Datang ke Sintang, Ini Tujuan Dewan Provinsi Kalbar

LensaKalbar – Anggota Komisi II dan Komisi III DPRD Kalbar melakukan kunjungan on the spot di Kabupaten Sintang. Diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Sintang Yosepha Hasnah, di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Sintang, Jumat (9/2).

Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Guntur menjelaskan, kunjungannya untuk mendapatkan masukan dan informasi berkenaan pengembangan potensi-potensi unggulan daerah di bidang pertanian dan perkebunan.

Secara spesifik, kata Guntur, ada dua hal yang ditanyakan Anggota Komisi II kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang, yakni, Mengenaiprogres program cetak sawah, dan Proses implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR), secara khusus perusahaan perkebunan di Kabupaten Sintang.

“Kita ingin melihat bagaimana progres cetak sawah dan CSR perusahaan perkebunan, apakah sudah menyentuh ke masyarakat atau tidak,” kata Guntur.

Lain halnya dengan Anggota Komisi III DPRD Kalbar, Lutfi A Hadi. Ia memiliki misi tersendiri, yakni mempertanyakan seputar, EvaluasiAPBD Kabupaten Sintang, dan Penyertaan modal Pemkab Sintang ke Bank Kalar

Secara spesifik, Lutfi menanyakan bagaimana upaya peningkatan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak. Khususnya, untuk kendaraan bermotor dan alat berat.

“Juga sumber PAD dari bidang kehutanan. Serta mengenai perkembangan pelaksanaan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) di Sintang,” ungkapnya.

Menerima pertanyaan-pertanyaan dari legislator Kalbar itu, Sekda Sintang, Yosepha Hasnah menjawabnya dengan lugas.

“Untuk pelaksanaan program cetak sawah, kami belum sepenuhnya berhasil. Karena ada sejumlah lahan yang belum dilanjutkan pengerjaannya. Namun ada beberapa kawasan yang telah berhasil hingga panen,” jelasnya.

Kemudian terkait CSR, kata Yosepha, Pemkab Sintang sudah mengkoordinasikan pemanfaatannya kepada pihak-pihak perusahaan.

“Investasi besar kami ada di bidang perkebunan,” katanya.

Sementara terkait pajak, jelas Yosepha, memang benar ini bukan menjadi kewenangan Pemkab Sintang. Namun pelaksanaan kerjanya saling mendukung.

“Untuk kepemilikan perusahaan daerah (BUMD), kami hanya mempunyai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kami sedang menggiatkan pembangunan BUMDes,” tambahnya.

Sedangkan, berkenaan dengan pelaksanaan Jamkrida, kata Yosepha, untuk sementara ini dihentikan terlabih dahulu, “Karena kami merasa masih memerlukan beberapa informasi tentang implementasi kegiatan ini secara lebih mendetail. Untuk itu kami mohon difasilitasi oleh anggota dewan yang terhormat,” pintanya. (Dex)