Breaking News
light_mode

182 Desa Kalbar Potensi Tinggi Rawan Karhutla

  • calendar_month Kam, 11 Apr 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan meminta kepada Satuan Tugas Kebakatan Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Provinsi Kalbar untuk dapat membentuk Posko Penanganan Darurat Bencana.

Langkah itu dinilainya penting untuk dilakukan, agar memperkuat koordinasi antar sektor intansi dan lembaga, khusunya Satgas yang menangani benacana asap yang diakibatkan oleh Karhutla.

” Kita harap segera membentuk Posko Penanganan Darurat Bencana di instansi/lembaga masing-masing sebagai Posko Pendukung sesuai Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Sistem Komando Penaganan Darurat Bencana,” kata Ria Norsan saat membuka Rakor Pembinaan Aparatur Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana di Provinsi Kalbar di Hotel Merpati Pontianak, Kamis (11/4/2019).

Menurutnya, tercatat 182 desa yang tersebar di 14 kabupaten/kota memiliki potensi tinggi rawan Karhutla. Sebagai langkah dini diharapkan dapat segera mungkin membentuk Posko Lapangan (Poslap) di setiap desa sebagai upaya pemadaman secara dini apabila terjadi Karhutla.

Penanganan bencana Karhutla, kata Wagub, harus semakin baik, karena Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah, masyarakat dan Dunia Usaha dapat memerankan fungsinya masing-masing.

“Sehingga terarah, terkoordinasi, dan terpadu,” ujarnya.

Wagub Kalbar mengungkapkan sejak memasuki Maret hingga April 2019 pantauan titik api (Hotspot,red) mulai muncul dan semakin meningkat. Olehkarenanya, Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan status siaga darurat sebaga bentuk komitmen dalam penanganan bencana Karhutla yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2019 lalu.

“Kita sudah tetapkan siaga darurat Karhutla,” pungkasnya. (Nrt/Hms)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Askiman Akui Pemkab Sintang Lamban Tangani Bencana Banjir

    Askiman Akui Pemkab Sintang Lamban Tangani Bencana Banjir

    • calendar_month Sen, 13 Jul 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Sintang, Askiman menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang dan masyarakat lamban dalam menanggulangi bencana banjir di wilayahnya. Pasalnya, banjir yang menerjang sebagian wilayah Kecamatan Kayan Hulu merupakan banjir terbesar setelah 58 tahun silam. “Ini merupakan banjir terbesar setelah 58 tahun silam. Dan kita akui juga bahwa kita lamban untuk penanganannya,” kata Wabup […]

  • Midji-Norsan Targetkan 20 Persen Desa Mandiri di Kalbar

    Midji-Norsan Targetkan 20 Persen Desa Mandiri di Kalbar

    • calendar_month Jum, 10 Mei 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Di masa pemerintahannya Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan menargetkan 10 hingga 20 persen desa mandiri di wilayah Provinsi Kalbar. Pasalnya sampai saat ini baru ada 1 desa mandiri di Kabupaten Kayong Utara. 13 kabupaten/kota lainnya belum ada. Olehkarenanya, Sutarmidji meminta kepada seluruh kepala desa (Kades) se Kalbar agar dapat […]

  • Perhatikan Nelayan yang Terdampak Pelabuhan Kijing

    Perhatikan Nelayan yang Terdampak Pelabuhan Kijing

    • calendar_month Sel, 13 Jul 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina didampingi Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi mengikuti zoom meeting bersama PT. Pelindo II di Balai Junjung Titah, Kantor Bupati Mempawah, Selasa (13/7/2021). Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut terkait Fishing Ground Mapping di area laut sekitar Pelabuhan Internasional Kijing. Wahyu Pradito, Senior Vice President PT. Pelindo mengatakan bahwa pihaknya […]

  • Sekda Jelaskan Tiga Hak Anggota DPRD

    Sekda Jelaskan Tiga Hak Anggota DPRD

    • calendar_month Rab, 16 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sekretaris Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Kartiyus meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar menjalankan fungsi pengawasannya dengan optimal. Menurut Sekda Kartiyus, mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan setiap anggota DPRD secara berkala dan proporsional, baik terhadap Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Hal inipun diungkapkan Sekretaris […]

  • Pelaku Usaha Diminta Kooperatif Saat Razia Prokes
    OPD

    Pelaku Usaha Diminta Kooperatif Saat Razia Prokes

    • calendar_month Ming, 25 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sejumlah pelaku usaha warung kopi (Warkop) diminta kooperatif ketika petugas Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Sintang melakukan razia protokol kesehatan. Ihwal tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, pada Sabtu (24/4/2021), petugas menemukan ada satu di antara pelaku usaha warung kopi yang menutup pintunya ketika didatangi petugas. Setelah dibuka, ternyata ada 40-an orang sedang berada di […]

  • Jangan Golput!

    Jangan Golput!

    • calendar_month Jum, 8 Nov 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Kusnadi mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan tidak menjadi golongan putih (golput). Mengingat, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang tahun 2024 yang dijadwalkan pada 27 November mendatang tinggal menghitung hari. “Kami harap […]

expand_less