LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah menyusun strategi jangka panjang kebijakan ekonomi dengan melibatkan para pengajar terkait dari seluruh universitas di Kota Pontianak.
Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian berharap, diskusi seluruh sektor menghasilkan rekomendasi yang dapat menjawab berbagai tantangan perekonomian, khususnya dalam lima tahun ke depan.
“Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi risiko ancaman global. Sebagai contoh persoalan kemiskinan, angka kemiskinan serta lapangan usaha masih menjadi tantangan kita bersama, perlunya jawaban yang aplikatif dari rumusan para akademisi bersama masyarakat dan instansi vertikal,” ungkapnya, usai membuka Diseminasi Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Tahun 2025-2029 di Hotel Ibis, Kamis (1 /8/2024).
Ani Sofian memaparkan, dari data yang ada, angka kemiskinan terbuka di Kota Pontianak masih tinggi, sedangkan angka kemiskinan terjadi penurunan 0,25 persen. Penyerapan tenaga kerja pun jadi perhatian memusatkan perhatian ke depan. Ani Sofian ingin kedua data tersebut selaras.
“Secara logika mestinya semakin turun angka kemiskinan ada penyerapan energi kerja, nanti dikaji para ahli, saya pikir kalau bicara di kampung sudah bekerja semua maka kemiskinan berkurang, tetapi di kota kita berbicara lingkup ekonomi makro,” terangnya.
Hasil diseminasi ini juga akan menjadi acuan visi dan misi pasangan calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November mendatang. Rekomendasi kebijakan akan membantu Pemkot Pontianak mengidentifikasi kendala utama perekonomian.
“Serta memberikan masukan rekomendasi kebijakan publik dengan implementasi strategi untuk mengendalikan perekonomian dalam jangka waktu lima tahun ke depan,” jelas Pj Wali Kota.
Ani Sofian melanjutkan, indikator utama ekonomi makro yakni laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 4,76 persen lebih rendah dari tahun 2023 dengan capaian 4,98 persen.
“Diperlukan usaha lebih untuk meningkatkan kembali geliat aktivitas ekonomi di lapangan usaha yang menjadi penopang terbesar dengan tetap memperkuat konsumsi rumah tangga melalui peningkatan daya beli masyarakat Kota Pontianak,” sambungnya.
Kajian akan komprehensif menjadi empat bagian. Pertama mencakup aspek peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk implementasi strategi yang berkelanjutan.
Kedua, fokus penyelesaian masalah kemiskinan melalui kebijakan prioritas. Ketika aspek ketenagakerjaan terkait dengan upaya mengurangi angka kemiskinan di Kota Pontianak melalui peningkatan kesempatan kerja dan keempat mencakup aspek kemandirian fiskal tentang asumsi derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian fiskal Kota Pontianak.
“Hasil rekomendasi akan digunakan sebagai acuan di dalam perumusan RPJMD Kota Pontianak, sekaligus menjadi dasar pemasukan gagasan maupun visi dan misi para Calon Kepala Daerah Kota Pontianak,” tutupnya. (kominfo/prokopim/LK1)
