Dewan Sintang Dukung Gubernur Cabut Izin Perusahaan yang Beli TBS di Bawah Harga Standar

LensaKalbar – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri mendukung kebijakan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) mencabut izin perusahaan perkebunanan kelapa sawit, apabila ditemukan membeli tandan buah segar (TBS) di bawah harga standar yang ditetapkan pemerintah.

“Saya dukung pak Gubernur ini,” tegas Heri Jambri, kemarin.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menilai pemerintah telah tegas dalam menyikapi persoalan petani sawit. Karena itu, Heri Jambri minta kepada Gubernur Kalbar merealisasikan sikap tegasnya terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalbar, apabila ditemukan membeli tandan buah sawit (TBS) di bawah harga standar yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Kalau memang ditemukan pabrik yang membeli TBS dibawah harga standar yang sudah ditetapkam pemerintah, gubernur harus cabut izin perusahaan itu. Kalau ndak masyarakat nanti yang nutupnya,” tegas Heri Jambri.

Setakat ini, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit rakyat anjlok tajam. Sebelumnya harga sawit Rp 3.700 dan sekarang sudah turun ke Rp 2.200. Bahkan untuk daerah yang tidak ada pabrik, harga sudah anjlok hingga Rp 1.500 per kilogram.

Penyebabnya adalah kebijakan larangan ekspor yang dikeluarkan pemerintah pusat, sehingga berdampak  pada penurunan harga kelapa sawit, meskipun larangan ekspor telah dicabut, namun imbasnya masih terjadi sampai hari ini dan membuat petani mengalami kerugian.

Petani sawit di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Syamsudin mengeluhkan penurunan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani yang terus menurun.

Kata Syamsudin, sebelum terjadi penurunan harga seperti sekarang ini pendapatan petani sawit masih lumayan. Dengan harga seperti itu, pendapatan atau hasil panen petani masih mencukupi untuk pemeliharaan kebun dan juga biaya operasinal.

“Artinya kebun petani masih tetap terpelihara dengan baik sebab hasilnya cukup untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan,” ujarnya.

Namun jika harga TBS seperti sekarang ini, petani akan kesulitan untuk melakukan pemeliharaan kebun, karena biaya operaisonal kebun tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh atau hasil panen.

“Belum lagi biaya pembelian pupuk yag jauh meroket dari harga sebelumnya dan penyemprotan selalu meningkat, begitu juga upah pekerja,” ucap Syamsudin.

Olehkarenanya, Syamsudin mengharapkan pemerintah dapat memperhatikan kondisi harga TBS di tingkat petani agar tidak terus turun dan tidak anjlok seperti sekarang ini.

“Kami harap harga TBS di tingkat petani dapat stabil seperti sebelumnya, sehingga kami mampu memelihara kebun,” pungkas Syamsudin. (Dex)