Breaking News
light_mode

Lagi, Bupati Erlina Pantau Penyaluran BLT DD dan Sosialisasikan Tatanan New Normal

  • calendar_month Sel, 7 Jul 2020
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Selasa (7/7/2020), Bupati Mempawah, Hj Erlina kembali memantau penyaluran BLT DD tahap II untuk 165 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Dema, Kecamatan Anjongan.

Orang yang diamanahi menjabat Bupati di Bumi Galaherang ini tak henti-hentinya berpesan agar bantuan Pemerintah dapat dimanfaatkan dengan bijak dan sebaik mungkin.

“Ibu harap penerima manfaat agar menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti pembelian sembako dan kebutuhan pangan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, ada tiga kategori masyarakat yang masuk dalam KPM. Pertama adalah warga yang belum pernah menerima bantuan apapun. Kedua, warga yang terkena pemberhentian kerja. Dan yang ketiga adalah warga yang mempunyai riwayat sakit kronis.

“Saya minta kepada Kepala Desa (Kades), BPD dan perangkat desa lainnya agar memberikan informasi yang jelas kepada setiap masyarakatnya. Terutama soal syarat masyarakat masuk KPM, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam setiap bantuan yang disalurkan,” katanya.

Selain itu, Bupati Erlina mensosialisasikan kembali makna tatanan normal baru. Dimana masyarakat diharapkannya dapat menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam segala aktivitas hari-harinya.

“Masyarakat jangan lengah. Tetap gunakan masker, cuci tangan dan selalu terapkan physical distancing. Selalu kedepankan protokol kesehatan covid-19,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Bupati Erlina juga mengingatkan kembali kepada Kepala Desa Dema agar tetap berpijak pada Permendes Nomor 6 Tahun 2020.

“Untuk mekanismes penyaluran BLT DD sudah diatur dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Saya minta bantuan yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan aturan yang sudah ada. Begitu juga dengan transparansi dalam penyusunan anggaran dan tertib administrasi juga merupakan kunci lancarnya roda pemerintahan,” pungkasnya. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tak Bayar Pajak, TPPD Pontianak Segel 12 Reklame

    Tak Bayar Pajak, TPPD Pontianak Segel 12 Reklame

    • calendar_month Kam, 27 Apr 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak 12 papan reklame disegel oleh Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) Kota Pontianak. Penyegelan yang dilakukan oleh tim gabungan, yang terdiri dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak dan Satpol PP Kota Pontianak, dengan menempelkan stiker berwarna merah bertuliskan ‘Objek Ini Belum Terdaftar dan Membayar Pajak Daerah (Dalam Pengawasan)’ pada papan reklame yang […]

  • LHKPN Kota Pontianak Capai 100 Persen

    LHKPN Kota Pontianak Capai 100 Persen

    • calendar_month Sel, 10 Des 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah secara konsisten akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi, tata kelola kelembagaan, dan kebijakan yang juga diimbangi dengan dilakukannya pengawasan yang efektif baik internal maupun eksternal dengan melibatkan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan bahwa ada beberapa informasi penting yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat ketika menghadiri peringatan […]

  • Kartimia Minta Pemerintah Pantau Kinerja Guru Pedalaman dan Perbatasan

    Kartimia Minta Pemerintah Pantau Kinerja Guru Pedalaman dan Perbatasan

    • calendar_month Kam, 4 Agu 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dalam rangka menjamin mutu pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang meminta pemerintah daerah untuk memantau dan  meningkatkan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab guru yang berada di pedalaman maupun perbatasan, khususnya di Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu. Perihal inipun diungkapkan Kartimia Marwani, anggota DPRD Sintang […]

  • Aturan Pileg 2019 Berubah

    Aturan Pileg 2019 Berubah

    • calendar_month Kam, 26 Okt 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) mendatang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Adanya perubahan regulasi ini membuat Pileg pada 2019 itu mengalami sedikit perbedaan dari sebelum-sebelumnya. Ketua KPU Provinsi Kalbar, Umi Rifdiyawati menjelaskan, Pileg 2014 masih mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2012. Daftar pemilih anggota DPR dan DPRD mengacu pada jumlah penduduk. […]

  • RAPBD, KPK Ingatkan 14 Kabupaten/Kota di Kalbar Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

    RAPBD, KPK Ingatkan 14 Kabupaten/Kota di Kalbar Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Perwakilan Tim Korsupgah KPK RI, Tri Budi Rochmanto mengatakan, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan rencana aksi di 8 fokus area antara lain, terkait perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah. Ihwal tersebut sebagai […]

  • JKN-KIS Bikin Jutaan Masyarakat Indonesia Tersenyum

    JKN-KIS Bikin Jutaan Masyarakat Indonesia Tersenyum

    • calendar_month Sen, 14 Sep 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Hilda Nuryanti (45), satu di antara warga Desa Tanjung Ria, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS segmen PBI. Kepada Tim Jamkesnews, Hilda sapaan akrabnya menceritakan pengalamannya menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), lantaran suaminya Supriyadi (46) menderita diabetes melitus. “Saya sedih melihat kondisi suami saya sebelum berobat. […]

expand_less