Optimalisasi Pelayanan Publik, Pemkot Manfaatkan IT

LensaKalbar – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, teknologi informasi tidak bisa terpisahkan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah sejak lama menerapkan konsep smart city dalam tata kelola pemerintahan. Tujuan implementasi teknologi informasi (IT) dalam tata kelola pemerintahan adalah untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik secara optimal serta untuk efisiensi. Pemanfaatan jaringan berbasis IT dengan menyediakan aplikasi-aplikasi.

“Baik aplikasi yang sudah kita buat ataupun yang kita kembangkan sendiri di masing-masing OPD yang bertugas melayani masyarakat,” ujarnya usai menjadi narasumber dalam acara webinar nasional yang digelar Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) di Ruang Pontive Center, Kamis (22/4/2021).

Ia meminta keseluruhan data tersebut terkonektivitas dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Sebab, kata dia, perkembangan IT tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Salah satunya, Kampung Digital Gradasi di tepian Sungai Kapuas Gang H Mursyid Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan yang dicanangkan baru-baru ini. Keberadaan kampung digital ini bisa memajukan aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Kampung Digital Gradasi ini bisa dimanfaatkan masyarakat dalam kegiatan perekonomian dan lainnya.

“Semoga Kota Pontianak bisa menjadi salah satu Kota Digital di Indonesia yang akan dicanangkan ke depan,” harapnya.

Menurutnya, Kota Pontianak memiliki peluang menjadi kota digital di Indonesia sebab dari data pengguna IT di kota ini mempunyai potensi besar. Ia berharap kampung digital ini bisa berkontribusi dalam memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana mendapatkan informasi, bertukar informasi termasuk produktivitas yang bisa dilakukan.

“Hal ini sejalan dengan upaya program smart city di Pontianak,” ungkapnya.

Meskipun di tahun ini proyek baru terkait smart city belum ada, namun pihaknya fokus pada meningkatkan kualitas jaringan yang ada maupun optimalisasi aplikasi marketplace yang dimiliki sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Hampir sebagian besar OPD ada aplikasi, bahkan satu OPD bisa lebih dari lima atau 10 aplikasi sesuai masing-masing bidang,” pungkasnya. (LK1/prokopim)