Breaking News
light_mode
OPD

Bukan Lagi Soal Pupuk, Tapi Buruknya Infrastruktur Hambat Kemitraan Ideal Petani dan Pabrik

  • calendar_month Kam, 22 Mei 2025
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Meski harga pupuk yang digunakan petani kelapa sawit cenderung tinggi, hal itu bukan lagi menjadi kendala utama. Menurut Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Sintang, Arif Setya Budi, persoalan terbesar yang dihadapi petani saat ini adalah kondisi infrastruktur jalan produksi yang memprihatinkan.

“Kalau soal pupuk, sekarang pupuk tersedia banyak. Memang harganya agak tinggi, tapi dengan kondisi harga sawit di angka Rp3.000 per kilogram, saya pikir tidak masalah,” ujar Arif saat ditemui LensaKalbar.co.id pada kegiatan Lokakarya Inisiasi Peraturan Bupati (Perbup) Kemitraan Pengelolaan Kelapa Sawit Swadaya di Aula CU Keling Kumang, Senin (19/5/2025).

Arif menegaskan bahwa mahalnya biaya transportasi akibat buruknya jalan produksi menjadi beban terberat bagi petani.

Menurutnya, jalan-jalan yang rusak parah membuat biaya angkut tandan buah segar (TBS) dari kebun ke pabrik menjadi sangat mahal. Kondisi ini menurunkan keuntungan petani dan menghambat distribusi hasil panen.

Di sisi lain, rantai pasok hasil sawit juga masih menghadapi tantangan dari segi sistem kemitraan dan pola pembayaran yang belum ideal.

Arif menjelaskan bahwa dalam aturan resmi melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), seharusnya tidak lagi dikenal istilah ‘penampung’. Rantai kemitraan seharusnya berjalan dari petani ke koperasi, kemudian langsung ke pabrik.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya pihak ketiga atau perantara, yang kerap disebut sebagai RAM.

Keberadaan RAM ini, menurut Arif,  tidak bisa serta merta dihilangkan, karena mereka memfasilitasi kebutuhan petani yang ingin menjual hasil panennya secara tunai.

“Petani butuh uang cepat. Sementara sistem pembayaran di pabrik umumnya per 15 hari atau per minggu. Nah, RAM ini hadir karena mereka sanggup beli cash dari petani, meskipun dengan harga sedikit di bawah pabrik,” jelas Arif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Arif mendorong agar pabrik dapat mengakomodasi kebutuhan petani dengan sistem pembayaran langsung atau tunai. Hal ini dinilainya penting agar rantai pasok bisa dipangkas, petani memperoleh harga yang lebih baik, dan keberadaan perantara dapat diminimalisir.

“Kalau pabrik bisa beli langsung dari petani dan bayar cash, petani tidak lagi tergantung pada RAM. Itu akan sangat membantu memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkas Arif. (Dex

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ratusan Rumah Penduduk di Nanga Ketungau dan Sintang Terendam Banjir, Moin: Tolong Bantu Kami!

    Ratusan Rumah Penduduk di Nanga Ketungau dan Sintang Terendam Banjir, Moin: Tolong Bantu Kami!

    • calendar_month Sab, 22 Des 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Tiga dusun di Desa Nanga Ketungau, Kecamatan Ketungau Hilir dan lima kelurahan di Kecamatan Sintang lumpuh total, akibat terendam banjir. Ketinggian air banjir saat ini telah mencapai 1 hingga 2 meter. Dampaknya, 100 rumah penduduk di Desa Nanga Ketungau terendam banjir dan 613 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Sintang terdampak banjir. Ketiga dusun […]

  • DPRD Dorong Desa di Sintang Bentuk BUMDes untuk Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

    DPRD Dorong Desa di Sintang Bentuk BUMDes untuk Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

    • calendar_month Jum, 25 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Sebastian Jaba menegaskan pentingnya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh desa yang ada di Kabupaten Sintang, guna memperkuat perekonomian lokal. Menurut politisi Partai PDIP, BUMDes dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi desa bersama dengan pemerintah desa (Pemdes). “Tentunya BUMDes dibentuk […]

  • Sang Juara MTQ Tingkat Nasional ke-28 Disambut Meriah di Ponpes Nurul Huda

    Sang Juara MTQ Tingkat Nasional ke-28 Disambut Meriah di Ponpes Nurul Huda

    • calendar_month Ming, 6 Des 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Syu’aibah adalah warga Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir yang keluar sebagai juara I terbaik di ajang  MTQ Nasional ke-28 yang digelar di Padang, Sumatera Barat. Sabtu, (5/12/2020) malam, kedatangan Syu’aibah dan rombongan disambut meriah di Tahfizul Quran Pesantren Nurul Huda, Dusun Parit Senin, Desa Sengkubang. Orang tua, kerabat, pengasuh pesantren dan rekan-rekannya tampak […]

  • Berharap BKOW dan GOW Bangun Daerah

    Berharap BKOW dan GOW Bangun Daerah

    • calendar_month Kam, 27 Okt 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kabupaten Mempawah menjadi tuan rumah atas pelaksanaan Rapat Konsolidasi ke-XXI BKOW dan GOW se-Kalimantan Barat di Gedung Mempawah Convention Center (MCC), Kamis (27/10/2022). Rakon dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalbar, Linda Purnama, Ditandai dengan pemukulan Rebana dan dihadiri oleh GOW (Gabungan Organisasi Wanita) 14 kabupaten/kota se- Kalbar. Bupati Mempawah, […]

  • Mempawah Fokus Benahi dan Tertibkan Arsip

    Mempawah Fokus Benahi dan Tertibkan Arsip

    • calendar_month Kam, 20 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Arsip merupakan bukti autentik dan informasi serta suatu pelaksanaan kegiatan kedinasan yang memiliki nilai tanggung jawab. Pentingnya arsip dalam pengembangan tugas di era globalisasi dan transparansi ini sesuai dengan undang – undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Olehkarenanya, Pemerintah Kabupaten Mempawah bertekad mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dengan menggelar kegiatan sosialisasi […]

  • Tak Bayar Pajak, TPPD Pontianak Segel 12 Reklame

    Tak Bayar Pajak, TPPD Pontianak Segel 12 Reklame

    • calendar_month Kam, 27 Apr 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak 12 papan reklame disegel oleh Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) Kota Pontianak. Penyegelan yang dilakukan oleh tim gabungan, yang terdiri dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak dan Satpol PP Kota Pontianak, dengan menempelkan stiker berwarna merah bertuliskan ‘Objek Ini Belum Terdaftar dan Membayar Pajak Daerah (Dalam Pengawasan)’ pada papan reklame yang […]

expand_less