Breaking News
light_mode

Prioritaskan Keseimbangan Belanja dan Pendapatan

  • calendar_month Sen, 19 Jun 2023
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pidato pengantar penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (19/6/2023).

Edi menerangkan, penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 ini berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam setelah tahun anggaran berakhir. Hal itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 194 ayat 1. Laporan ini sebagai salah satu kewajiban Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kepada legislatif untuk dibahas pada rapat paripurna.

“Sebagian besar target tercapai, tetapi ada juga beberapa di antaranya belum tercapai,” ujarnya.

Tahapan selanjutnya, kata dia, akan dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Pontianak yang nantinya akan disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi.

Edi menambahkan, prioritas selanjutnya adalah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Pihaknya juga berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, untuk meningkatkan PAD harus dilakukan inovasi dan terobosan.

“Sehingga alokasi anggaran belanja bisa langsung menyentuh masyarakat misalnya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat di sektor UMKM dan lainnya,” imbuhnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menjelaskan, usai penyampaian pidato Wali Kota, selanjutnya pihaknya akan membahas dengan Badan Anggaran terkait apa saja yang menjadi kendala dan temuan BPK.

“Itu semua akan kami tanyakan kepada Pemkot Pontianak sudah sejauh mana penyelesaiannya untuk anggaran tahun 2022,” ungkapnya.

Menurutnya, catatan-catatan apa yang harus dilakukan Pemkot Pontianak akan disampaikan pihaknya. Akhir bulan ini atau awal bulan depan rencananya akan digelar rapat paripurna Perda Pertanggungjawaban APBD 2022.

“Sebab setiap tahun anggaran berakhir itu harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah,” tutupnya. (prokopim/LK1) 

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Ungkap Penyebab Angka Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Turunnya Stunting

    Bupati Ungkap Penyebab Angka Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Turunnya Stunting

    • calendar_month Sel, 14 Feb 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Sintang, Jarot Winarno mengungkapkan penyebab dan langkah startegis yang diambil pemerintahannya pada penanganan angka kemiskinan dan stunting di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy. “Angka kemiskinan ekstrem mengalami kenaikan sebesar 0,85 poin pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan angka stunting menurun sebesar 19,5 poin di […]

  • Wabup Mempawah Sampaikan Perubahan KUA-PPAS 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD

    Wabup Mempawah Sampaikan Perubahan KUA-PPAS 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD

    • calendar_month Rab, 30 Jul 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah secara resmi menyampaikan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (30/7/2025). Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, mewakili Bupati Erlina menyampaikan pidato resmi yang menekankan pentingnya perubahan tersebut sebagai penyesuaian terhadap dinamika pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli […]

  • Operasi Patuh Kapuas Tak Hanya Sasar Kelengkapan dan Surat Menyurat Kendaraan

    Operasi Patuh Kapuas Tak Hanya Sasar Kelengkapan dan Surat Menyurat Kendaraan

    • calendar_month Rab, 25 Apr 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Operasi Patuh Kapuas yang berlangsung selama 14 hari sejak Kamis (26/4), bukan hanya menyasar kelengkapan surat menyurat dan kendaraan bermotor seperti SIM, STNK, helm SNI, safety belt, dan spion. “Tetapi juga kendaraan yang melampaui batas kecepatan, mengemudi sambil mabuk, pengendara di bawah umur, menggunakan handphone saat berkendara dan pengendara yang melawan arus,” kata […]

  • Suara Rakyat, Suara Tuhan

    Suara Rakyat, Suara Tuhan

    • calendar_month Sen, 23 Apr 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar –  Menjelang pencoblosan  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 Juni 2018, seluruh masyarakat diharapkan memahami makna demokrasi yang sebenarnya, yakni Suara Rakyat adalah Suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei). “Kalau suara rakyat kita hambat dengan penyelenggaraan Pemilu yang tertatih-tatih, tidak lancar, gangguan keamanan di sana sini, unjuk rasa, intimidasi, politik rasial,money politic di mana-mana, […]

  • Segala Dokumen Sudah Siap, Sintang Tunggu Komitmen Pusat Bangun PLBN
    OPD

    Segala Dokumen Sudah Siap, Sintang Tunggu Komitmen Pusat Bangun PLBN

    • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
    • 0Komentar

    LebsaKalbar – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Sintang, Zulkarnaen, menyampaikan bahwa pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik pada dasarnya sudah siap dari sisi kewajiban pemerintah daerah. Semua dokumen pendukung telah dimiliki, tinggal menunggu anggaran dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan fisiknya. “Kalau bisa kita katakan, seluruh hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah […]

  • 249 Formasi untuk CPNS, Sintang Tak Dapat Jatah P3K

    249 Formasi untuk CPNS, Sintang Tak Dapat Jatah P3K

    • calendar_month Sel, 29 Okt 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang mengajukan usulan untuk merekrut calon pegawai negeri sipil (PNS) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun ini dengan jumlah yang diusulkan sebanyak 428 formasi. Ternyata, dari usulan tersebut yang disetujui oleh pemerintah pusat (Pempus) hanya 249 formasi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sintang, Palentinus, […]

expand_less