memang dari awal sistem transaksi restorannya bersifat terbuka atau transparan.

“Setidaknya kami ikut membantu program pemerintah dalam transparansi transaksi usaha. Tidak ada yang kami tutup-tutupi,” ucapnya.

Ia mengaku bangga karena pihaknya ikut memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah  sekaligus membantu program Pemkot Pontianak untuk memungut pajak.

“Ini kan pajak dari konsumen yang kami setorkan ke Pemkot Pontianak sebagai pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan,” kata Supriadi.

Selaku sektor usaha, dirinya berharap semakin hari pengunjung kian ramai di tempat usahanya. Untuk mewujudkan itu, pemerintah daerah dimintanya lebih rutin menggelar event-event skala nasional bahkan internasional di Kota Pontianak.

“Sehingga orang-orang luar tertarik datang ke Pontianak dan dampaknya adalah semakin ramainya pengunjung atau konsumen di restoran atau rumah makan yang ada,” pungkasnya. (Nrt/Jim/Humpro)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kusnadi Dorong Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

    Kusnadi Dorong Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

    • calendar_month Rab, 2 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Kusnadi mengungkapkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan pedesaan. Menurut Kusnadi, pembangunan infrastruktur di perkotaan telah menunjukkan kemajuan, sementara masih banyak daerah pedesaan yang memerlukan perhatian khusus. “Tentunya kita perlu memastikan bahwa manfaat pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh […]

  • Usai Dikunjungi Norsan, PLN Langsung Survei Desa Suak Barangan

    Usai Dikunjungi Norsan, PLN Langsung Survei Desa Suak Barangan

    • calendar_month Ming, 19 Nov 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pasca kunjungan perdana Bupati Mempawah, H Ria Norsan ke Desa Suak Barangan, Kecamatan Sadaniang, survei dan pemetaan pun langsung dilakukan PT PLN (Persero) Rayon Mempawah. Bahkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan solar cell untuk mengatasi belum teralirinya listrik di daerah tersebut. “Kita telah berusaha menjangkau layanan kelistrikan ke Desa Suak […]

  • 9 Bulan Bertugas, Satgas Yonif 642 Temukan Lebih Seribu Kasus di Perbatasan
    OPD

    9 Bulan Bertugas, Satgas Yonif 642 Temukan Lebih Seribu Kasus di Perbatasan

    • calendar_month Ming, 23 Mei 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Indonesia-Malaysia Yonif 642 Kapuas menuntaskan operasi usai sembilan bulan bertugas di perbatasan Indonesia-Malaysia bagian barat Kalimantan Barat. Rampungnya tugas mereka di perbatasan disambut dalam balutan upacara di Batalyon Infanteri 642 Kapuas, Minggu (23/5/2021). “Upacara Penerimaan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642 Kapuas merupakan bentuk penghormatan dan rasa bangga […]

  • Konsumsi Air yang Baik untuk Tekan Angka Stunting, AKI dan AKB
    OPD

    Konsumsi Air yang Baik untuk Tekan Angka Stunting, AKI dan AKB

    • calendar_month Kam, 22 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Selain menghadapi pandemi Covid-19, Indonesia juga menghadapi ancaman tingginya kematian ibu, bayi, dan stunting. Oleh karenanya, perhatian juga harus ditujukan kepada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) dan kasus stunting. Hal itu diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Kusnadi, Kamis (22/4/2021). Kata Kusnadi, masalah tersebut bukan hanya […]

  • Wabup Mempawah dan BKKBN Kalbar Bersinergi Percepat Penanganan Stunting

    Wabup Mempawah dan BKKBN Kalbar Bersinergi Percepat Penanganan Stunting

    • calendar_month Sel, 18 Mar 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Upaya menekan angka stunting di Kabupaten Mempawah terus dikebut. Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi menegaskan komitmennya dalam mempercepat intervensi bagi Keluarga Berisiko Stunting (KRS) saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Nuryamin di ruang kerjanya, Selasa (18/3/2025). Pertemuan ini membahas optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 serta implementasi Program Quick Win BKKBN, […]

  • Kepala Bappeda Beberkan Masalah yang Terjadi di Kawasan Perbatasan Sintang
    OPD

    Kepala Bappeda Beberkan Masalah yang Terjadi di Kawasan Perbatasan Sintang

    • calendar_month Kam, 24 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kurniawan mengakui wilayah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu masih memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan, terutama soal konetivitas infrastruktur jalan dan jembatan. Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Bappeda Sintang, Kurniawan, ada 58 desa dengan jumlah penduduk kurang lebihnya 53 ribu jiwa tersebar di dua kecamatan tersebut yang […]

expand_less