Breaking News
light_mode
OPD

Kalapas Masih Cari Solusi untuk Atasi Over Kapasitas

  • calendar_month Rab, 10 Mar 2021
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Over kapasitas adalah masalah klasik di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Termasuk juga yang berada di Lapas) Kelas IIB Sintang, Rabu (10/3/2021).

Kepala Lapas Kelas IIB Sintang, Syech Walid mengungkapkan, sejatinya lapas ini hanya berkapasitas 280 orang. Namun jumlah warga binaan yang ada sudah mencapai 395 orang. Perkara terbanyak didominasi oleh kasus narkotika, sejumlah 46 persen dari warga binaan.

“Iya over kapasitas,” akunya.

Syech Walid mengungkapkan, untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas ini, pihaknya sudah mengagendakan penambahan kapasitas di lapas. Namun terkendala lokasi lapas yang sempit. Ia pun akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang untuk mencari solusi terbaik seperti memperluas lapas dan membenahi masalah over kapasitas penghuni lapas ini.

Di Lapas Sintang, ujar Syech Walid, telah dilakukan berbagai pembinaan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian warga binaan. Seperti pembuatan batako, berbagai macam kerajinan tangan.

Syech Walid juga mengungkapkan akan melakukan peningkatan pembinaan untuk warga binaan yang berada di Lapas Kelas IIB Sintang melalui program asimilasi warga binaan ke masyarakat.

“Untuk asimilasi di dalam, di sekitar lingkungan lapas  itu sudah ada. Namun asimilasi ke luar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu belum ada. Kedepannya untuk diprogramkan warga binaan agar bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Fery Monang Sihite pun menanggapi permasalah over kapasitas lapas Sintang.

“Kelebihan hunian itu sudah menjadi masalah yang umum. Tapi bukan berarti menyerah dengan keadaan. Kita juga ada solusi untuk itu. Didukung dengan aturan dan regulasi yang ada,” ujarnya.

Asimilasi, ujarnya, memang merupakan salah satu cara mengurangi over kapasitas di lapas. Namun ia menekankan, pemberian asimilasi bagi warga binaan harus memenuhi ketentuan dan persyaratan di dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

“Kalau tidak (memenuhi syarat asimilasi) mungkin bisa dicairkan solusi lain. Untuk bagaimana paling tidak mengurangi over kapasitas,” ujarnya.

Ia juga meminta agar pihak lapas kerjasama untuk mencarikan solusi terbaik agar over kapasitas bisa dibenahi. Hal ini dinilainya penting, agar tetap memberikan rasa nyaman, tenang, dan tertib bagi warga binaan. Serta menghindari potensi konflik di dalam lapas. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ribuan Umat Muslim Ikuti Zikir dan Selawat di Kubu Raya

    Ribuan Umat Muslim Ikuti Zikir dan Selawat di Kubu Raya

    • calendar_month Sab, 13 Jul 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ribuan umat Muslim dari berbagai daerah di Kalimantan Barat memenuhi Halaman Kantor Bupati Kubu Raya untuk mengikuti zikir dan selawat yang digelar Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-12 Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (12/7/2019) malam. Kegiatan zikir dan selawat dihadiri Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, Wakil Bupati Sujiwo, Sekretaris […]

  • Lulus SKD Belum Tentu Bisa Ikut SKB, Abdullah: Jangan Bangga Dulu!

    Lulus SKD Belum Tentu Bisa Ikut SKB, Abdullah: Jangan Bangga Dulu!

    • calendar_month Jum, 14 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2019 di Kabupaten Mempawah masih berlangsung saat ini. Untuk bisa dikatakan lulus passing grade (PG) SKD pelamar harus memenuhi ambang batas nilai yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 24 Tahun 2019. “Bagi peserta SKD yang sukses melampaui PG, tidak serta merta […]

  • Zulherman Ajak Rakyatnya Berikan Dukungan Moril untuk Bidan

    Zulherman Ajak Rakyatnya Berikan Dukungan Moril untuk Bidan

    • calendar_month Jum, 5 Jun 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Zulherman mengajak masyarakat agar memberikan semangat dan dukungam moril kepada bidan di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19. Hal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, kata Zulherman, ada 10 Bidan Praktek Mandiri (BPM) di Kabupaten Sintang yang menutup layanannya. Penyebabnya adalah kekurangan Alat Pelindung Diri (APD). […]

  • HKN Diharapkan jadi Awal Pulihnya Kesehatan Masyarakat

    HKN Diharapkan jadi Awal Pulihnya Kesehatan Masyarakat

    • calendar_month Rab, 9 Nov 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke- 58 di Kabupaten Mempawah diharapkan menjadi awal pulihnya kesehatan masyarakat di berbagai sektor, sehingga masyarakat di kabupaten ini bisa kembali sehat dan tumbuh. Harapan ini disampaikan Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi ketika menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 di Halaman Kantor Bupati Mempawah, Rabu (9/11/2022). […]

  • Kado Awal Tahun 2020, Pemkab Mempawah Sabet Dua Penghargaan

    Kado Awal Tahun 2020, Pemkab Mempawah Sabet Dua Penghargaan

    • calendar_month Rab, 12 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Di awal tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Mempawah memperlihatkan prestasi, kualitas, dan kinerja sumber daya manusia (SDM) -nya. Pasalnya Rabu (12/2/2020), kabupaten itu menerima dua penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Dua penghargaan itu berdasarkan bidang pengawasan yakni, Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat […]

  • Banyak Bangunan Pemerintah di Sintang Tak Produktif

    Banyak Bangunan Pemerintah di Sintang Tak Produktif

    • calendar_month Jum, 22 Jul 2022
    • 0Komentar

    Heri Jambri: Kan jadi Mubazir! LensaKalbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang minta pemerintah daerah tak lagi melakukan pembangunan gedung baru yang megah dan besar-besaran, sehingga menghabiskan dana ratusan miliar. “Coba kita lihat sekarang ya, banyak gedung yang sudah dibangun pemerintah daerah tapi tidak produktif, mirisnya pembangunan itu sampai menghabiskan dana ratusan miliar. […]

expand_less