LensaKalbar – Sinergitas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dengan DPR RI memberikan kontribusi positif dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengapresiasi pertemuan BPH Migas dan DPR RI yang dihadiri oleh para peserta dari generasi milenial. Saya berharap melalui pertemuan ini, masyarakat mengetahui dan memahami hal-hal terkait dengan BBM, terutama yang didistribusikan di Kota Pontianak ini.
“Saya sangat mengapresiasi pertemuan yang digelar ini, paling tidak masyarakat Kota Pontianak tidak mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan dan pendistribusian BBM terutama yang didistribusikan di Kota Pontianak,” ujarnya saat memberikan ucapan selamat pada pertemuan yang digelar di Hotel Aston Pontianak, Sabtu (6/7/2024).
Dalam forum tersebut, ia juga menyampaikan kepada pihak BPH Migas dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman, bahwa di Kota Pontianak hampir setiap menjelang momen-momen tertentu, terutama hari-hari besar keagamaan, permasalahan kelangkaan gas elpiji hingga BBM kerap terjadi.
“Saya berharap melalui pertemuan masyarakat ini bisa mendapatkan pencerahan terkait kebijakan apa yang tepat agar persoalan ini tidak terus menjadi persoalan di Kalbar,” tuturnya.
Ani Sofian menyebut, kaitan antara distribusi dan ketersediaan BBM maupun gas elpiji, merupakan bagian dari komponen yang memengaruhi tingkat inflasi. Namun demikian, lanjutnya, inflasi di Kota Pontianak dari bulan ke bulan dapat terkendali sehingga posisi Kota Pontianak berada di 10 besar kota inflasi terendah secara nasional. Lancarnya penyaluran BBM ini berdampak pada tingkat inflasi di Kota Pontianak yang mampu ditekan hingga level terendah.
“Artinya, pengangkutan bahan pokok di Kota Pontianak ini sudah cukup lancar. Ini dibuktikan dengan ketersediaan BBM yang ada di Kota Pontianak masih mencukupi,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman memaparkan solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan penyaluran dan pendistribusian BBM. Solusi pertama, katanya, adalah membangun Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) baru di wilayah pesisir laut antara Mempawah hingga Bengkayang.
Sebab tangki penampung yang ada di TBBM PERTAMINA Siantan hanya mampu menyuplai pasokan selama dua hari. Dengan adanya TBBM baru tersebut, daya tampung BBM akan meningkat hingga mampu menyuplai pasokan selama sembilan hari. Hal ini bertujuan supaya kepada masyarakat pedalaman terlebih yang membutuhkan BBM bisa memenuhi kebutuhannya dengan harga terjangkau.
“Upaya-upaya inilah yang ingin kita dorong dalam hal pemenuhan kebutuhan utama masyarakat Kalbar terutama BBM,” ungkapnya.
Solusi kedua, bersama Maman, mengubah metode subsidi. Mengubah metode subsidi ini bukan lalu mencabut subsidi yang sudah berjalan selama ini, tetapi akan mengubah metode subsidi, dari subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup.
“Semoga bisa menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan BBM,” imbuhnya.
Sejak itu, Komite BPH Migas Abdul Halim menuturkan, melalui pertemuan ini pihaknya juga akan sharing terhadap perubahan-perubahan peraturan yang berdampak pada masyarakat.
“BPH selalu bersinergi dengan berbagai pihak karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, peran BPH Migas adalah bagaimana kebijakan itu terimplementasi dengan baik. Ia tak menampik peran masyarakat memberikan kontribusi bagi BPH Migas dalam mengawasi distribusi BBM.
“Banyak hal-hal yang dilakukan khususnya di Kalbar untuk pendistribusian BBM itu justru awalnya dari laporan masyarakat,” sebutnya. (prokopim/LK1)
