Pemulihan Ekonomi

LensaKalbar – Program strategis Kota Pontianak seperti pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I, pembangunan Mal Pelayanan Publik, pembangunan Rumah Sakit Kota di Kecamatan Pontianak Utara, pembangunan Rusunawa, pelebaran jalan di sepanjang Sungai Jawi, kemudian pemancangan turap serta penyempurnaan Jalan Mantap dan Jalan Lingkungan Mantap, akan dilanjutkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2023 mendatang.

Hal itu diungkap Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, usai membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Pontianak Tahun 2023, Selasa (22/3/2022), di Hotel Aston.

“Bahkan kita sudah ke arah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dengan melibatkan UMKM secara aktif. Setelah infrastruktur, kita akan prioritaskan sosial ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Ia menyebut banyak pencapaian Pemkot Pontianak serta target yang belum selesai. Pihaknya terus berupaya untuk mencapai target sesuai visi dan misi Kota Pontianak. Satu diantara peningkatan itu adalah pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dari yang sebelumnya 79,35 persen di tahun 2019 menjadi 79,93 persen di tahun 2021.

“Ini jauh dari rata-rata IPM nasional yang 72,7 persen. IPM ini dipengaruhi sektor pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi juga turut meningkat. Meski sempat turun di tahun 2020 akibat pandemi, lanjut Edi, pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak yang sebelumnya 4,14 persen di tahun 2019 sudah menyentuh angka 4,60 persen di tahun 2021.

“Pertumbuhan ekonomi sampai 4,60 persen sudah melebihi target yang kita prediksi dalam RPJMD Kota Pontianak,” paparnya.

Bertumbuhnya ekonomi ini kemudian turut menekan angka kemiskinan. Jika di tahun 2019 berada di angka 4,88 persen, di tahun 2021 kemarin, sudah turun menjadi 4,58 persen. Adapun soal angka pengangguran yang melonjak pada tahun 2021 lalu, hal ini dicoba untuk diupayakan untuk menurun di tahun 2022.

“Di dalam program kita paling utama yaitu menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha mikro serta mempercepat perizinan bagi mereka,” terangnya.

Terkait perkembangan ekonomi mikro, Edi menerangkan angka inflasi di Kota Pontianak yang kian seimbang. Dari tahun 2019 yang menyentuh 2,64 persen sampai sekarang di angka 1,16 persen. Pihaknya bisa mengendalikan angka inflasi tersebut meskipun saat ini mengalami kendala terkait persoalan harga minyak goreng di pasaran.

“Saya mengapresiasi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalbar yang telah bekerjasama selama ini,” ucapnya.

Gubernur Kalbar Sutarmidji berharap Wali Kota Pontianak sudah harus memikirkan bagaimana membuka kawasan-kawasan baru untuk permukiman baru atau sektor properti. Pasalnya, Kota Pontianak dengan luas wilayah yang terbatas, yakni 107 kilometer persegi harus ada pengembangan kawasan baru sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kota ini dengan luas yang terbatas maka setiap pembangunan yang dilaksanakan harus bisa menjawab kebutuhan 20 hingga 30 tahun ke depan,” ungkapnya.

Selanjutnya, ia juga menyoroti infrastruktur di Kota Pontianak yang disebutnya 90 persen dalam kondisi mantap. Namun masih perlu dilakukan beberapa pelebaran jalan. Diantaranya Jalan Hasanuddin yang idealnya diperlebar lagi tiga meter. Kemudian Jalan H Rais A Rahman dan Husin Hamzah juga dimintanya segera dituntaskan.

“Jalan Husin Hamzah di sisi kiri dan kanannya mesti dilebarkan lagi dua hingga tiga meter,” ucap Sutarmidji.

Sektor pariwisata juga bisa menjadi tumpuan bagi Pemkot Pontianak. Oleh sebab itu, potensi-potensi yang ada harus dikembangkan terutama berkaitan dengan sektor pariwisata. Apalagi, lanjut dia, kalau lahan di Tugu Khatulistiwa bisa diserahterimakan dari Kodam XII/Tpr kepada Pemkot Pontianak untuk pengembangan kawasan itu, maka destinasi wisata di sepanjang Sungai Kapuas tersebut akan semakin menarik.

“Tinggal bagaimana menjaga Sungai Kapuas tetap bersih dan cantik,” tuturnya.

Terkait Mal Pelayanan Publik yang saat ini tengah dikerjakan oleh Pemkot Pontianak, Sutarmidji sependapat dengan pembangunan tersebut yang berlokasi di Kapuas Indah. Sebab hal itu dinilainya dapat membangkitkan kembali perekonomian di pasar yang merupakan cikal bakal pasar modern di Kota Pontianak seperti tahun 1970-an sejak berdirinya. “Kawasan Kapuas Indah itu akan hidup kembali seperti tahun 1970-an karena di sanalah cikal bakal pasar modern di Kota Pontianak,” sebutnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menuturkan sebagaimana visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pontianak harus mendukung dengan melakukan capaian-capaian yang telah dicanangkan. “Kami lakukan pengawasan kepada para kepala OPD manakala tidak menyentuh atau menyelesaikan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” imbuhnya.

Pihaknya akan mengawal Musrenbang RKPD ini hingga menjadi APBD dengan tetap melihat program prioritas tahun 2023. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah menuangkannya ke dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Pekan kedua bulan Juni itu sudah masuk dan dibahas di DPRD dan kami akan kawan hingga menjadi Perda APBD 2023,” pungkasnya. (prokopim/kominfo/LK1)