LensaKalbar – Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail menghadiri Pertemuan Bersama Presiden Republik Indonesia dalam rangka memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Indonesia di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Selasa (13/8/2024).
Turut hadir Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan para menteri dan wakil menteri anggota Kabinet Indonesia Maju.
Membuka arahannya, Presiden Joko Widodo menyambut para kepala daerah yang telah hadir dengan ucapan selamat datang di Ibu Kota Nusantara
“Melihat Ibu Kota Nusantara ini, kira-kira bayangan bapak apa? Selamat datang di Ibu Kota Nusantara,” katanya.
Presiden menjelaskan bahwa Istana Negara yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) ini merupakan hasil bangsa Indonesia sesuai katakteristrik dan bukan warisan Kolonial Belanda.
Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia mampu untuk membangun Ibukota seperti saat ini, prakiraan akan menghabiskan waktu 10-15 tahun untuk penyelesaian pembangunan secara keseluruhan.
“Kita ingin menunjukan bahwa kita punya kemampuan untuk membangun ibukota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan design kita. Tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Dimulai dari tahun 2021-2022 dan akan selesai dalam 10-15 tahun mendatang, jadi belum selesai mungkin baru 20 persen,” ungkapnya.
Presiden Joko Widodo juga menyinggung kondisi inflasi di Indonesia yang berada pada posisi sangat baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Saat ini angka inflasi berada pada angka 2,13% dari sebelumnya di angka 2,58%.
Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk menjaga daya beli masyarakat dengan mempercepat realisasi APBD. Hal ini dikarenakan peredaran uang melandai, juga daya beli masyarakat yang menurun.
“Tapi juga tolong dijaga daya beli rakyat dengan segera merealisasikan APBD secepat-cepatnya. Karena sampai saat ini realisasi belanja di Kabupaten/Kota masih di angka 31% kecil sekali, uang beredar di Kabupaten Bapak/Ibu semuanya sangat rendah. Kalau peredaran uang rendah berarti daya beli juga tidak kuat. Realisasi pendapatan di Kabupaten/Kota 38% di Provinsi 49% hati-hati tolong seperti ini di cek harian karena ini menyangkut daya beli masyarakat kita,” katanya. (Prokopim/LK1)
