LensaKalbar – Untuk menangani masalah banjir di Kabupaten Sintang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memasang geobag sebagai tanggul sementara di bantaran Sungai Kapuas dan Melawi. Hal itu diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau kondisi banjir di Kabupaten Sintang, Kamis (18/11/2021).
“Saya baru melihat sebagian dan baru di Kota Sintang. Kalau dilihat dari peta, Kota Sintang ini merupakan perjumpaan dua sungai, Sungai Kapuas dan Melawi. Di sini yang (menyebabkan) banjir. Saya ingin coba diukur dulu,” kata Basuki didampingi Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus.
Menurut Basuki, geobag menjadi solusi sementara untuk mengatasi banjir. Terlebih untuk persiapan menghadapi efek La Nina, yang diprediksi akan terjadi banjir lebih besar.
“Prediksinya BMKG, akan ada fenomena La Nina pada Bulan Februari 2022, yang diprediksi jauh lebih besar. Jadi saya akan segera bikin ini dengan geobag, yang panjang seperti yang kami bikin di Luwu Utara. Mudah-mudahan lebih cepat (selesai). Tolong masyarakat kerja samanya yang baik,” katanya.
Basuki belum menyebut berapa panjang dan di mana lokasi pemasangan geobag tersebut. Kendati demikian, Basuki telah membuat coretan di peta Sintang, yakni antara pertemuan dua sungai besar, Sungai Kapuas dan Sungai Melawi.
“Belum diukur. Nanti teman saya dari Balai Sungai akan mengukur. Geobag yang panjang itu lebih kuat. Mudah-mudahan ini salah satu solusinya,” kata dia.
Basuki mengatakan, pemasangan geobag merupakan solusi jangka pendek.
“Ini solusi jangka pendek. Soal kerusakan lingkungan, daya tampung air, saya kira itu nanti. Yang penting, menghadapi Januari-Februari 2021 (prediksi banjir besar fenomena La Nina) supaya jangan terulang lagi, minimal tidak lebih parah dari ini,” tegasnya.
Ia menuturkan, kunjungannya ke Kabupaten Sintang ini atas perintah Presiden Joko Widodo. Hasil kunjungan nantinya akan dilaporkan ke presiden dan selanjutnya akan dibahas secara teknis. “Ibu Menteri Sosial juga sudah ke sini, kami biasanya memang sesudahnya,” ujar dia.
“Jadi saya ke sini atas perintah Presiden, sebelum mungkin beliau ke sini, saya diminta mendahului untuk melaporkan secara teknis, kalau non-teknis sudah dilakukan oleh Mensos dan Ketua Komisi V DPR RI,” katanya. Soal pembuatan sumur resapan, menurutnya nanti akan kembali dipikirkan.
Sekadar diketahui, geobag adalah kantung atau karung geotextile yang dalam penggunaannya diisi pasir, tanah setempat atau material lain. Geobag digunakan sebagai metode alternatif untuk proteksi pantai, lereng sungai, atau kanal yang rentan terhadap erosi akibat gerusan.
Dalam kunjungannya ini, Basuki juga meninjau langsung pertemuan Sungai Kapuas dan Melawi. Dengan menggunakan speedboat, Basuki menyusuri Sungai Kapuas-Melawi. Dia juga menyempatkan singgah di rumah warga yang menjadi korban banjir untuk menyerahkan bantuan paket sembako.
Pada kesempatan itu, Basuki juga menyoroti perbedaan warna air sungai, antara air Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Menurutnya, warna air Sungai Kapuas lebih jernih dibandingkan Sungai Melawi.
“Sungai Kapuas yang panjangnya 1.143 kilometer itu kemiringan sungainya hanya beda 40 meter dari hulu sampai hilir. Sangat landai. Makanya dia berkelok- kelok. Tapi Sungai Melawi lebih curam, makanya lebih cepat turun airnya. Lalu bertemu dengan Sungai Kapuas dan tertahan. makanya di sini banjir,” bebernya.
Basuki pun menyoroti kondisi air Sungai Kapuas dan Melawi yang secara kasat mata berbeda. “Warna air Sungai Melawi lebih coklat, dan Sungai Kapuas lebih jernih. Artinya Sungai Melawi hulunya lebih rusak dari pada Sungai Kapuas,”jelas Basuki. Ia juga mengungkapkan, rusaknya sungai disebabkan oleh macam-macam faktor seperti longsoran, penambangan dan pembukaan hutan.
Sementara mengenai badan jalan yang rusak akibat banjir, pihaknya juga sudah ada program untuk perbaikan, misalnya Lintas Melawi. Usai banjir, jalan tersebut akan langsung diperbaiki.
“Tidak perlu ditinggikan, diperbaiki saja. Kalau ditinggikan, harus melakukan pemindahan rumah warga, karena posisi rumah akan berada di bawah jalan raya,” terangnya.
Ketua Komisi V DPR-RI Lasarus mengatakan, penanganan banjir di Kabupaten Sintang tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tetapi ada juga kewenangan pemerintah daerah. Untuk itu, ia mendorong agar ada sinegitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk penanganan banjir itu penting sekali. Contoh misalnya terkait catchment area. Ini kan ada kewenangan pemerintah daerah. Selama catchment areanya tidak diperbaiki, misalnya hanya membenahi banjir saja, tetapi akibatnya tidak disentuh, ya ibarat kita sakit, salah makan obat,” katanya.
Kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk menangani banjir dinilai harus menjadi program jangka panjang.
Saat ini, kata Lasarus, yang paling urgen adalah membenahi kerusakan akibat bencana banjir ini sendiri. Misalnya berapa banyak infrastuktur yang rusak, jalan, dan bangunan.
“Ini nanti kita data semua. Namun yang lebih penting adalah soal kewenganan. Tidak semua menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi ada bagian yang menjadi kewenagan pemerintah daerah,” pungkasnya. (prokopim/LK1)
