LensaKalbar – Ketua Komis A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa memastikan akan mencari solusi terbaik dalam menangani persoalan dana SILTAP di Desa Ipoh Emang, Kecamatan Kayan Hilir yang diduga belum dikeluarkan sejak Januari hingga Mei 2022.
“Ya, hari ini ada 6 perangkat desa Ipoh Emang mengadu ke komisi A dengan persoalan dana SILTAP mereka yang belum dikeluarkan selama lima bulan oleh kepala desanya. Jadi, apa yang mereka adukan akan tetap kita tampung dan kita coba carikan solusinya,” ungkapnya saat ditemui di ruang Komisi A DPRD Sintang, Selasa (7/6/2022).
Dalam persoalan ini, kata Santosa, pihaknya akan memanggil Kepala DPMPD Sintang guna mengetahui secara jelas sejauh mana persoalan dana SILTAP Desa Ipoh Emang ini terjadi.
“Jika memang dana SILTAP ini belum dikeluarkan, karena urusan politik yang belum selesai pasca pilkades lalu, maka sangat kita sayangkan sekali,” katanya.
Dana SILTAP, menurut Santosa, merupakan hak yang memang harus diterima oleh peragngkat desa. “Seharusnya ini tidak boleh terjadi di pemerintahaan desa. Dan ini sangat kita sayangkan sekali,” ujarnya.
“Bagaimana perangkat desa dapat bekerja maksimal, tapi apa yang menjadi hak mereka idak dapat diterima tepat waktu. Sementara mereka dituntut untuk siap mengabdi dan disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa,” sambungnya.
Walau demikian, tegas Santosa, pihaknya akan tetap semaksimal mungkin mencarikan solusi untuk persoalan 6 perangkat desa Ipoh Emang yang belum menerima dana SILTAP selama lima bulan terakhir ini.
“Pada intinya persoalan dana SILTAP ini harus segera diselesaikan. Jika tidak, maka berdampak pada jalannya roda pemrintahan desa itu sendiri,” kata legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Sisi lain, Santosa berharap hal serupa tidak terjadi di desa lainnya. “Ya, kita harapkan ini tidak di alami perangkat desa lainnya,” pungkasnya. (Dex)
