Catat! Masyarakat Mempawah yang Menolak Vaksin Bakal Disanksi

LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah bakal menerapkan sanksi kepada masyarakat yang menolak untuk divaksinasi Covid-19.

Hal itu menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 oleh Presiden RI Joko Widodo baru-baru ini.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, Jamiril membenarkan, bahwa pihaknya telah menerima dan akan menjalankan aturan sebagaimana yang telah dibuat oleh pemerintah pusat tersebut.

“Itulah kendala yang akan dihadapi oleh masyarakat jika memang menghambat dari proses vaksinasi ini,” kata Jamiril Selasa (16/2/2021).

Dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020, memang disebutkan adanya berbagai sanksi, diantaranya tercantum pada pasal 13 A dan 13 B. Sanksi-sanksi tersebut berupa penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, sanksi denda, bahkan tidak menutup kemungkinan hingga pemberian sanksi pidana.

Jamiril menyatakan, Perpres 14 Tahun 2021 ini sebagai penguat dari aturan sebelumnya. Yang pada intinya menuntut kepatuhan masyarakat dalam melawan wabah Covid-19 secara bersama-sama. Sehingga dia berharap, masyarakat tidak perlu menuai sanksi-sanksi tersebut.

“Saya rasa sanksi yang diberikan untuk mendorong ya, agar masyarakat sungguh-sungguh, dan mau mentaati agar proses vaksinasi berjalan lancar, supaya mata rantai penularan Covid-19 ini dapat segera kita atasi. Kita berharap kepada masyarakat mendukung program yang disampaikan pemerintah ini, artinya jangan sampai sanksi ini dijatuhkan,” katanya.

Pihak Dinkes Mempawah pun, kata Jamiril, akan mengikutsertakan Perpres 14 Tahun 2021 ini kedalam bahan persentasi saat sosialisasi-sisialisasi yang diadakan berikutnya.

“Akan kita masukkan Perpres ini dalam setiap sosialisasi nantinya,” ungkap Jamiril.

Jamiril menyadari jika Perpres 14 Tahun 2021 ini bakal menjadi buah simalakama saat disosialisasikan ke masyarakat, namun dia meyakinkan, bahwa pemerintah pusat tentu telah melakukan pertimbangan matang serta kajian mendalam terkait hal tersebut.

“Kalau suatu aturan tidak dibarengi dengan suatu sanksi, maka aturan tersebut mungkin akan prematur juga, akan sulit. Apalagi ini sifatnya untuk proses vaksinasi–yang bagi kalangan masyarakat pengguna sosial banyak menyerap informasi-informasi menyesatkan–misalnya ada hoax bahwa vaksin tidak halal, bahwa vaksin ini menyebabkan bla.. bla.. dan sebagainya,” katanya.

“Bahkan yang dikhawatirkan pemerintah ada sekelompok orang yang justru memprovokasi untuk menolak vaksin ini, makanya dikeluarkanlah Perpres itu, itu kalau menurut logika saya. Artinya apa yang direncanakan pemerintah, apa yang digagas pemerintah untuk menyehatkan masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik, inti tujuannya Insya Allah bagus,” sambungnya.

Terkait dengan efek samping yang dialami pasien pasca vaksinasi, Jamiril menilai hal itu merupakan fenomena yang biasa terjadi, seperti halnya pemberian vaksin pada bayi atau orangtua–yang terkadang pasien akan mengalami demam pasca divaksinasi.

“Karena saya sudah merasakan sendiri, sudah divaksin dan memang tidak ada efek yang ekstrim, memang berbeda efeknya, kadang-kadang ada yang mengantuk, ada yang merasa mau demam, kalau saya ada rasa ngilu di tulang, tapi setelah saya minum obat hilang, jadi mungkin gejala biasa lah, normal, karena ibaratnya kan ada barang asing masuk ke badan kita,” pungkasnya. (*)