Breaking News
light_mode

Wako Edi Minta Kelurahan Perbaharui DTKS

  • calendar_month Sel, 5 Apr 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Sebanyak 3.245 pengurus RT dan RW menerima bantuan operasional dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 2.660 RT dan 585 RW. Masing-masing RT/RW menerima bantuan sebesar Rp1,5 juta per tahun. Selain penyerahan bantuan secara simbolis, para pengurus RT/RW mendapat pembinaan dan pembekalan wawasan bagi RT/RW se-Kota Pontianak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta jajaran kelurahan untuk memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara periodik berkoordinasi dengan pengurus RT/RW. Pasalnya, data tersebut bersifat dinamis, artinya bisa bertambah atau berkurang.

“Minimal enam bulan sekali melalui musyawarah kelurahan,” ujarnya usai menyerahkan secara simbolis bantuan operasional kepada RT/RW di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Selasa (5/4/2022).

Menurutnya, DTKS ini sebagai landasan untuk menggelontorkan bantuan, baik yang bersumber dari pusat maupun dari pemerintah daerah. Jumlah DTKS di Kota Pontianak tercatat 17 ribu KK. Namun tidak seluruhnya menerima bantuan-bantuan dari pusat seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya.

“Oleh sebab itu kita lakukan intervensi melalui dana APBD, misalnya bantuan bedah rumah, bedah toilet dan sebagainya,” ungkap Edi.

Dia menilai, sejauh ini pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik. Bahkan dirinya juga mengarahkan kepada BPR Khatulistiwa Pontianak sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Pontianak untuk mengucurkan bantuan modal bagi UMKM. Dari jumlah tersebut, dikatakannya 90 persen bantuan modal yang dikucurkan sudah kembali.

“Para pengurus RT/RW kalau ada data-data yang bagus, serahkan ke kami untuk memudahkan apabila ada program-program dari pemerintah,” katanya.

Wali Kota Edi Kamtono juga menyoroti persoalan sampah dan kekumuhan. Ia menekankan para lurah dan camat lebih responsif dalam menangani persoalan itu. “Para luran dan camat harus peka terhadap wilayahnya terutama soal sampah dan kekumuhan,” imbuhnya.

Berkaitan dengan faktor keamanan lingkungan, Edi menyampaikan apresiasi kepada para pengurus RT/RW yang telah memasang Closed Circuit Television (CCTV) atau kamera pengawas. Keberadaan CCTV di lingkungan RT/RW tersebut dinilainya sangat membantu dalam mengawasi keamanan lingkungan. Apalagi akhir-akhir ini fasilitas umum menjadi incaran maling seperti besi pembatas trotoar, kabel lampu penerangan jalan hingga meteran ledeng milik warga.

“Keamanan lingkungan juga menjadi fokus para RT dan RW,” pungkasnya. (prokopim/LK1)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Konsultasi Publik RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Pinyuh

    Konsultasi Publik RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Pinyuh

    • calendar_month Sel, 25 Jun 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penjabat (Pj) Bupati Mempawah menghadiri dan membuka kegiatan Konsultasi Publik Pertama Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sungai Pinyuh di Aula Wisata Nusantara Mempawah, Selasa (25/6/2024). Pj Bupati Ismail dalam kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk mendorong masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang karena sebagai bagian […]

  • Wabup Juli Pastikan Stok Pangan Aman, Gerakan Pangan Murah Digelar hingga Desember

    Wabup Juli Pastikan Stok Pangan Aman, Gerakan Pangan Murah Digelar hingga Desember

    • calendar_month Rab, 3 Sep 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah memastikan stok beras dan bahan pokok strategis aman hingga akhir tahun. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, saat memimpin Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balai Junjung Titah, Kantor Bupati Mempawah, Rabu (3/9/2025). Wabup Juli mengungkapkan rapat tersebut membahas ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) sekaligus mekanisme […]

  • Dewan Bingung, Pemerintahan Kecamatan di Anak Tirikan

    Dewan Bingung, Pemerintahan Kecamatan di Anak Tirikan

    • calendar_month Kam, 2 Apr 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jamri mengaku aneh dan bingung dengan struktur pemerintahan desa dan kecamatan. Pasalnya ada yang di anak tirikan dalam kedua pemerintah itu. “Pemerintah Kecamatan terlihat seperti anak tiri dalam struktur pemerintahan saat ini, kepala desa langsung melaporkan kejadian-kejadian di wilayahnya kepada Bupati. Memang […]

  • Wabup Mempawah Hadiri Peletakan Batu Pertama Koperasi Desa Merah Putih

    Wabup Mempawah Hadiri Peletakan Batu Pertama Koperasi Desa Merah Putih

    • calendar_month Jum, 17 Okt 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Gerai, Pergudangan, dan Fasilitas Pendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Penibung, Kecamatan Mempawah Hilir, Jumat (17/10/2025). Kegiatan ini digelar serentak di seluruh Indonesia melalui video conference yang dipimpin Menteri Koperasi Ferry Joko Julianto bertema “Bangun Koperasi Desa, Indonesia Jaya.” Turut hadir […]

  • Fasilitas Kesehatan Minim, Dewan Sarankan Pemkab Sintang Tak Lagi Bangun Puskesmas Baru

    Fasilitas Kesehatan Minim, Dewan Sarankan Pemkab Sintang Tak Lagi Bangun Puskesmas Baru

    • calendar_month Sab, 18 Mei 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang disarankan agar tidak lagi membangun gedung baru untuk Puskesmas. Sebaiknya memikirkan program yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebab, masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan dan minimnya fasilitas kesehatan. “Kita minta supaya pemerintah lebih lagi meningkatkan pelayanannya ketimbang membangun gedung baru,” tegas Anggota DPRD Sintang, Heri Jamri, Jumat […]

  • BPSK Harus Lindungi Konsumen!

    BPSK Harus Lindungi Konsumen!

    • calendar_month Kam, 28 Feb 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar –  Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H M.Hum meminta kepada seluruh anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang baru dilantik untuk dapat melindungi konsumen. “Silakan, jalankan tugas dengan baik. Kedepan konsumen harus lebih dilindungi dari kegiatan perdagangan yang dapat merugikan konsumen,” pinta Sutarmidji, Kamis (28/2/2019), saat melantik BPSK Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten […]

expand_less