Breaking News
light_mode
OPD

Rencana Aksi Turunkan Kemiskinan Ekstrim, Bappeda Minta Saran Semua Pihak

  • calendar_month Sel, 7 Nov 2023
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pada tanggal 7 November 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang menyelenggarakan konsultasi publik di Aula Bappeda Kabupaten Sintang. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan rencana aksi untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sintang hingga tahun 2026. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, perwakilan instansi vertikal, dan Non-Government Organization (NGO).

Imelda Safarisa, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Bappeda Kabupaten Sintang, bertindak sebagai panitia pelaksana. Beliau menjelaskan bahwa konsultasi publik ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang menargetkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Adapun Peraturan Bupati Sintang Nomor 16 Tahun 2023 menjadi landasan hukum rencana penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut.

“Konsultasi publik ini dirancang untuk memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, agar dapat memberikan pendapat, saran, masukan, dan usulan terkait rencana aksi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim Kabupaten Sintang tahun 2023-2026,” ungkap Imelda Safarisa.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan pandangan, aspirasi, dan harapan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap strategi kebijakan, program, dan kegiatan operasional yang dapat mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sintang. Fokus pembahasan meliputi data kondisi kemiskinan ekstrim, isu-isu terkait, kebijakan program prioritas, kebutuhan anggaran, dan prinsip-prinsip perencanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

“Kita hari ini akan mendiskusikan tentang data kondisi kemiskinan ekstrim, isu kemiskinan ekstrim, dan kebijakan program prioritas, anggaran yang diperlukan, dan kaidah perencanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim,” tambah Imelda Safarisa.

Konsultasi publik ini diikuti oleh sekitar 100 orang yang mewakili berbagai sektor, mulai dari perwakilan OPD, perbankan, Komisi Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Mandiri (KPKN), tokoh masyarakat, NGO, perguruan tinggi, pelaku bisnis, hingga media massa. Melalui keragaman partisipan, diharapkan rencana aksi yang dihasilkan menjadi lebih holistik dan efektif dalam menghadapi tantangan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sintang. (RILIS KOMINFO SINTANG/LK1)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kusnadi Jempol Layanan BPJS di Tengah Wabah Covid-19

    Kusnadi Jempol Layanan BPJS di Tengah Wabah Covid-19

    • calendar_month Rab, 8 Apr 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Cabang Sintang menerapkan prosedur pengecekan suhu tubuh dan persediaan hand sanitizer kepada setiap peserta dan karyawan yang masuk ke kantor cabang setempat. Upaya tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran virus Corona atau Covid-19. “Prosedur ini memang sangat penting dilakukan untuk menghambat penyebaran virus Covid-19,” ungkap Anggota DPRD Sintang, […]

  • Kemarau! Dewan Imbau Masyarakat Waspadai Karhutla

    Kemarau! Dewan Imbau Masyarakat Waspadai Karhutla

    • calendar_month Sen, 1 Jul 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Memasuki musim kemarau, Anggota DPRD Sintang, Abdurrajak mengimbau masyarakat di daerah rawan untuk melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pasalnya potensi kebarakan hutan mulai meningkat Juli 2019, seiring dengan datangnya musim kemarau. Masyarakat khususnya di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalbar, diminta mengantisipiasi potensi kebakaran hutan. Khusus di Sintang saja, kata dia, ada […]

  • Produktivitas Karet Menurun

    Produktivitas Karet Menurun

    • calendar_month Kam, 30 Nov 2017
    • 2Komentar

    LensaKalbar – Curah hujan dengan intensitas tinggi belakangan terakhir melanda sejumlah wilayah Bumi Senentang, sehingga dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap penurunan produktivitas karet petani. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Kusnadi mengkhawatirkan, kondisi cuaca yang melanda saat ini akan mempengaruhi perekonomian petani karet di Kabupaten Sintang. “Inikan musim hujan. Petani karet sudah jelas kondisi ekonominya pasti menurun, karena […]

  • Segera Evaluasi Program RHL di Kalbar, LPM Karya Anak Bangsa Siap Lakukan Monitoring

    Segera Evaluasi Program RHL di Kalbar, LPM Karya Anak Bangsa Siap Lakukan Monitoring

    • calendar_month Rab, 13 Feb 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ketua LPM Karya Anak Bangsa Kalbar, Hafidin meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi terhadap program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Langkah itu dinilai penting untuk dilakukan, sebagai tolak ukur dalam menjalankan program kedepannya. “Harus diaudit dan dievalusi dulu, dari sekian ribu bibit pohon yang sudah ditanam mana yang minimal sudah […]

  • Sintang Bersiap Terima Aset dan Resmikan Waterfront

    Sintang Bersiap Terima Aset dan Resmikan Waterfront

    • calendar_month Rab, 22 Feb 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang bersiap untuk menerima dan melakukan peresmian “Waterfront Sintang” pada Maret 2023 mendatang. “Rencananya awal Maret 2023 diresmikan. Pembangunan waterfront juga sudah rampung atau selesai dikerjakan. Jadi, kita tinggal melakukan serah terima aset antar pemerintah pusat dan daerah,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sintang, Yustinus J  ketika […]

  • Tangani Tipikor, Aparat Hukum Harus Koordinasi dengan APIP

    Tangani Tipikor, Aparat Hukum Harus Koordinasi dengan APIP

    • calendar_month Sel, 3 Jul 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kali ini aparat penegak hukum harus berkoordinasi terlebih dahulu ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pemerintah daerah. Kondisi ini diperkuat dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dengan Kejaksaaan Negeri Sintang dan Kepolisian Resort Sintang, Selasa (3/7), di […]

expand_less