LensaKalbar – APBD Sintang Tahun Anggaran 2019 senilai Rp1,94 Triliun disahkan dalam Paripurna di DPRD, Jumat (30/11/2018). Pemerintah Daerah diharap langsung bekerja usai penetapan ini, agar pembangunan cepat berjalan.
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward didampingi Sandan dan Tery Ibrahim selaku Wakil Ketua dan dihadiri anggota DPRD Sintang. Dihadiri juga Bupati Jarot Winarno, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Usai ditetapkan semua, OPD diharapkan dapat melaksanakan program dengan tertib sesuai program, kebutuhan, transparan, dan partisipatif,” kata Jeffray.
Terkait, Dana Alokasi Khusus (DAK), kata Jeffray, pihaknya meinta kepada pemerintah daerah untuk dapat membahasnya secara bersama-sama. Sebab selama ini dirasakan prosesnya tidak melibatkan dewan.
“Sebelum mengajukan dana DAK, kita harap Pemda Sintang agar berkordinasi dengan seluruh anggota DPRD. Sehingga beberapa usulan pembangunan dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam rancangan APBD 2019 tersebut, pendapatan APBD sebesar Rp1,94 Triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp1,47 Miliar, dana perimbangan sebesar Rp1,36 Miliar dan lain-lain pendapat yang sah sebesar Rp454 Miliar.
Sementara untuk belanja daerah sebesar Rp2,33 Triliun yang terdiri dari belanjang langsung sebesar Rp191 Miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp841 Miliar. Pembiayaan daerah sebesar Rp1,7 Miliar. Pengeluaraan pembiayaan daerah sebesar Rp12 miliar. Sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp94 Miliar.
Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan APBD 2019 lebih tajam dibanding sebelumnya. Di dalam APBD 2019 sudah termuat beberapa konsep pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan ketungau II, Jembatan Ruwe, dan Jembatan Nyange.
“Kemuadian satu pukesmas yang ada di perbatasan Jasa. Jadi itu beberapa konten yang akan kita selesaikan dalam APBD 2019 mendatang,”kata Jarot usai rapat paripurna.
Selain itu Jarot juga mengatakan dalam APBD 2019 mendatang pemerintah daerah Sintang akan terus berupaya menaikan tunjangan guru honorer dan memperhatikan tenaga magang di rumah sakit. Sehingga mereka ada solusinya.
“Termasuk upaya meningkatkan insentif dokter spesialis. Jadi, meskipun sedikit ada lah upaya pemerintah daerah memberikan perhatian,”kata Jarot. (Dex)
