LensaKalbar – Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kurniawan mempertanyakan kembali terkait pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik yang berada di Kecamatan Ketungau Hulu kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.
Diharapkannya rencana pembangunan tersebut dapat kembali dilanjutkan. Sebab PLBN Sungai Kelik diyakininya dapat mengentaskan berbagai persoalan masyarakat kawasan perbatasan, seperti masalah infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Apalagi rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik itu sudah masuk dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Sayangnya, ungkap Kurniawan, dari 11 PLBN tersebut, hanya 10 PLBN yang dibangun, semntara Sintang tidak dibangun.
“Kami harap ini menjadi perhatian dari BNPP lah ya, karena hanya PLBN Sungai Kelik yang tidak dibangun, 10 PLBN lainya telah dibangun,” ungkap Kurniawan dihadapan Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Dedy Yulianto ketika memberikan sambutannya pada kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi usaha mikro di sektor ekonomi kreatif tahun anggaran 2024 di Aula Balai Ruai, Pendopo Bupati Sintang, Rabu (23/10/2024).
Setelah ditanyakan kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Sintang ternyata pihak Malaysia yang belum mentukan titiknya.
“Minta lahan kita kasi, dan persyaratan pendukung lainnya kita siapkan semua. Sayangnya masalah titik persis pembangunan belum disepakati. Tentu ini memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan,” kata Kurniawan.
Menurut Kurniawan, ada dua kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia di daerah ini, yakni Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.
Dari kedua kecamatan tersebut, lanjut Kurniawan, terdapat 58 desa dengan jumlah penduduk kurnag lebihnya 53 ribu jiwa.
“Mohon maaf pak kalau mau ngomong daerah perbatasan yang jumlah penduduknya 53 ribu, maka untuk mengatasi persoalan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bangun yak PLBN. Selesai itu urusannya,” ujar Kurniawan.
Selain itu, Kurniawan mengingatkan bahwa kawasan perbatasan kita ini merupakan wilayah perbatasan darat.
“Artinya banyak lahan, banyak hutan bisa mereka dirikan. Nah, poin penting saya hari ini adalah untuk merubah daerah perbatasan kita harus dilakukan secara komprehensif,” ulas Kurniawan.
Langkah komprehensif yang dimaksud Kurniawan, adalah bagaimana kita menata infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya.
“Kemudian menata manusia-nya, menata sosial budayanya, dan pelayanan publiknya tentu ini suatu yang penting untuk mita pikirkan bersama-sama. Kalau tidak, maka daerah perbatasan kita ini menjadi selalu dianggap marginal dan tertinggal,” pungkas Kurniawan. (Dex)
