RKPD 2027 Harus Jawab Kemiskinan di Tengah Tekanan Fiskal
- calendar_month Sel, 27 Jan 2026
- comment 0 komentar
LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2027 harus fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan, di tengah tekanan fiskal daerah yang kian berat.
Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Selasa (27/1/2026).
Wabup Juli mengungkapkan, pemotongan dan penyesuaian dana transfer pusat ke daerah berdampak langsung terhadap kapasitas APBD Kabupaten Mempawah. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dan realistis dalam menetapkan program pembangunan.
“Dengan keterbatasan fiskal, pembangunan harus benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menekan angka kemiskinan,” kata Wabup Juli.
Wabup Juli menilai, keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berkembangnya sektor industri di Mempawah harus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal, bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi makro.
Olehkarenanya, Wabup Juli menekankan bahwa Tahun 2026 merupakan tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang ditandai dengan implementasi berbagai program strategis nasional. Menurutnya, pemerintah daerah wajib menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional tersebut.
“Seluruh perangkat daerah harus menjadikan Asta Cita, delapan program hasil terbaik cepat, dan 17 program prioritas nasional sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Wabup Juli.
Wabup Juli menambahkan, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah memiliki pijakan hukum berupa Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Mempawah 2025–2029. RKPD 2027, katanya, tidak boleh keluar dari arah dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut.
Adapun fokus pembangunan Kabupaten Mempawah Tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Mengakhiri arahannya, Wabup Juli meminta seluruh perangkat daerah menyusun rencana kerja berbasis skala prioritas, sekaligus aktif menjaring program dari kementerian dan lembaga guna menutup keterbatasan anggaran daerah.
Forum Konsultasi Publik tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah Darwis Arafat, Sekretaris Daerah Ismail, para kepala OPD, camat, serta undangan lainnya. (Dex)
- Penulis: Zainuddin
Saat ini belum ada komentar