Breaking News
light_mode
OPD

Sintang Komitmen Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrim

  • calendar_month Sel, 7 Nov 2023
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Wakil Bupati Sintang Melkianus membuka pelaksanaan konsultasi publik penyusunan rencana aksi percepatan penghapuasan kemiskinan ekstrim Kabupaten Sintang tahun 2023-2026 di Aula Bappeda Kabupaten Sintang, Selasa (7/11/2024).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang tersebut dihadiri Kepala OPD, Camat, perwakilan instansi vertikal, dan Non Government Organization.

Wakil Bupati Sintang menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sintang saat ini masih ada 8, 57 % atau 36.760 jiwa dan dari angka tersebut ada yang masuk pada kategori miskin ekstrim yakni 2,16% atau 9. 288 jiwa.

“data BPS menyebutkan bahwa jumlah orang Kabupaten Sintang yang mengalami kemiskinan ekstrim itu paling banyak kedua diantara 14 kabupaten kota di Kalbar,” terang Melkianus.

“seseorang dikategorikan mengalami kemiskinan ekstrim jika memiliki penghasilan dibawah Rp. 10. 379 atau Rp. 332.170 per bulan atau Rp. 1.288.680 per keluarga yang terdiri dari 4 orang atau suami istri dan memiliki dua anak,” terang Melkianus.

“Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Secara nasional, ditargetkan nol persen orang Indonesia yang mengalami kemiskinan ekstrim. Ini memerlukan terobosan dan inovasi baru untuk bisa mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sintang,” terang Melkianus.

Karenanya, Wabup Melkianus berharap pemerintah daerah bisa menyusun rencana aksi yang inovatif, tepat sasaran dan mudah dilaksanakan dilapangan sehingga Pemkab Sintang berkolaborasi dengan banyak pihak menurunkan bahkan menghapus angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sintang. Rencana yang baik dan berkualitas, akan sangat membantu implementasi dilapangan. Kolaborasi juga saya harapkan pada semua tataran baik ide, aksi dan anggaran sehingga kita bisa mencapai target sesuai rencana yakni nol angka kemiskinan di tahun 2026 mendatang.

“Silakan berdiskusi dan berdialog di ruang konsultasi publik ini. Berikan masukan dan saran kepada Pemkab Sintang. Agar rencana aksi ini semakin baik, inovatif dan aplikatif. Pemkab Sintang dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim ini, menerapkan prinsip kolaboratif. Kami mengajak dunia usaha, NGO, akademisi, media massa dan segenap masyarakat untuk bersama-sama menjalankan program untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim ini,” pungkas Wabup Melkianus. (RILIS KOMINFO SINTANG/LK1)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 6 Perusahaan Sawit Diminta Perbaiki Jalan Sepauk Hulu

    6 Perusahaan Sawit Diminta Perbaiki Jalan Sepauk Hulu

    • calendar_month Sel, 20 Mar 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ruas jalan di Sepauk Hulu, Kecamatan Sepauk rusak parah. Sehingga mobilitas orang dan barang terhambat. Wakil Bupati Sintang, Askiman pun memanggil enam perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah tersebut dan meminta untuk bersama-sama memperbaikinya. “Kita minta kerjasamanya, keroyokan untuk memperbaiki dan memelihara jalan tersebut,” kata Askiman, usai bertemu dengan perwakilan enam perusahaan sawit […]

  • Pemkab Sintang Raih WTP ke-6

    Pemkab Sintang Raih WTP ke-6

    • calendar_month Kam, 31 Mei 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Untuk kali keenam, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang Tahun Anggaran (TA) 2017 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Rita Amelia kepada Wakil Bupati Sintang, Askiman dan Wakil Ketua DPRD Sintang, Tery Ibrahim, di Aula […]

  • Bangun Gedung Serbaguna IPHI

    Bangun Gedung Serbaguna IPHI

    • calendar_month Kam, 5 Okt 2017
    • 1Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang membangun Gedung Serbaguna Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Bangunan seluas 2.092 meter persegi yang diproyeksikan menghabiskan Rp7,5 Miliar ini, akan sanggup menampung sekitar 2.000 orang. “Gedung Serbaguna ini merupakan bagian kecil dari fungsi dan peran Asrama Haji secara keseluruhan,” kata dr. H Jarot Winarno M.Med.Ph, Bupati Sintang, ditemui usai Penancapan Tiang […]

  • Selimin: Semoga UNKA Semakin Eksis
    OPD

    Selimin: Semoga UNKA Semakin Eksis

    • calendar_month Kam, 31 Okt 2024
    • 0Komentar

    Lensakalbar – Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sintang, Selimin mengucapkan selamat dan sukses kepada 345 mahasiswa Universitas Kapuas (UNKA) Sintang yang telah diwisuda di Indoor Apang Semangai, Kamis (31/10/2024). “Pertama kami ucapakan selamat dan sukses kepada mahasiswa yang telah diwisuda pada hari ini, para dosen dan khususnya UNKA semoga kedepannya semakin baik,” kata […]

  • Warga Serbu Pasar Pangan Murah DKPP Sintang
    OPD

    Warga Serbu Pasar Pangan Murah DKPP Sintang

    • calendar_month Kam, 8 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) berusaha melalukam stabilitas harga kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako) dengan menggelar pasar pangan murah. Langkah inipun diambil dalam rangka persiapan umat muslim di Kabupaten Sintang menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Kamis (8/4/2021). Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Veronika Ancili mengatakan […]

  • Tak Bayar Pajak, Reklame Diturunkan

    Tak Bayar Pajak, Reklame Diturunkan

    • calendar_month Rab, 26 Sep 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Lantaran tidak melaksankan kewajiban sebagai wajib pajak, Pemerintah Kota Pontianak melalui Tim Penertiban Pajak Daerah, Rabu (26/09/2018), melakukan penertiban reklame diantaranya billboard, neon box, papan merek, dan soft scene. Tidak hanya reklame yang diturunkan, merek-merek produk tersebut juga masuk dalam blacklist atau daftar hitam. Sebab, sepanjang tahun 2018, jumlah merek atau produk yang kita blacklist sebanyak 17 […]

expand_less