Kubu Raya Daerah Termuda, Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi

LensaKalbar – Geliat pembangunan di Kabupaten Kubu Raya kian terasa. Predikat sebagai kabupaten termuda di Kalimantan Barat, rupanya bukan alasan untuk bergerak lamban.

Data menunjukkan, sejak terbentuk pada 2007 silam, Kabupaten Kubu Raya telah menjadi penyumbang terbesar kedua dalam perekonomian Kalimantan Barat. Kubu Raya bahkan potensial untuk terus membesar tidak saja di Kalimantan Barat, tapi juga di Indonesia.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Talkshow Kubu Raya Economic Outlook Review Satu Dekade Kabupaten Kubu Raya, Senin (3/2), di Aula Qubu Resort Kubu Raya.

“Sebab Kubu Raya memiliki semua prasyarat untuk itu. Yakni potensi pertanian dan perkebunan, tambang, kelautan perikanan, dekat dengan ibu kota provinsi, luas wilayah yang ideal, dan masyarakat majemuk yang harmonis. Kondisinya dalam sepuluh tahun terakhir pun relatif stabil dan itu menarik untuk investasi,” tutur Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof. Dr. Edi Suratman, saat menyampaikan materi pada kegiatan talkshow.

Karena itu, lanjut Edi, tidak mengherankan jika dalam sepuluh tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Bahkan lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Itu kan sudah tanda-tanda, bahwa Kubu Raya bukan lagi untuk Kalimantan Barat tetapi kita berpikir untuk Indonesia. Karena pertumbuhan ekonominya juga sudah lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Edi mengungkapkan, berdasarkan perhitungan pihaknya pada rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Barat dalam sepuluh tahun terakhir, ternyata pertumbuhan ekonomi Kubu Raya rata-rata 6,22 persen. Menjadi rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Kalimantan Barat.

“Bahkan dibandingkan dengan Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang. Itu rata-rata dalam sepuluh tahun terakhir. Tapi kalau kita hanya melihat di tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kubu Raya itu ada di peringkat ketiga,” terangnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, dalam sepuluh tahun terakhir telah terjadi transformasi struktural dalam ekonomi di Kabupaten Kubu Raya. Di mana sektor primer di Kubu Raya terus turun dengan kontribusi tinggal sekitar 15 persen. Sementara kontribusi sektor sekunder terus naik dan mencapai 44 persen. Hal yang sama dengan kontribusi sektor tersier yang sudah mencapai 40 persen.

“Dalam teori ekonomi, negara dan daerah yang maju adalah yang kontribusi sektor primernya terus mengalami penurunan dan kontribusi sektor sekunder dan tersier terus mengalami kenaikan. Dan itu terjadi di Kubu Raya dalam sepuluh tahun terakhir,” ungkapnya.

Dengan postur, ujarnya, tidak mengherankan jika pendapatan per kapita masyarakat Kubu Raya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan per kapita rata-rata Kalimantan Barat. Pendapatan per kapita Kalimantan Barat rata-rata sebesar Rp 38 juta per orang/tahun.

“Di Kabupaten Kubu Raya itu sudah lebih dari Rp 45 juta per orang/tahun. Itu hasil dari perekonomian yang bertransformasi bagus yang tumbuhnya juga bagus. Ini secara makro,” jelasnya.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyebut kegiatan Talkshow Economic Outlook sebagai upaya menyerap perspektif dari elemen daerah lainnya. Seperti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah, pelaku usaha, organisasi nonpemerintah, pegiat, dan akademisi. Tujuannya agar ada masukan konstruktif, sehingga dapat disusun program pembangunan yang sesuai sasaran dan karakteristik kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Kubu Raya.

“Supaya kita ini tidak terlena hanya dengan angka-angka. Dan sekaligus kita melihat satu dekade ini sebetulnya perjalanan gelombangnya seperti apa. Angka mana yang konstan, tidak bergerak, dan mana yang bergeraknya cepat. Sehingga melihat pengangguran, kemiskinan, dan potensi ekonomi dari sektor-sektor primer dan sekunder,” tuturnya.

Sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi, Muda menyebut Kubu Raya juga berkepentingan untuk terus berupaya meningkatkan status desa dan terkait kemandirian pangan. Hal itu menurutnya sangat penting karena Kubu Raya menjadi sumber pangan yang potensinya besar.

“Dan tentu sudah menjadi prasyarat yang baik untuk bisa membuat berkurangnya pengangguran di masyarakat,” sebutnya.

Berkaitan dengan status desa mandiri, Muda mengaku optimistis Kubu Raya dapat menambah jumlah desa mandiri. Sebab upaya percepatan terus dilakukan. Termasuk mengejar penataan desa. Ia menargetkan di tahun 2020 jumlah desa mandiri dapat bertambah menjadi sekitar empat desa mandiri. Karena itu pemerintah daerah akan mensinergikan pembangunan infrastruktur, program-program pemberdayaan, pertanian, dan kesehatan.

“Dan agar yang dikerjakan tepat sasaran dan efektif, maka kita perlu mengadakan talkshow ini supaya mendapatkan masukan komprehensif dan birokrasi pun jauh lebih fokus lagi di dalam memperkuat ekonomi di rumah tangga-rumah tangga dan desa-desa,” paparnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Kubu Raya, Amini Maros, mengatakan talkshow merupakan kegiatan untuk membuka ruang diskusi dalam mengeksplorasi dinamika yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya. Talkshow menghadirkan lima narasumber yakni Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Edi Suratman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Kamaruzzaman, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya Anton Manurung, dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Barat Denia Yuniarti Abdussamad.

“Dari diskusi ini kita ingin mendapatkan masukan dan memberikan gambaran aktual dan objektif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang terukur, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia mengatakan sejak pemekaran tahun 2007 silam dan pemerintahan efektif pada 2009, Kubu Raya telah memasuki satu dekade atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ketiga menuju visi pembangunan jangka panjang yakni Kabupaten Kubu Raya yang mandiri dan sejahtera. Banyak hal terjadi dalam dinamika pembangunan di Indonesia dalam kurun satu dekade tersebut.

“Ancaman, peluang, arah, dan kebijakan pemerintah perlu menjadi perhatian kita dalam konteks menyesuaikan perencaan pembangunan di daerah,” ucapnya.(Rio/Humpro)