LensaKalbar – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sintang, Yustinus mengakui bahwa persoalan rumah dinas guru (RDG) di daerah pedalaman masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah.
“Dari jumlah rumah dinas guru yang ada di Sintang ini, rata-rata masih banyak kekurangan ya. Artinya, masih banyak sekolah-sekolah juga yang belum punya rumah dinas,” kata Yustinus, Jumat (11/10/2024).
Kendati demikian, kata Yustinus, pihaknya setiap tahun selalu makukan pembangunan maupun rehab rumah dinas guru.
“Tahun ini ada, cuma saya lupa berapa jumlah semua yang dibangun dan direhab rumah dinas guru ini,” ujar Yustinus.
“Paling tidak setiap tahun ada 5 atau 10 persen lah untuk pembangunan rumah dinas guru atau rehab rumah dinas itu,” tambah Yustinus.
Ke depannya, Yustinus berharap bila diberikan kewenangan pemerintah untuk mengelolanya, maka pihaknya akan menfokuskan pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
“Ya, harapan kita paling tidak dari pemerintah, kalau ada yang memang bisa kita kelola ya kita kelola dan fokuskan juga pada perhatian fasilitas sarana dan prasarana gedung sekolah , rumah dinas, laboratorium, ruang perpus, dan lainnya,” kata Yustinus.
Sayangnya, ungkap Yustinus, mulai tahun 2025 mendatang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sintang tidak lagi diberikan kewenangan untuk melakukan pembangunan fisik.
“Jadi, mulai tahun 2025 nnti kita tidak lagi mengelola dana DAK, karena berdasarkan hasil pertemuan secara zoom metting bersama Kemendikbud RI, nanti bagunan fisik DAK itu di serahkan ke PUPR. Artinya, tidak lagi di dinas pendidikan ya,” ungkap Yustinus.
Dengan demikian, kata Yustinus, tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya.
“Tentunya tugas kita ke depan lebih ringan lagi ya, karena kita akan lebih fokus pada mutu dan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik,” pungkas Yustinus. (Dex)
